Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU: Golkar dan PPP Bisa Ikut Pilkada, Asalkan...  

image-gnews
Ketua KPU, Husni Kamil Malik. TEMPO/Dasril Roszandi
Ketua KPU, Husni Kamil Malik. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKetua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan ada cara yang bisa dilakukan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan untuk bisa mengikuti pemilihan kepala daerah jika belum ada putusan berkekuatan hukum tetap alias inkracht. Caranya, kata Husni, adalah berdamai.

"Masih ada kesempatan untuk membuat pemufakatan damai yang dibuatkan akta perdamaian di pengadilan dan selanjutnya didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM," ujar Husni ketika dihubungi, Ahad, 3 Mei 2015.

Upaya damai atau islah, kata Husni, dapat dilakukan selama proses pengadilan sedang berjalan. "Kami tentunya berharap semua partai ikut pilkada," katanya.

KPU akhirnya tak mengikuti rekomendasi Komisi Pemerintahan DPR dalam pembuatan peraturan KPU tentang syarat pencalonan kepala daerah. Partai yang masih mengalami sengketa internal, dalam hal ini PPP dan Golkar, harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan KPU mengacu pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila belum ada keputusan inkracht dari pengadilan, partai diberi kesempatan untuk melakukan islah.

Pendaftaran calon peserta pilkada akan dilaksanakan pada 26-28 Juli 2015, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan pasangan pada 26 Juli- 1 Agustus. Penelitian syarat pencalonan dilakukan pada 28 Juli- 3 Agustus, sedangkan penetapan pasangan calon digelar pada 24 Agustus. Adapun pemungutan suara serentak dilangsungkan pada 9 Desember.

TIKA PRIMANDARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

HUT PDIP ke-51, Merunut Sejarah PDI Perjuangan Sejak 1927

10 Januari 2024

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di lokasi HUT ke-45 PDIP di JCC,  Senayan, Jakarta, 10 Januari 2018.  TEMPO/Subekti.
HUT PDIP ke-51, Merunut Sejarah PDI Perjuangan Sejak 1927

HUT PDIP ke-51 pada 10 Januari 2024. Meskipun lahir pada 1973, tetapi keberadaan partai politik PDI Perjuangan bisa dirunut sejak 1927.


Pemilu 2024: Konflik Internal PKB, Cak Imin Vs Keluarga Gus Dur

3 Juni 2023

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memberikan sambutan saat acara catatan akhir tahun 2011 dan Haul Gus Dur ke-2 di Jakarta, Kamis (29/12). ANTARA/Prasetyo Utomo
Pemilu 2024: Konflik Internal PKB, Cak Imin Vs Keluarga Gus Dur

PKB mendapat nomor urut 1 dalam Pemilu 2024 nanti. Partai ini mengalami polemik berkepanjangan, antara Cak Imin dan keluarga Gus Dur.


Politikus Senior Bicara Penyebab Elektabilitas PPP Anjlok: Konflik Internal hingga Dukungan ke Ahok

5 Januari 2023

Anggota DPR Fraksi PPP Ahmad Yani. Tempo/Tony Hartawan
Politikus Senior Bicara Penyebab Elektabilitas PPP Anjlok: Konflik Internal hingga Dukungan ke Ahok

Mantan Sekretaris Majelis PPP Ahmad Yani menanggapi soal elektabilitas partai berlambang Ka'bah itu yang anjlok dalam setiap survei.


Ditinggal Kader, Politikus PSI Bilang yang Antre Masuk Banyak

18 Desember 2022

Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghadiri pengambilan nomor urut 17 partai politik peserta Pemilu 2024 di KPU Rabu, 14 Desember 2022. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor urut 15, Perindo nomor urut 16, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 17. TEMPO/Magang/Martin Yogi Pardamea
Ditinggal Kader, Politikus PSI Bilang yang Antre Masuk Banyak

Sigit menjelaskan PSI masih tetap berada di jalan perjuangan melawan korupsi dan juga politik identitas.


Kader Banyak Keluar, Kultur di PSI Disebut Sudah Tidak Sehat

18 Desember 2022

Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. Tempo/Friski Riana
Kader Banyak Keluar, Kultur di PSI Disebut Sudah Tidak Sehat

Ujang mengatakan eksodus para kader senior PSI tersebut bisa berdampak serius kepada kontestasi pemilu 2024 mendatang.


Plt Ketua Umum PPP Tawarkan Suharso Monoarfa Posisi Ketua Majelis Pertimbangan

26 September 2022

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono memberikan keterangan pers kepada wartawan didampingi Ketua DPW DKI Jakarta Guruh Tirta Lunggana di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Ahad, 25 September 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Plt Ketua Umum PPP Tawarkan Suharso Monoarfa Posisi Ketua Majelis Pertimbangan

Menurut Arwani, Mardiono dan Suharso membahas ihwal masa depan PPP, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2024.


Suharso Monoarfa Disebut Telah Hubungi Plt Ketua Umum PPP Mardiono

13 September 2022

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.Fotografer: Sarono SantosoBiro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha PimpinanKementerian PPN/Bappenas
Suharso Monoarfa Disebut Telah Hubungi Plt Ketua Umum PPP Mardiono

Achmad mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan antara Suharso Monoarfa dan Mardiono. Menganggap membawa spirit yang baik.


Fraksi PPP Ganti Tamliha dari Kursi Pimpinan Komisi V DPR

13 September 2022

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyerahkan dokumen pengurus baru PPP ke Kemenkumham. Dok. PPP
Fraksi PPP Ganti Tamliha dari Kursi Pimpinan Komisi V DPR

Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi, menegaskan pencopotan Tamliha tidak berkaitan dengan konflik di internal partainya.


PPP Bantah Dugaan Romahurmuzy Ikut Lengserkan Suharso Monoarfa dari Ketum PPP

12 September 2022

Mantan Ketua Partai Persatuan Pembangunan Muchammad Romahurmuziy bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 22 Maret 2022. Mantan terpidana kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana alokasi khusus (DAK) pada 2018. TEMPO/Imam Sukamto
PPP Bantah Dugaan Romahurmuzy Ikut Lengserkan Suharso Monoarfa dari Ketum PPP

Romy juga disebut mengulik jadwal kepulangan Suharso dari Paris agar proses pencopotannya sebagai Ketua Umum PPP berjalan tanpa kehadiran Suharso.


Staf Khusus Mensesneg Minta Konflik Internal PPP Tak Dikaitkan ke Istana

12 September 2022

Faldo Maldini. Twitter/@FaldoMaldini
Staf Khusus Mensesneg Minta Konflik Internal PPP Tak Dikaitkan ke Istana

Sejumlah pengamat mensinyalir adanya keterlibatan Istana dalam kisruh internal PPP. Proses pelengseran Suharso dinilai begitu cepat.