Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jalan Moncrot, Gubernur Ganjar Amat Malu Lihat Jawa Barat

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ANTARA/Dhoni Setiawan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ANTARA/Dhoni Setiawan
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku malu karena banyak sekali jalan perbatasan di wilayahnya yang rusak.

"Jalan di jalur selatan-selatan sangat rusak. Saya malu betul karena jalan yang di wilayah Jawa Barat bagusnya minta ampun," kata Ganjar Pranowo. Keluhan politikus PDIP itu disampaikan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri pemerintah pusat dan para kepala daerah di Jawa Tengah, Kamis 16 April 2015.

Ganjar mencontohkan jalur Kutoarjo ke Cilacap yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Barat kondisi jalannya rusak parah. "Jalan itu moncrot," kata dia. Jalan rusak juga bisa dilihat di Brebes yang berbatasan dengan Cirebon Jawa Barat.

Ganjar juga menyebut jalan antara Kebumen-Purworejo sangat rusak. Karena itu, Ganjar mengaku menerima protes dari masyarakat. Bahkan, warga menyindir Ganjar tidak peduli dengan tempat tinggal keluarganya di Purworejo. "Bapaknya (Ganjar) di Purworejo tapi jalan di Purworejo dibiarkan rusak," kata Ganjar menirukan sindiran warga.

Ganjar menyatakan akan memprioritaskan perbaikan jalan terutama di daerah perbatasan. Tahun ini, Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran hingga Rp 2,1 triliun. Padahal, tahun-tahun sebelumnya anggaran perbaikan jalan hanya antara Rp 800 - 900 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ganjar juga membuat program 'jalan tanpa lubang'. "Kami belum sanggup memberikan kenyamanan tapi mari memberi keamanan," kata Ganjar. Ganjar meminta pemerintah pusat ikut membantu perbaikan jalan di Jawa Tengah. Alasannya, status jalan yang rusak itu ada yang milik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyatakan tahun ini pemerintah memprioritaskan program untuk pekerjaan umum (PU). Dana yang besar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, waduk dan lain-lain. "Tahun depan yang menjadi prioritas adalah kesehatan," kata Tjahjo Kumolo.

ROFIUDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Diam-diam, Ganjar Pranowo Sudah Resmi Jadi Warga Sleman, Yogyakarta

12 jam lalu

Ganjar Pranowo dan Atikoh berjalan kaki menuju masjid untuk salat isya dan tarawih. Foto: Instagram.
Diam-diam, Ganjar Pranowo Sudah Resmi Jadi Warga Sleman, Yogyakarta

Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo diam-diam sudah menjadi warga Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).


Kebut Perbaikan Jalan Rusak Jelang Lebaran, Akses Destinasi di Yogyakarta Jadi Prioritas

1 hari lalu

Banner yang menyindir rusaknya Jalan Godean Sleman Yogyakarta. Dok : Istimewa
Kebut Perbaikan Jalan Rusak Jelang Lebaran, Akses Destinasi di Yogyakarta Jadi Prioritas

Sejumlah akses infrastruktur jalan di wilayah Yogyakarta mulai gencar diperbaiki menjelang libur Lebaran ini.


Ganjar Pranowo: Gugatan ke MK untuk Menjaga Agar Warga Tidak Putus Asa

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, tiba di Posko Pemenangan GAMA di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 20 Maret 2024. Ganjar dan pasangan wakil presidennya, Mahfud Md, diagendakan berbuka bersama dengan relawan sekaligus memantau pengumuman hasil Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Ganjar Pranowo: Gugatan ke MK untuk Menjaga Agar Warga Tidak Putus Asa

Menurut Ganjar Pranowo, gugatan hasil Pilpres di MK juga dilakukan untuk merawat ingatan tentang pengorbanan begitu banyak orang saat reformasi.


Ganjar Pranowo Sebut Hanya Butuh 5 Hakim Konstitusi Pemberani untuk Selamatkan Demokrasi

2 hari lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Ganjar Pranowo Sebut Hanya Butuh 5 Hakim Konstitusi Pemberani untuk Selamatkan Demokrasi

Ganjar Pranowo mengatakan, perbaikan demokrasi di Tanah Air hanya butuh keberanian lima hakim konstitusi untuk mengabulkan gugatan hasil Pilpres 2024.


Polemik Anggaran Bantuan Sosial

2 hari lalu

Polemik Anggaran Bantuan Sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan melonjaknya realisasi anggaran bantuan sosial menjadi Rp 22,5 triliun per 29 Februari 2024.


4 Poin Pernyataan Ganjar Pranowo: Dari Jabatan Menteri hingga Kiprah di Luar Pemerintahan

2 hari lalu

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan keterangan usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas tentang Pemilu 2024 seperti persoalan dugaan kecurangan dan akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
4 Poin Pernyataan Ganjar Pranowo: Dari Jabatan Menteri hingga Kiprah di Luar Pemerintahan

Ganjar Pranowo menolak jabatan menteri di pemerintahan mendatang. Ia lebih memilih berkiprah di luar pemerintahan. Apa yang akan dilakukannya?


Hari Ini Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Polri Beri Pengamanan Khusus Hakim dan Gedung MK

2 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat.  TEMPO/Subekti.
Hari Ini Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Polri Beri Pengamanan Khusus Hakim dan Gedung MK

MK hari ini dijadwalkan memulai sidang sengketa pilpres dan pemilu. Hakim mulai menyidangkan laporan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Ganjar Memilih Berada di Luar Pemerintahan Dibanding Jadi Menteri

2 hari lalu

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, tiba di Posko Pemenangan GAMA di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 20 Maret 2024. Ganjar dan pasangan wakil presidennya, Mahfud Md, diagendakan berbuka bersama dengan relawan sekaligus memantau pengumuman hasil Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Ganjar Memilih Berada di Luar Pemerintahan Dibanding Jadi Menteri

Ganjar Pranowo lebih memilih berada di luar pemerintahan dibanding mengisi jabatan menteri pada pemerintahan yang akan datang


Unggul Pilpres 2024, Prabowo Janjikan Swasembada Energi dan Stop Impor BBM

4 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Unggul Pilpres 2024, Prabowo Janjikan Swasembada Energi dan Stop Impor BBM

Pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam pemilihan presiden-wakil presiden. Mereka pernah menjanjikan swasembada energi hingga stop impor BBM.


Dagang Sapi Politik Indonesia

5 hari lalu

Dagang Sapi Politik Indonesia

Politik Indonesia tak kunjung lepas dari "politik dagang sapi"-istilah bagi-bagi kekuasaan di kalangan elite partai melalui kursi kabinet.