TEMPO.CO, Makassar - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz berjanji akan menyampaikan hasil evaluasi terhadap 23 pemimpin di kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Hal itu dilakukan setelah mereka tidak mengakui kepengurusan Djan hasil Musyawarah Kerja Nasional PPP Jakarta.
"Hasilnya sudah saya laporkan ke DPP. Ada yang diproses. Ada juga dievaluasi. Tapi secara umum semuanya dievaluasi," kata Koordinator Wilayah PPP Sulawesi Selatan Andi Mariattang ketika dihubungi, Sabtu, 18 April 2015.
Bekas Wakil Ketua PPP Sulawesi Selatan ini menyatakan tak ingin mendului tim dari DPP yang melakukan pemecatan pimpinan di daerah. Meski demikian, akan ada pengurus yang dibekukan sehingga ada pengisian jabatan yang lowong. "Pekan depan sudah ada kabarnya dari DPP. Apakah dipertahankan atau ada pergantian," katanya.
Andi menambahkan, pihaknya akan memverifikasi semua kader PPP untuk menghindari adanya main dua kaki. "Kami membutuhkan sikap. Kalau mendukung Djan Faridz, kami tetap mempertahankan. Begitu pun sebaliknya."
Ketua PPP Kota Makassar Busranuddin Baso Tika tak ingin berkomentar soal ancaman pembekuan tersebut. Pihaknya tetap solid mendukung kepengurusan PPP Mukernas Surabaya, yakni Romahurmuzy. "Saya tak ingin terlalu jauh. Yang jelas, kami tetap di Romahurmuzy," katanya.
Ketua PPP kubu Romy, Muhammad Aras, tak mempedulikan ancaman pembekuan itu. Menurut dia, PPP Sulawesi Selatan solid mendukung PPP Mukernas Surbaya. Jika pada akhirnya kubu Djan yang menang di pengadilan dan sejumlah pemimpin di kabupaten dan kota membelot, Aras pun tak mempersoalkan.
ARDIANSYAH RAZAK BAKRI (MAKASSAR)
