TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lukman Edy, menggulirkan aksi pengumpulan koin untuk Australia di Parlemen.
Bermodal satu kardus bertuliskan 'koin untuk Australia' Lukman mengajak seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendukung aksi yang digalang masyarakat Banda Aceh.
"Ini bentuk protes kami pada pemerintah Australia yang mengungkit bantuan untuk tsunami Aceh," ujar Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 23 Februari 2015.
Menurut Lukman, dukungan terhadap aksi koin untuk Australia merupakan bentuk solidaritas terhadap perasaan yang dirasakan masyarakat Aceh atas pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott.
Saat merespons rencana pemerintah Indonesia mengeksekusi dua warga Australia yang jadi terpidana mati dalam kasus narkoba, Abbott mengungkit dukungan yang diberikan untuk Aceh. Dua peristiwa itu menurut Lukman, tidak relevan dan tidak bisa dikait-kaitkan.
Lukman berharap dukungan serupa juga disampaikan oleh anggota Dewan lainnya. Dia mengaku saat ini telah berkomunikasi dengan sejumlah anggota Parlemen yang juga sepakat memberi dukungan. Namun dukungan itu terkendala masa reses yang tengah dijalani seluruh anggota DPR.
Koin yang terkumpul nanti, menurut Lukman, bakal diberikan kepada koordinator nasional aksi koin untuk Australia. Menurut dia, inti dari dukungan koin itu bukan soal jumlah, tetapi soal harga diri bangsa.
Lukman meminta Presiden Joko Widodo tidak mundur untuk mengeksekusi terpidana narkoba hanya karena intervensi. "Saatnya pemerintah menunjukkan kewibawaan dan tak bisa dintervensi."
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto juga menyatakan dukungan atas aksi koin untuk Australia. Menurut Setya, pemerintah Australia tidak seharusnya mengaitkan urusan kemanusian dengan persoalan hukum tata negara. "Aksi ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia," ujar Setya.
Politikus Partai Golkar ini juga meminta pemerintah tidak gentar dengan intervensi dari dunia internasional. Menurut dia pemerintah justru harus menunjukkan sikap tegas dalam menegakkan hukum. Apalagi hukuman mati terhadap pengedar narkoba tidak hanya dilakukan di Indonesia tapi juga negara lain.
Pada 18 Februari 2015, Abbott meminta Indonesia tidak melupakan sumbangan yang diberikan rakyat Australia dalam jumlah sangat besar saat tsunami menerjang sejumlah wilayah di Indonesia pada 2004.
Kemurahan hati rakyat Australia itu diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk menyelamatkan nyawa dua warga Australia, yang sedang menunggu pelaksanaan eksekusi mati oleh aparat penegak hukum Indonesia.
"Mari untuk tidak melupakan beberapa tahun lalu, ketika Indonesia dihantam badai tsunami, Australia mengirimkan bantuan senilai miliaran dolar," kata Tony Abbott, seperti dikutip dari Sydney Morning Herald.
IRA GUSLINA SUFA