Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wiranto: Zaman Saya Dwifungsi TNI Dihapus, Kini Diajukan  

image-gnews
Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal (Purn) Wiranto memberikan keterangan terkait dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 18 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal (Purn) Wiranto memberikan keterangan terkait dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 18 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.COPadang - Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia periode 1998-1999 Jenderal (Purnawirawan) Wiranto menanggapi adanya permintaan pelibatan aparat Tentara Nasional Indonesia dalam kegiatan sipil pemerintahan. 

Menurut Wiranto, dwifungsi ABRI telah dihapuskan sejak dia menjabat panglima. Sebab, saat itu masyarakat gencar mendesak agar tentara kembali ke barak dan menghapuskan dwifungsi.

"TNI, di zaman saya waktu itu, atas desakan masyarakat dan keinginan publik, (dengan) pertimbangan yang rasional, dwifungsi tak dilanjutkan," ujar Wiranto saat menghadiri Musyawarah Daerah II Partai Hati Nurani Rakyat Sumatera Barat di Kota Padang, Selasa, 26 Mei 2015. (Baca: Penyebab Bertahannya Militer di Panggung Politik)

Wiranto menuturkan dwifungsi ketika itu ialah keterlibatan tentara pada peran-peran di wilayah sipil, dan pelibatan itu sudah dia hapuskan sejak lama. "Sekarang malah diajukan lagi oleh orang-orang sipil. Bagaimana itu?" kata Wiranto. (Baca: KSAD Bantah RUU TNI Kembalikan Dwifungsi ABRI)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan pada pengujung Orde Baru ini enggan menanggapi masalah itu lebih jauh. Wiranto tak menyatakan tegas apakah dia setuju atau tidak bila tentara dilibatkan dalam kegiatan sipil. "Itu saja komenter saya," tuturnya mengakhiri pembicaraan. (Baca: Moeldoko: Tak Ada Dwifungsi, TNI Kini Multifungsi)

Sebelumnya, beberapa lembaga negara terang-terangan meminta agar prajurit TNI dilibatkan dalam kegiatan lembaga pemerintahan. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi yang menawarkan posisi sekretaris jenderal kepada perwira TNI yang sudah pensiun. (Baca: Ruki: Kalau TNI Aktif Nanti Dibilang Dwifungsi)

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM meminta bantuan TNI untuk menjaga lembaga pemasyarakatan. Saat ini TNI dilibatkan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani untuk mendukung program swasembada pangan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

ANDRI EL FARUQI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Imparsial Khawatirkan Rancangan PP Manajemen ASN akan Kembalikan Dwifungsi ABRI

8 hari lalu

Orang tua mengajak anaknya melihat pameran alutsista di kawasan Monas, Jakarta, Jumat, 29 September 2023. Pameran Alat Utama Sistem Pertahanan (alutsista) ini digelar dalam rangka memperingati HUT TNI ke-78. TNI menggelar pameran alutsista sebanyak 125 unit, yang terdiri dari 45 unit milik TNI AD, 45 unit milik TNI AL, 30 unit milik TNI AU dan 5 unit milik Mabes Polri yang dipamerkan di kawasan Monas. Pameran ini akan berlangsung selama 12 hari sejak Ahad (24/9) sampai puncak HUT TNI pada tanggal 5 Oktober mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Imparsial Khawatirkan Rancangan PP Manajemen ASN akan Kembalikan Dwifungsi ABRI

RPP Manajemen ASN merupakan aturan pelaksana dari revisi UU ASN yang pada tahun lalu berhasil disahkan.


Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

12 hari lalu

Apel Gelar Pasukan Skala Besar Pengamanan Pemilu di Lapangan Benteng Medan, Kamis 11 April 2019. Tempo/Sahat Simatupang
Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

Dwifungsi ABRI merupakan jabatan ganda prajurit TNI dan Polri sehingga mendapatkan jabatan sipil, hal itu muncul pada zaman Orde Baru. Muncul lagi?


Setara Institute Sebut RPP Manajemen ASN Berpotensi Mengulang Praktik Dwifungsi ABRI

12 hari lalu

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)
Setara Institute Sebut RPP Manajemen ASN Berpotensi Mengulang Praktik Dwifungsi ABRI

SETARA Institute menilai RPP Manajemen ASN ini mengkhianati amanat Reformasi 1998 yang menghapus Dwifungsi ABRI.


SETARA Institute Berikan 4 Catatan soal RPP Manajemen ASN, Singgung Komitmen Reformasi TNI-Polri

13 hari lalu

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan. ANTARA News/Fathur Rochman
SETARA Institute Berikan 4 Catatan soal RPP Manajemen ASN, Singgung Komitmen Reformasi TNI-Polri

SETARA Institute minta penyusunan RPP ASN tidak didorong untuk membuka TNI-Polri mengokupasi jabatan pemerintahan yang jadi tugas dan fungsi ASN.


Sederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN

13 hari lalu

Apel Gelar Pasukan Skala Besar Pengamanan Pemilu di Lapangan Benteng Medan, Kamis 11 April 2019. Tempo/Sahat Simatupang
Sederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN

Rencana pemerintah mengizinkan TNI-Polri mengisi jabatan ASN menuai kritik dari pengamat militer dan organisasi masyarakat sipil.


Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

13 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

Imparsial menilai penempatan TNI-Polri di jabatan ASN akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya dwifungsi ABRI.


Connie Cerita Pertemuan dengan Panglima Bahas Revisi UU TNI: dari Dwifungsi hingga Anggaran

16 Mei 2023

Connie Rahakundini Bakrie. TEMPO/Tri Handiyatno
Connie Cerita Pertemuan dengan Panglima Bahas Revisi UU TNI: dari Dwifungsi hingga Anggaran

Pengamat militer Connie Rahakundini menceritakan pertemuannya dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, yang membahas beberapa isu krusial termasuk revisi UU TNI


Revisi UU TNI, CSIS: Perluasan Jabatan untuk Militer Dinilai Akan Merusak Pemerintahan Sipil

16 Mei 2023

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Revisi UU TNI, CSIS: Perluasan Jabatan untuk Militer Dinilai Akan Merusak Pemerintahan Sipil

Revisi UU TNI kini menuai polemik karena beberapa usulan perubahan pasal dianggap membangkitkan konsep Dwifungsi ABRI.


Usulan Revisi UU TNI: Jabatan Militer di Sipil Kian Banyak, Termasuk Kejaksaan

10 Mei 2023

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Usulan Revisi UU TNI: Jabatan Militer di Sipil Kian Banyak, Termasuk Kejaksaan

Dalam draf revisi UU TNI yang beredar, jabatan TNI yang akan masuk ke ranah sipil kian banyak. Bangkitkan lagi Dwifungsi ABRI?


ILUNI UI Minta Publik Waspada Wacana TNI/Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah

16 Oktober 2021

Petugas KPPS TPS 68 membawa kotak suara untuk mengunjungi pemilih pasien COVID-19 dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG) di Pondok Maharta, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, 9 Desember 2020. Pemilihan Kepala Daerah 2020 tetap digelar di tengah pandemi Covid-19 meski banyak pihak menyarankan agar hajatan politik ini ditunda. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
ILUNI UI Minta Publik Waspada Wacana TNI/Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah

ILUNI UI meminta publik waspada atas wacana menjadikan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah demi menjaga supremasi sipil.