Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cara Pansel Cegah Kriminalisasi Pimpinan KPK Periode Berikutnya  

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Anggota Tim Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Betti S. Alisjahbana. Dok. Tempo
Anggota Tim Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Betti S. Alisjahbana. Dok. Tempo
Iklan

TEMPO.COJakarta - Juru bicara Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Betti Alisjahbana, mengatakan akan mengajak beberapa lembaga untuk melacak rekam jejak para calon pemimpin KPK. 

Betti menyebut Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Badan Intelijen Negara (BIN) adalah instansi yang akan dilibatkan. "Wewenang kami adalah meyakinkan bahwa proses penelusuran berjalan dengan baik dan teliti," ucap Betti di Sekretariat Negara, Senin, 1 Juni 2015.

Lebih lanjut, Betti menuturkan, untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK selanjutnya, sejumlah lembaga dapat menyampaikan usulannya. Meskipun, ujar dia, hal tersebut bukan wewenang Pansel. Namun usulan-usulan itu bisa disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Ada usulan dari KPK, setelah melibatkan polisi, PPATK, dan Kejaksaan Agung, maka dibuat semacam clearance bahwa institusi ini sudah melakukan penelusuran dengan baik, sehingga saat menjabat (masalah) itu tidak diungkit," kata Betti.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Betti menuturkan banyak kandidat yang potensial tapi ragu mendaftar karena situasi yang melanda KPK sekarang. Pimpinan KPK diduga dikriminalkan menyusul pengusutan rekening gendut polisi.

Pansel menjadwalkan mengadakan pertemuan dengan perwakilan instansi-instansi tersebut pada pekan depan. "Dengan Ketua PPATK, tanggal 8 Juni. Selanjutnya dengan Polri, Jaksa Agung, dan BIN," ujarnya.

TIKA PRIMANDARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

64 Orang Lolos Seleksi Pejabat KPK

18 Maret 2022

Anggota Ombdusman Adrianus Eliasta Meliala bersama 12 kementerian melakukan FGD terkair Perpres no.21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) di Jakarta, 18 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra
64 Orang Lolos Seleksi Pejabat KPK

Adrianus mengatakan kandidat pejabat KPK itu akan mengikuti seleksi lanjutan, yaitu asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural.


Peserta Seleksi Jubir KPK Tak Ada yang Lolos

29 Januari 2021

 Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA
Peserta Seleksi Jubir KPK Tak Ada yang Lolos

Saat ini, jubir KPK masih sebatas pelaksana tugas, baik bidang pencegahan maupun penindakan.


Pansel KPK Menjelaskan Soal Etika Irjen Firli Bahuri

12 September 2019

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (kanan) bersama Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji (tengah) dan anggota Mualimin Abdi (kiri) memberikan keterangan pers terkait hasil uji kompetensi capim KPK di Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. Sebanyak 104 kandidat capim KPK telah lolos uji kompetensi dan selanjutnya akan mengikuti tes psikologi pada Minggu, 28 Juli 2019. ANTARA
Pansel KPK Menjelaskan Soal Etika Irjen Firli Bahuri

Irjen Firli, menurut Pansel Capim KPK Indriyanto Seno Adji, memiliki tingkat konsistensi terbaik.


Cerita Massa Pendukung Revisi UU KPK Bingung Isi Protes di DPR

11 September 2019

Massa aksi pendukung revisi UU KPK berdemonstrasi di depan Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Cerita Massa Pendukung Revisi UU KPK Bingung Isi Protes di DPR

Sunirah, 40 tahun, berdandan dari pukul 10.00 WIB pada Selasa pagi, sebelum ikut demo mendukung revisi UU KPK.


Anggota DPR Masinton: KPK Tak Perlu Lagi Tangani Kasus Ecek-ecek

2 September 2019

Anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Masinton Pasaribu dalam Dialog Empat Pilar, yang berlangsung di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019. (dok MPR RI)
Anggota DPR Masinton: KPK Tak Perlu Lagi Tangani Kasus Ecek-ecek

Setelah 10 nama capim KPK diumumkan, Komisi III DPR akan meminta masukan masyarakat terkait rekam jejak 10 nama tersebut.


Alexander Marwata Merasa Belum Berhasil Pimpin KPK, Kenapa?

27 Agustus 2019

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap anggota jaksa, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019. Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti uang Rp 110,8 juta. TEMPO/Imam Sukamto
Alexander Marwata Merasa Belum Berhasil Pimpin KPK, Kenapa?

KPK, kata dia, harusnya menjadi trigger mechanism penegak hukum lain seperti polisi dan jaksa agar tidak korupsi.


Koalisi Antikorupsi Curigai Pansel KPK Bentukan Jokowi

18 Mei 2019

Seorang mahasiswa membentangkan sebuah poster dalam aksi solidaritas peringatan dua tahun kasus kekerasan terhadap Novel Baswedan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 11 April 2019. Wadah Pegawai KPK menuntut Presiden RI Joko Widodo untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF) Independen untuk menghentikan teror terhadap pegawai KPK, sebagai komitmen dalam memberantas korupsi di Indonesia.  TEMPO/Imam Sukamto
Koalisi Antikorupsi Curigai Pansel KPK Bentukan Jokowi

Koalisi Antikorupsi mencurigai pansel KPK bentukan Jokowi sebagai kompromi elit


Kata Pukat UGM Soal Nama-nama Panitia Seleksi KPK

18 Mei 2019

Ilustrasi Gedung KPK
Kata Pukat UGM Soal Nama-nama Panitia Seleksi KPK

Dari komposisi panitia seleksi KPK itu tak terlihat apa yang dikehendaki Presiden Jokowi untuk menjawab kebutuhan KPK empat tahun ke depan.


Fahri Desak Febri Diansyah Diganti, ICW: Itu Penilaian Pribadi  

15 Agustus 2017

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo memberikan keterangan pers usai mengisi acara. TEMPO/Vindry Florentin
Fahri Desak Febri Diansyah Diganti, ICW: Itu Penilaian Pribadi  

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan usul Fahri Hamzah soal penggantian juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai penilaian pribadi.


Penyebab Fahri Hamzah Sarankan Juru Bicara KPK Segera Diganti  

14 Agustus 2017

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menemui wartawan di Media Center DPR setelah rapat pimpinan yang membahas pergantian dirinya sebagai wakil ketua. Senin, 25 April 2016. TEMPO/Ahmad Faiz
Penyebab Fahri Hamzah Sarankan Juru Bicara KPK Segera Diganti  

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyarankan juru bicara KPK segera diganti karena lebih cocok dijabat penyidik.