Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembalak Liar Kini Pelaku Konservasi di TN Gunung Palong

image-gnews
Hutan di Ketapang, Kalimantan Barat. Foto:Ardiles Rante / Greenpeace
Hutan di Ketapang, Kalimantan Barat. Foto:Ardiles Rante / Greenpeace
Iklan

TEMPO.CO , Ketapang: Dengan konsep pertemanan antarpenegak hukum konservasi dan masyarakat, pembalak liar kini aktif berperan sebagai pelestari hutan dan alam.

"Konsepnya adalah memfasilitasi masyarakat yang tujuannya rencana aksi bersama," ungkap Chief Advisor Indonesia Japan REDD+, Shigeru Takahara, Rabu 3 Juni 2015. Fasilitator adalah staf Taman Nasional Gunung Palong, yang arealnya menjadi sasaran Illegal logging oleh masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

Shigeru mengatakan, fasilitator datang ke masyarakat tidak dimulai dengan dana, janji atau proyek. Konsep ini, kata dia, juga tidak memberikan instruksi dan tidak menggurui masyarakat. "Posisinya setara dengan masyarakat," katanya.

Dengan kolaborasi antara masyarakat sekitar taman nasional dengan Balai Taman Nasional, maka para pihak akan saling memahami dan percaya serta menggali keswadayaan dan berkelanjutan.

Shigeru mencontohkan situasi di Dusun Tanjung Gunung. Bukanlah hal yang mudah bagi seorang fasilitator Taman Nasional Gunung Palong untuk bisa membangun kepercayaan dan membangkitkan motivasi masyarakat Tanjung Gunung yang tadinya antipati terhadap petugas TNGP. "Butuh waktu sepuluh bulan untuk membangun kepercayaan dan diterima masyarakat," katanya.

Masyarakat Tanjung Gunung dibantu belajar bertani organik, menanam jabon, berternak ikan dan merehabilitasi kawasan mangrove.
Selain di Tanjung Gunung, fasilitator TNGP juga bekerja di Desa Batu Barat, Desa Matan Jaya, Dusun Melinsum, Desa Riam Berasap, dan Desa Sempurna.

Dadang Wardhana, kepala Balai Taman Nasional Gunung Palong mengatakan, 29 petugas TNGP telah mengikuti pelatihan fasilitasi masyarakat yang dibagi menjadi dua angkatan.

"Tiap angkatan pelatihan mengikuti 4 seri pelatihan: pertemanan, arumonosagashi (berangkat dari apa yang ada), Falcon (Facilitative Listening in Conservation) dan rencana aksi bersama masyarakat," jelasnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pelatihan angkatan pertama diselenggarakan mulai September 2013 sampai Oktober 2014. Pelatihan angkatan kedua dilakukan mulai Agustus 2014 sampai Juni 2015. Pada pelatihan angkatan kedua, selain 12 petugas TNGP yang menjadi peserta, 2 staf Pemerintah Kabupaten Ketapang, 2 staf Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan 15 perwakilan masyarakat juga turut menjadi peserta.

Shigeru menambahkan pelatihan fasilitasi berprinsip: Jika saya dengar, maka saya lupa; Jika saya lihat, maka saya ingat; Jika saya lakukan, maka saya paham; Jika saya temukan, maka saya gunakan. Oleh karenanya, setiap peserta berkewajiban melakukan praktek sebelum mengikuti seri pelatihan selanjutnya.

Pelatihan Fasilitasi Masyarakat di TNGP merupakan bagian dari IJ-REDD+ Project, Indonesia-Japan Project for Development of REDD+ Implementation Mechanism, proyek kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan JICA (Japan International Cooperation Agency). Fasilitator pelatihan berasal dari iiNetwork, sebuah organisasi nirlaba dari Jepang yang berpengalaman melakukan fasilitasi masyarakat di Taman Nasional Bali Barat sejak 2008.

Pengalaman fasilitasi masyarakat tersebut dibagikan kepada parapihak TNGP, dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, LSM hingga kalangan swasta dalam “Seminar Fasilitasi Masyarakat di Sekitar TNGP” pada tanggal 3 Juni 2015 di Borneo Emerald Hotel, Ketapang.

Seminar ini bertujuan membagikan pengalaman agar pembelajaran proses fasilitasi masyarakat yang telah dilakukan dapat digunakan dan mendapatkan pengayaan, sehingga penerapannya dapat berkelanjutan menuju masyarakat yang makmur dan hutan yang lestari.

ASEANTY PAHLEVI


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pandangannya dengan latar belakang rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.


Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri KLH Siti Nurbaya (kedua kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pandumaan Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut, James Sinambela (kiri) pada acara Pencanangan Pengakuan Hutan Adat Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, 30 Desember 2016. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.


KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kanan) berjalan bersama Dirut Tidar Kerinci Agung Hashim Djojohadikusumo (kanan) saat peresmian Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya (PR-HSD) di Dharmasraya, Sumatera Barat, 29 Juli 2017. Dalam acara tersebut, Tidar Kerinci Agung melepas Harimau Sumatera bernama Leony ke enklosur PR-HSD. ANTARA FOTO
KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.


Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Alat berat membersihkan puing bangunan rumah semi permanen para penambang yang terbakar di daerah aliran sungai Anahoni kawasan pertambangan emas ilegal Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, 18 November 2015. Setelah tambang emas ilegal di gunung Botak ditutup pada hari Sabtu (14/11), pemerintah daerah setempat berencana membangun tambang emas legal di kawasan tersebut. ANTARA/Jimmy Ayal
Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.


Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

2 Agustus 2017

Presiden Jokowi bersiap memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, 25 Juli 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari
Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.


Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

9 Juli 2017

Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.


Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

26 Maret 2017

Matahari bersinar melalui pohon-pohon di kawasan hutan lindung Bialowieza, di dekat desa Bialowieza, Polandia 30 Mei 2016. Hutan purba terakhir di daratan Eropa ini memiliki luas 580 mil persegi. REUTERS
Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.


Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

25 Maret 2017

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan mengenai proses pengolahan sagu saat meninjau kilang sagu tradisional milik warga Sungai Tohor, Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti, Riau, 27 November 2014. ANTARA FOTO
Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.


Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

25 Maret 2017

Ilustrasi - Hutan (Mengapa Kita Butuh Hutan?). dok. KOMUNIKA ONLINE
Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.


Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

25 Maret 2017

Ilustrasi - Hutan (Mengapa Kita Butuh Hutan?). dok. KOMUNIKA ONLINE
Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.