Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Jangan Blunder Pilih Panglima TNI

image-gnews
Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat meninjau pembangunan Pasar Pharaa di Sentani, Papua, 9 Mei 2015. Pasar Pharaa ini akan menjadi pasar percontohan pertama di Indonesia yang terpadu antara pasar dan terminal. TEMPO/Cunding Levi
Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat meninjau pembangunan Pasar Pharaa di Sentani, Papua, 9 Mei 2015. Pasar Pharaa ini akan menjadi pasar percontohan pertama di Indonesia yang terpadu antara pasar dan terminal. TEMPO/Cunding Levi
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDirektur Program Imparsial Al Araf meminta Presiden Joko Widodo tak gegabah dalam memilih Panglima TNI baru. Imparsial berharap Presiden Jokowi memilih dengan seksama calon pengganti Jenderal Moeldoko yang segera pensiun.

"Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai jadi blunder kedua setelah pilih calon Kapolri Budi Gunawan," kata Al Araf kepada wartawan di kantornya, Kamis, 28 Mei 2015.

Pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI sempat memicu polemik. Sebabnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan suap justru setelah ia lolos uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesuai aturan, salah satu kepala staf angkatan TNI berhak ditunjuk sebagai panglima yang baru. Mereka adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna.

Al Araf meminta Presiden Jokowi bersikap obyektif dalam memilih calon Panglima TNI terbaik. Jokowi, menurut dia, perlu mempertimbangkan posisi karir ketiga calon dan jenjang kepangkatan mereka. 

Imparsial juga mendesak Jokowi melibatkan lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam memilih Panglima TNI yang baru. Imparsial berharap lembaga-lembaga negara itu mampu memberikan masukan dan saran kepada Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"KPK dan PPATK akan melihat rekam jejak dugaan korupsi dan Komnas HAM menelusuri track record pelanggaran HAM dari ketiga kepala staf," kata Al Araf.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan pensiun pada 1 Agustus 2015. Moeldoko mulai menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013. Ia menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Alumnus terbaik Akademi Miiter tahun 1981 itu sebelumnya menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat sepanjang 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013.

Moeldoko juga pernah menjabat Wakil Gubernur Lemhannas pada 2011. Pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, ini pernah menduduki tiga posisi penting selama 2010, yaitu Panglima Divisi Infanteri 1/Konstrad, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, dan Panglima Kodam III/Siliwangi.

INDRA WIJAYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Sudah Temui CEO Apple Tim Cook, Menlu Cina Wang Yi, dan Eks PM Inggris Tony Blair, Fokus Bahas Soal IKN

2 jam lalu

Bos Apple Tim Cook bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, 17 April 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris
Jokowi Sudah Temui CEO Apple Tim Cook, Menlu Cina Wang Yi, dan Eks PM Inggris Tony Blair, Fokus Bahas Soal IKN

Pekan ini menjadi hari sibuk Jokowi menemui CEO Apple Tim Cook, Menlu Cina Wang Yi, dan Eks PM Inggris Tony Blair. Apa hasil pertemuan bahas IKN itu


Gibran di Jakarta Menjelang Putusan MK, Merahasiakan Pertemuan Tokoh hingga Ganjar tak Menutup Diri

4 jam lalu

Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan respons atas panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) kepada empat menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024.di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran di Jakarta Menjelang Putusan MK, Merahasiakan Pertemuan Tokoh hingga Ganjar tak Menutup Diri

Gibran Rakabuming Raka berangkat ke Jakarta, pada Jumat, 19 April 2024. Kabarnya, ia akan bertemu dengan sejumlah tokoh


Jokowi dan Maruf Amin jadi Saksi Nikah Puteri Kelima Bamsoet

4 jam lalu

Jokowi dan Maruf Amin jadi Saksi Nikah Puteri Kelima Bamsoet

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menikahkan puteri kelimanya, Saras Shintya Putri (Chacha) dengan Avicenna Athalla Zaki Ghani Alli (Athalla), di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu 20 April 2024.


Analis Ungkap Faktor Prabowo Bisa jadi Juru Damai Jokowi dan Megawati

5 jam lalu

Prabowo Subianto (kiri) dan Megawati Soekarnoputri. TEMPO/ Subekti
Analis Ungkap Faktor Prabowo Bisa jadi Juru Damai Jokowi dan Megawati

Pengamat melihat perlu ada faktor kepastian terlebih dahulu di antara Prabowo dan Megawati, sebelum Ketua Umum Partai Gerindra menjadi juru damai bagi Megawati dan Jokowi.


Rencana Jokowi Bertemu Megawati, Ditanggapi Gibran Dikomentari Hasto

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Rencana Jokowi Bertemu Megawati, Ditanggapi Gibran Dikomentari Hasto

Gibran Rakabuming Raka berharap ada peluang untuk pertemuan antara Jokowi dan Megawati


Pengamat Sebut Megawati akan Berkonflik Lama dengan Jokowi seperti SBY

6 jam lalu

Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Jokowi. Instagram, dan ANTARA
Pengamat Sebut Megawati akan Berkonflik Lama dengan Jokowi seperti SBY

Pakar politik menjelaskan segala wacana pertemuan Jokowi dan Megawati usai Idul Fitri sulit untuk terwujud.


Prabowo Ingin jadi Jembatan bagi Jokowi, Megawati, dan SBY

9 jam lalu

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi, dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019. Tempo/Egi Adyatama
Prabowo Ingin jadi Jembatan bagi Jokowi, Megawati, dan SBY

Juru Bicara Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa watak Prabowo itu politik rekonsiliatif dan mempersatukan


Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

13 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (dua kanan) berbincang-bincang dengan eks perdana menteri Inggris Tony Blair (tengah) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat 19 April 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Tony Blair dan Prabowo Subianto berdiskusi membahas isu-isu global dan strategi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju


Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

14 jam lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

Masinton Pasaribu mengatakan Megawati Soekarnoputri tidak perlu bertemu Presiden Joko Widodo karena telah menodai konstitusi dan demokrasi.


Terpopuler Bisnis: Jalan Tol Palembang - Betung Ditarget Rampung 2025, Rupiah Makin Keok

14 jam lalu

Pergerakan Rupiah terhadap Dolar AS 6-15 April 2024. (Google.com)
Terpopuler Bisnis: Jalan Tol Palembang - Betung Ditarget Rampung 2025, Rupiah Makin Keok

Kementerian PUPR menargetkan Jalan Tol Palembang - Betung selesai pada 2025. Untuk itu butuh tambahan tim percepatan.