Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Syarief Hasan: Kongres Demokrat di Luar Shangri-La Ilegal  

image-gnews
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) didampingi Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan (kiri) dan Kristiani Herawati (Ani Bambang Yudhoyono) dalam acara pengumuman hasil konvensi Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat (16/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) didampingi Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan (kiri) dan Kristiani Herawati (Ani Bambang Yudhoyono) dalam acara pengumuman hasil konvensi Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat (16/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.COSurabaya - Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan Kongres Demokrat yang resmi hanya dilakukan di Hotel Shangri-La Surabaya. “Kalau ada kongres di luar Shangri-La itu ilegal,” kata Syarief saat menggelar konferensi pers di Surabaya, Senin, 11 Mei 2015.

Pernyataan Syarief dilontarkan menanggapi aksi protes dari 161 mantan kader Demokrat yang tergabung dalam Kaukus Penyelamat Partai Demokrat (KPPD).

Menurut Syarief, kongres di Shangri-La adalah satu-satunya kongres yang sah dan telah direstui oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan disepakati Sekretaris Jenderal Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

Syarief menjelaskan perihal pernyataan KPPD bahwa ada 161 kader demokrat yang dipecat. Syarief membantah pernyataan itu. Dia mengklaim bahwa selama lima tahun terakhir Demokrat hanya mencopot 89 kader.

Pencopotan itu dilakukan karena berbagai alasan. Di antaranya, kata dia, adalah kader mengundurkan diri, meninggal dunia, pindah partai, tersangkut perkara hukum, dan terjadi pemekaran wilayah di suatu daerah. “Selain itu, ada 11 kader di antaranya yang tidak termasuk dalam salah satu alasan tersebut,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Syarief berjanji akan terbuka jika 11 kader tersebut berniat bergabung dan berkonsolidasi untuk membicarakan persoalan ini. Sampai saat ini sudah ada dua mantan kader yang telah menghubunginya untuk konsolidasi jelang kongres yang dimulai Selasa, 12 Mei 2015.

Menurut Ibas, ada 89 kader yang dicopot serta terdiri atas 12 orang meninggal dunia, 12 mengundurkan diri, 13 tersangkut masalah hukum, dan berbagai macam alasan. “Kalau di luar ada 161 itu tidak benar karena itu berpotensi adanya perbedaan pendapat,” ucapnya.

AVIT HIDAYAT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tak Peduli Medan Berat, Syarief Hasan Blusukan Kunjungi Masyarakat Bogor

28 Oktober 2023

Tak Peduli Medan Berat, Syarief Hasan Blusukan Kunjungi Masyarakat Bogor

Syarief Hasan sudi mengunjungi langsung warga di pelosok desa, hanya untuk bersilaturahmi dan mendengarkan aspirasi masyarakat.


Sjarifuddin Hasan Dukung Social Commerce Diatur

5 Oktober 2023

Sjarifuddin Hasan Dukung Social Commerce Diatur

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA, mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mengatur social commerce semisal Tiktok Shop


Syarief Hasan Gelar Pengobatan Gratis untuk Warga Cianjur

25 September 2023

Syarief Hasan Gelar Pengobatan Gratis untuk Warga Cianjur

Selain pengobatan gratis, Syarief Hasan ikut senam massal.


Syarief Hasan : Rakyat Berhak Menentukan Siapa Pemimpinnya, Melalui Mekanisme Pemilu

31 Agustus 2023

Syarief Hasan : Rakyat Berhak Menentukan Siapa Pemimpinnya, Melalui Mekanisme Pemilu

Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA., yang akrab disapa Syarief Hasan mengingatkan masyarakat supaya berparan aktif dalam pemilu 2024.


Syarief Hasan : Tidak Ada Alasan Anak Putus Sekolah Karena Masalah Biaya

30 Agustus 2023

Syarief Hasan : Tidak Ada Alasan Anak Putus Sekolah Karena Masalah Biaya

Penyerahan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), Syarief Hasan : Tidak Ada Alasan Anak Putus Sekolah Karena Masalah Biaya


Soal AHY Jadi Cawapres Anies Baswedan, Syarief Hasan Sebut NasDem Keberatan

25 Agustus 2023

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan anggota Tim 8 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Kamis malam, 24 Agustus 2023. Sumber foto: NasDem.
Soal AHY Jadi Cawapres Anies Baswedan, Syarief Hasan Sebut NasDem Keberatan

Syarief Hasan menyatakan partainya tak tahu alasan NasDem menolak nama AHY sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan.


Syarief Hasan: Museum dan Galeri SBY ANI Sejarah untuk Bangsa Indonesia

18 Agustus 2023

Syarief Hasan: Museum dan Galeri SBY ANI Sejarah untuk Bangsa Indonesia

SBY membangun Indonesia secara terstruktur, terencana dan terukur adalah salah satu moment yang semestinya bisa menginspirasi generasi muda


Syarief Hasan Minta Garuda Indonesia Fokus Sehatkan Keuangan Perusahaan

17 Agustus 2023

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan
Syarief Hasan Minta Garuda Indonesia Fokus Sehatkan Keuangan Perusahaan

Iklim bisnis yang kondusif, termasuk dalam hal ini sektor pariwisata sangat menunjang kinerja maskapai


Syarief Hasan Ajak Peran Aktif Rakyat di Pemilu

14 Agustus 2023

Syarief Hasan Ajak Peran Aktif Rakyat di Pemilu

Peran Pemilu untuk menghasilkan legilatif dan eksekutif yang Amanah


Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

10 Agustus 2023

Moeldoko menyambut kedatangan redaksi Tempo.co di Kantor Staf Presiden. (Foto: TEMPO/Dimas Prasetyo)
Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

rekam jejak karier dan pendidikan Moeldoko yang selalu kalah melawan kubu AHY soal pengajuan gugatan kepengurusan Partai Demokrat