TEMPO.CO, Malang - Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 13 desa pada Senin 8 Maret 2015. Sejumlah kalangan mengakui kalau para kandidat mempertaruhkan dana hingga puluhan juta rupiah dalam pemilihan yang diikutinya itu.
Mad Khoiri adalah satu diantara kandidat itu. Berlaga sebagai calon Kepala Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, dia mengaku 'menyumbang' Rp 50 juta ditambah uang pendaftaran Rp 2 juta. Ia menganggap sumbangan ini sebagai risiko. "Jadi saya tidak memusingkan harus menyumbang uang cukup besar," katanya Rabu 4 Maret 2015.
Chusaeri, anggota Panitia Pilkades Krebet, desa tetangga di Kecamatan Bululawang, juga mengungkap besarnya biaya pemilihan kepala desa lebih dari Rp 100 juta. Besarnya dana pelaksanaan disiasati dengan kesepakatan bersama panitia bersama warga bahwa tiga calon kepala desa masing-masing urunan biaya sebesar Rp 45 juta, plus uang pendaftaran.
"Biaya tersebut untuk visi-misi calon kades (kepala desa), biaya konsumsi untuk seluruh pemilih, panitia, biaya kesehatan, akomodasi dan lain-lain," katanya. Dia menambahkan, "Bantuan dari pemerintah jelas sangat tidak cukup."
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Malang Mochammad Darwis, mengatakan kalau pemerintah setempat membantu biaya pelaksanaan pilkades Rp 6-10 juta per desa. "Semakin besar jumlah pemilih, maka semakin besar dana bantuan," kata dia.
Baca Juga:
Namun, Darwis mengaku, jumlah itu tergolong kecil dibandingkan kebutuhan pelaksanaan pilkades yang rata-rata mencapai ratusan juta rupiah per desa. Sekalipun memiliki dasar hukum, Wakil Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Perundang-undangan) Zia Ulhaq mengingatkan panitia pilkades untuk tetap berhati-hati dan cermat menghitung anggaran agar terhindar dari masalah hukum.
ABDI PURMONO
