TEMPO.CO, Bandung - Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla berharap kesaksiannya di persidangan mantan Bupati Indramayu M.S. Sayafiuddin alias Yance, yang terlibat kasus korupsi proyek PLTU batu bara Sumuradem, Kabupaten Indramayu, dapat meringankan terdakwa. Ia mengatakan Yance tidak bersalah karena Yance bekerja sesuai dengan upaya percepatan pembangunan.
"Kalau tidak ditangani dengan cepat akan menjadi masalah. Sehingga langkah-langkah yang cepat diambil oleh Bupati (Yance) sesuai perintah waktu itu," ujar Kalla atau JK seusai menjadi saksi di persidangan Yance di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Senin, 13 April 2015.
JK pun mengatakan, apabila Yance saat itu tidak mengambil langkah percepatan pembebasan lahan, negara akan merugi sebesar Rp 11 triliun. Adapun terkait dengan pelanggaran yang dituduhkan kepada Yance, ihwal penggantian ganti rugi yang di luar harga nilai jual objek pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT Wiharta Karya Agung dan harga transaksi pasaran tanah yang berada di sekitar lokasi, JK mengatakan itu tidak masalah. "Tidak apa-apa, itu semua pembebasan lahan itu di atas NJOP. NJOP itu hanya nilai rata-rata," ujar JK.
Selain itu, JK juga memuji tim panitia proyek pembangunan PLTU Sumuradem yang diketuai Yance. Menurut dia, waktu dua tahun yang dihabiskan tim untuk merampungkan pembangkit listrik bertenaga 10 ribu megawatt merupakan sebuah kebanggaan.
"Saya beberapa kali mendatangi Indramayu untuk melihat langsung proyek ini, dan hasilnya yaitu mulai beroperasi pada bulan September 2009 atau enam bulan lebih cepat dari rencana tentu saya apresiasi. Keamanan proyek pun diselesaikan dengan cepat oleh bupati," ujar dia.
Menggunakan kemeja putih Jusuf Kalla beserta rombongan hadir pukul 09.50 WIB di Pengadilan Negeri Bandung. Ia hadir untuk menjadi saksi di persidangan mantan koleganya di Partai Golkar.
Saat memberikan kesaksian, orang nomor dua di republik ini menyampaikan ihwal Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006, yang menjadi dasar pembangunan proyek PLTU Sumuradem, Kabupaten Indramayu. Selain JK, para petinggi partai berlambang pohon beringin, seperti Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Ketua Fraksi Golkar DPR RI Ade Komarudin datang menyaksikan langsung proses persidangan.
Pada sidang yang diketuai majelis hakim Marudut Bakara tersebut, area Pengadilan Negeri Bandung dijaga ketat oleh aparat keamanan dari Paspampres, TNI, dan kepolisian. Sidang berakhir pukul 10.30 WIB.
Yance menjadi terdakwa setelah diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan melakukan penggelembungan ganti rugi tanah sebesar Rp 57.850 per meter persegi. Sedangkan harga nilai jual obyek pajak milik PT Wiharta Karya Agung hanya sebesar Rp 14 ribu per meter persegi.
Akibat perbuatannya, negara diperkirakan merugi Rp 4,1 miliar. Yance didakwa dengan dakwaan primer Pasal 2 dan 3 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
IQBAL T. LAZUARDI S.
