Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 Jurus Agar Visi Maritim Jokowi Terlaksana

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Foto diambil dari jendela P-3C Orion KN-01 korsel saat KRI Bung Tomo 357 mendekati suar penanda (flares) yang dilepas oleh pesawat pengintai maritim P-3C Orion KN-01 Korsel. Foto : Dispenau/May.Pnb.Trinanda Hasan
Foto diambil dari jendela P-3C Orion KN-01 korsel saat KRI Bung Tomo 357 mendekati suar penanda (flares) yang dilepas oleh pesawat pengintai maritim P-3C Orion KN-01 Korsel. Foto : Dispenau/May.Pnb.Trinanda Hasan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pidato pertama Presiden Joko Widodo di gedung MPR/DPR menekankan pentingnya visi maritim. Menurut Jokowi, "kita sudah terlalu lama memunggungi laut."

Ketika visi maritim itu digaungkan kembali, kondisi yang ada di lapangan, berkata lain. Lektor Kepala Bidang Oseanografi Institut Pertanian Bogor, Alan Koropitan menilai Indonesia sudah terlambat 30 tahun untuk menjadi kiblat poros maritim.

Namun, menurut Alan, masih ada yang bisa dilakukan untuk mengejar ketertinggalan itu. “Pemerintah  perlu memperbaiki tata kelola lembaga, investasi dalam hal laboratorium, dan meningkatkan dana riset,” katanya saat dihubungi Senin, 1 Juni 2015.

Langkah pertama, memperbaiki tata kelola kelembagaan kemaritiman. Menurut Alan, selama ini koordinasi antar lembaga dalam mengatur tata kelolanya tidak terlalu baik. “Banyak yang tumpang tindih tugas dan pokoknya,” katanya.

Ia mengatakan ada tujuh kementerian lembaga yang mengurus tentang kemaritiman. Mereka memiliki program kerja masing masing yang tidak saling berkesinambungan. Ia menyarankan, Kementerian Kemaritiman bisa mengkoordinasikan semua lembaga. Sehingga 11 kapal riset Indonesia, bisa lebih baik berkoordinasi dan saling mengembangkan penelitian satu sama lain.

Dengan koordinasi itu, akan terpantau juga daerah mana yang sudah diamankan dan terpantau, dan daerah mana yang belum. “Seharusnya, setiap lembaga bisa mengatur lebih baik daerah mana yang ditangani lembaga mana, agar lebih jelas kerja samanya,” katanya.

Langkah kedua, dalam hal investasi laboratorium. Ia mengatakan laboratorium kelautan sangat diperlukan untuk mempelajari praktik dari teori yang sebelumnya sudah diajarkan dalam kelas. Menurutnya laboratorium itu pun bisa dibagi ke beberapa wilayah perairan. Dengan adanya laboratorium itu, riset bisa dilakukan oleh para mahasiswa dan peneliti.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Investasi membangun kampus khusus Ilmu dan Teknologi Kelautan seperti yang sudah dilakukan negara sahabat seperti Jepang, Tiongkok, dan Taiwan pun bisa menjadi saran lain. Di universitas itu, kegiatan riset pun bisa dilakukan. “Jadi nanti, bila tidak ada peneliti, para mahasiswa kan juga bisa menjadi peneliti,” kata Alan. Ia meyakini riset untuk mendapatkan ilmu yang baik perlu dilakukan. Dengan riset yang baik itu, menurutnya, Indonesia bisa menjadi negara dengan industri kelautan yang maju.

Langkah ketiga, meningkatkan dana riset. Menurut Alan, dalam hal riset dan pendataan Indonesia sangat kalah dibanding negara tetangga. Alan membandingkan jumlah kapal riset Indonesia yang jumlahnya hanya sebelas buah dari semua kementerian untuk menaungi seluruh luas laut Indonesia. Di Eropa yang luas lautnya tidak terlalu besar, ada sebanyak 250 kapal riset.

Dalam hal data hasil riset pun prestasi Indonesia tidak terlalu bagus. Indonesia bahkan sampai saat ini tidak memiliki data kelautan tentang laut Indonesia sendiri. Data kelautan memberikan informasi tentang suhu laut, kedalaman, arus, dan berbagai indicator kelautan lain.

Data yang dimiliki selama ini masih sangat sporadis dan dikerjakan oleh kelompok tertentu dan hanya beberapa bagian tertentu saja, informasinya tidak mencakup seluruh perairan Indonesia. Ketika ada kapal asing yang ingin melintas dan memerlukan data itu, kata Alan, mereka membeli data itu dari Singapura.

Alan yakin, dengan lebih fokus dalam hal pendidikan dan keilmuan di bidang maritim, faktor industri dalam hal kelautan pun akan ikut berkembang di Indonesia. “Masih banyak titik di laut Indonesia yang belum diketahui potensinya,” katanya. Ia yakin, ada banyak sumber daya alam yang bisa dan perlu diolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

MITRA TARIGAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

32 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pakar bidang ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan  dan Ilmu Kelautan IPB University pada Sabtu, 27 Januari 2024 di Bogor, Jawa Barat.  Foto: Istimewa
Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.


Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.


Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut


Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan pandanganya saat acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia bertajuk Arah dan Strategi Politik Luar Negeri di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Dalam pidatonya Ganjar menyinggung minat anak muda untuk masuk ke dunia politik masih sangat sedikit hingga potensi lumbung pangan Indonesia akan keranah Internasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.


BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

30 Oktober 2023

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. (BMKG)
BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.


Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ditemui di Senayan, pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.


Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

22 Oktober 2023

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad yang tergabung dalam komunitas Ocean Young Guards. Dokumentasi: Unpad.
Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.


RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

20 Juli 2023

(Dari kiri) Kabiro Komunikasi Kemenko Marves Andreas Dipi Patria, Sekretaris Kemenko Marves Ayodhia  G. L. Kalake, Plt. Asdep Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves Sora Lokita, dan Senior Advisor for Climate and Environmental Governance AIS Program Manager Abdul Wahib Situmorang dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.


Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

23 Juni 2023

Pematokan laut dengan cara dipagar bentangan batang bambu sepanjang 400 meter menyebabkan  nelayan pesisir Desa Jenggot  Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang  tak bisa melaut. FOTO: istimewa
Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

Pagar bambu memagari wilayah laut di peraiaran Kabupaten Tangerang. Memanjang hingga berkilo-kilometer. Tidak ada yang tahu siapa yang pasang.