TEMPO.CO, Blitar - Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menengarai ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba partainya dengan memunculkan calon ketua umum selain Megawati Soekarnoputri. Padahal semua kader PDIP, kata dia, telah teken kontrak mendukung Presiden Indonesia kelima itu sebagai ketua umum dalam Kongres IV di Bali.
Hasto menambahkan, menjelang kongres, muncul nama calon alternatif ketua umum, seperti Joko Widodo, Pramono Anung, dan Gandjar Pranowo. Gagasan memunculkan nama selain Mega, menurut Hasto, melenceng dari hasil rapat kerja nasional di Semarang. Saat itu semua pengurus mulai tingkat ranting hingga pusat bersepakat mengusung kembali Megawati sebagai calon tunggal ketua umum periode 2015-2020.
"Ada pihak luar yang ingin mendiskreditkan partai dan mengadu domba," kata Hasto saat mendampingi Megawati berziarah ke makam Bung Karno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Selasa, 7 April 2015. Menurut dia, kemunculan calon lain sudah tertutup pada kongres yang dilaksanakan pada 9-12 April 2015 itu karena kader partai banteng telah teken kontrak memilih Mega.
Teken kontrak itu bahkan dilakukan di atas materai, sehingga bisa dipastikan kongres mendatang hanya mengesahkan Megawati sebagai ketua umum. Meski sempat dituding sebagai partai yang tak membuka ruang regenerasi, Hasto mengatakan tidak dapat dimungkiri kepemimpinan Megawati terbukti sukses meraup kemenangan dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden.
Munculnya nama alternatif calon ketua umum, antara lain, disuarakan pengamat politik Center for Strategic and International Studies, J. Kristiadi. Dia mengatakan keturunan Sukarno tak boleh menjadi modal utama sebagai pemimpin di PDIP. Pernyataan Kristiadi itu menanggapi isu PDIP menyiapkan Puan Maharani dan Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarnoputri sebagai Wakil Ketua Umum PDIP.
HARI TRI WASONO
