Jokowi Ingin Pembebasan Tahanan Politik Papua Diprioritaskan

TEMPO.CO, Jakarta - Staf khusus Presiden, Lenis Kagoya, mengaku mendapatkan instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan pembebasan tahanan politik di Papua.

Mengutip pernyataan Jokowi, Lanis, menjelaskan tanggung jawab pemerintah tak hanya melepaskan para tahanan. Namun pemerintah siap membantu mereka selepas dari penjara.

''Kalau mau jadi PNS, akan kami angkat. Mau jadi pengusaha kami modali. Mereka bau bangun rumah atau sekolah, juga kami kabulkan,'' kata Lanis usai bertemu dengan Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 4 Juni 2015.

Menurut Lanis, untuk memuluskan rencana itu, dalam waktu dekat akan ada peretemun dengan kementerian terkait. Adapun jumah tahanan yang masih berada di dalam penjara hampir 100 orang. Dari jumlah tersebut, Lanis mengaku sudah memegang 36 nama yang terus diawasi. ''Apakah nanti akan dilepas atau tidak itu prerogatif presiden,'' ujarnya.

Sabtu, 9 Mei 2015 lalu, Jokowi memberikan grasi kepada lima narapidana politik saat berkunjung ke Papua. Mereka adalah Apotnalogolik Lokobal, Numbungga Telenggen, Kimanus Wenda, Linus Hiluka, dan Jefrai Murib.

Mereka dipenjarakan terkait kasus pembobolan gudang senjata kdi Markas Kodim Wamena, 4 April 2003. Mereka dihukum penjara mulai dari 19 tahun hingga seumur hidup.

Setidaknya terdapat 60 tahanan politik di Papua dan Maluku yang dipenjara karena menuntut kemerdekaan dari Indonesia.

Lenis mengklaim dirinya adalah yang mengajukan grasi atas pembebasan lima tahanan politik di Papua. Sebab pada dasarnya tak ada warga Papua yang ingin menjadi tahanan politik. Mereka bertindak melawan hukum karena minimnya perhatian dari pemerintah.

Lanis mengatakan, selama ini ada akar masalah yang tak tersentuh, yang menyebabkan warga Papua melakukan gerakan separatis. Banyak warga Papua yang merasa tak diajak serta dalam membangun daerahnya.

Namun Lanis mengapresiasi langkah Jokowi yang melakukan pendekatan secara rutin dengan warga Papua. Bahkan Jokowi berjanji akan berkunjung ke Papua minimal tiga kali setahun. ''Pendekatannya bukan dengan kekerasan, tapi pembangunan. Ini buktinya, saya orang gunung di Papua yang masuk istana.''

FAIZ NASHRILLAH