TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui latihan besar-besaran TNI di hutan di Poso, Sulawesi Tengah, sekaligus untuk memberantas keberadaan terduga teroris dan kelompok-kelompok radikal. Jika benar bertemu terduga teroris dalam hutan tersebut, prajurit TNI telah diinstruksikan agar bertindak tegas.
"Kalau mereka melawan dan menggunakan senjata api saat berhadapan dengan prajurit, tanpa segan-segan akan kami sikat!" kata Moeldoko, saat ditemui di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, atau sesaat sebelum bertolak ke Poso untuk menyaksikan secara langsung acara puncak latihan itu, kemarin.
Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) yang digelar di Poso telah berlangsung sejak 22 Maret lalu dan akan berakhir pada hari ini. Latihan yang melibatkan 3.222 personel TNI dari tiga angkatan itu dilakukan seiring dengan terungkapnya jaringan kelompok radikal Islamic State of Iraq and al-Sham di Tanah Air.
"Saya mensinyalir di Poso, seolah-olah kelompok radikal itu nyaman di sana. Saya khawatir orang-orang yang pergi ke Irak dan Suriah akan pulang dan bermarkas di Poso. Untuk itulah TNI mengadakan latihan besar-besaran di sana," ujar Moeldoko.
Panglima Kodam VII Wirabuana Mayor Jenderal (Infanteri) Bachtiar, menjelaskan, latihan hari ini meliputi operasi menghancurkan gerakan radikal yang masuk wilayah Poso dari Filipina dan Thailand. Pemilik gerakan “disimulasikan” bermarkas di Gunung Biru. Senada dengan panglimanya, Bachtiar menyatakan, “Jika ada kelompok radikal, akan dihancurkan."
Bupati Poso Piet Inkiriwang menyatakan mendukung penuh latihan gabungan TNI itu. Dia mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan segala akomodasi yang dibutuhkan dengan tujuan terciptanya Poso yang aman, termasuk mengosongkan sebagian wilayah di Desa Masani dan Desa Weralulu dari penduduk.
Sudirman Hj. Mama, warga Desa Weralulu yang mengungsi sementara waktu di Pasar Tokorondo, Poso Pesisir, juga menyatakan tak berkeberatan. “Semoga wilayah kami ke depan bisa aman dan tidak ada lagi gangguan dari kelompok-kelompok tertentu,” kata dia.
Dukungan juga mengalir dari Istana di Jakarta. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan soal keberadaan jaringan teroris kelompok Santoso di Poso, yang disebutnya telah membunuh puluhan jiwa. “Berapa pun jiwa bangsa Indonesia yang terancam, harus dibela oleh polisi dan tentara," kata Kalla, di kantornya, kemarin.
Adapun Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengingatkan opsi tembak langsung tersangka teroris harus diambil sebagai upaya terakhir dalam upaya pemberantasan terorisme. “Dalam operasi militer, selain perang, undang-undang mengharuskan adanya tindakan represif dari aparat TNI sebagai last resort, langkah terakhir,” kata dia, seusai sidang kabinet di kompleks Istana, kemarin.
AMAR BURASE | INDRA WIJAYA | REZA ADITYA | ANANDA TERESIA | ANTARA
