TEMPO.CO, Jayapura - Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Fransen Siahaan mengatakan dalam draf jadwal kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua, 8 Mei mendatang, tidak ada rencana pertemuan dengan Goliath Tabuni, salah seorang pimpinan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).
"Hingga saat ini tidak ada dalam jadwal kunjungan presiden. Mudah-mudahan bisa bersama saya bertemu Presiden pada ulang tahun Republik Indonesia, 17 Agustus,” kata Fransen, Selasa, 5 Mei 2015.
Menurut Fransen, dalam kunjungan Presiden Jokowi, juga tidak ada jadwal pemberian amnesti kepada sejumlah pimpinan dan anggota TPN-OPM.
Fransen menjelaskan, sekitar 6.000 personel akan mengamankan kunjungan Presiden Jokowi. Sebanyak 3.260 personel di antaranya dari TNI dan 2.700 personel dari kepolisian.
Dia mengatakan, sudah mendapat informasi tentang adanya kelompok warga yang menolak kedatangan Presiden. "Kelompok yang menolak pasti ada. Itu biasa. Tapi saya tegaskan, siapa saja yang mengganggu kunjungan Presiden, akan ditindak tegas. Tak akan ada toleransi," ujarnya.
Fransen memaparkan, ada beberapa titik yang menjadi pusat pengamanan, baik di wilayah Provinsi Papua, maupun di wilayah Provinsi Papua Barat. "Khusus untuk wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, ada tujuh titik yang diamankan," ucapnya.
Fransen mengatakan, Pangdam selaku penanggung jawab pengamanan VVIP sudah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. “Tadi pagi kami sudah mendengar paparan dari para komandan lapangan, yakni para danrem di seluruh Papua," ujar dia.
Ihwal rencana meninjau BP Tangguh di Bintuni, Papua Barat, diakui Fransen masih perlu pembahasan lebih lanjut. Sebab tidak mungkin dilakukan melalui darat, karena memakan waktu yang lama. Sedangkan bila melalui udara, jenis pesawat terbang yang digunakan tergolong pesawat kecil. “Besok sore kami masih bahas dalam rapat di Jakarta. Semoga kendala itu dilaporkan kepada Presiden agar bisa dieliminir.”
CUNDING LEVI
