TEMPO.CO, Makassar - Komando Daerah Militer (Kodam) VII/Wirabuana dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Barat meminta warga aktif membantu aparat menangkal penyebaran paham Negara Islam Irak dan Suriah.
Warga diminta segera melapor bila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungannya. Juru bicara Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Endi Sutendi, mengatakan pihaknya melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama guna memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya kelompok radikal itu. "Semua pihak mesti membantu, termasuk masyarakat. Kita mesti melakukan deteksi dini," ujarnya, Kamis, 26 Maret 2015.
Endi menuturkan polisi terus memantau sejumlah daerah yang dianggap rawan disusupi ISIS atau kelompok radikal lain. Di antaranya daerah perbatasan, seperti Luwu dan Toraja. Selain itu, daerah-daerah yang pernah dimasuki kelompok teroris juga dipantau, seperti Enrekang, Makassar, Bone, dan Bulukumba.
Pengawasan di daerah perbatasan, menurut Endi, dilakukan untuk mencegah kelompok teroris dari daerah lain menyeberang dan menyebarkan paham radikal. Sedangkan pengawasan di daerah yang pernah dimasuki teroris dilakukan untuk mencegah tumbuhnya kembali kelompok teroris itu.
Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayor Jenderal TNI Bachtiar menuturkan TNI terus melakukan pengawasan. "Kami monitoring sampai ke ceramah-ceramah di masjid. Kalau ada indikasi terlibat, kami akan koordinasi dengan polisi dan melakukan penangkapan," ucapnya.
Menurut Bachtiar, situasi di Sulawesi Selatan saat ini masih termasuk aman. "Belum ditemukan tempat pelatihan ISIS di sini," tuturnya. Di wilayah hukum Kodam VII/Wirabuana, hanya Poso yang disebutnya paling rawan. "Kita perketat perbatasan, mencegah adanya yang melintas," katanya.
Penjagaan di perbatasan, menurut Bachtiar, juga dilakukan di Gorontalo dan Sulawesi Utara. Langkah itu ditempuh guna mengantisipasi masuknya kelompok teroris dan imigran gelap. "Kami kerja sama dengan Filipina untuk mencegah aksi terorisme dan penanganan imigran gelap," ujarnya.
TRI YARI KURNIAWAN