Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kubu Megawati Bergerilya: 'Jokowi Tak Rugi Ditinggal PDIP'  

image-gnews
Presiden Jokowi (kanan) menyantap soto bersama (kiri ke kanan)  Ketum PDIP Megawati,  Ketua Umum PPP hasil muktamar Surabaya M. Romahurmuziy, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella di Soto Gading, Solo, Jateng, 14 Februari 2015. ANTARA/HO/Andika Betha
Presiden Jokowi (kanan) menyantap soto bersama (kiri ke kanan) Ketum PDIP Megawati, Ketua Umum PPP hasil muktamar Surabaya M. Romahurmuziy, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella di Soto Gading, Solo, Jateng, 14 Februari 2015. ANTARA/HO/Andika Betha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Indria Samego mengatakan Presiden Joko Widodo tak akan rugi bila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menarik dukungannya. Justru, PDIP yang akan rugi meninggalkan Jokowi.

"PDIP bisa ditinggal pemilihnya di Pemilu 2019 mendatang," kata dia saat dihubungi Tempo, Ahad, 22 Februari 2015. "PDIP hanya dibutuhkan hanya saat pencalonan saja."

Sebelumnya, mencuat kabar Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat akan menggunakan hak interpelasi terkait keputusan Jokowi membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Budi batal dilantik lantaran tersangkut proses hukum atas kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. Alhasil, Jokowi mengangkat Komjen Badrodin Haiti menggantikan posisi Budi.

Menurut Indria, hak interpelasi tersebut tidak akan berpengaruh apapun terhadap posisi mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Kinerja Jokowi pun tak akan terhambat. "Karena ini menyangkut kepercayaan publik. Publik lebih percaya Jokowi ketika batal melantik Budi Gunawan," ujarnya.

Indria berpendapat pembatalan pelantikan itu bukan kesalahan Presiden ketujuh itu. Faktanya, masyarakat menganggap Budi tidak layak memegang kursi nomor satu di Polri. "Jokowi sudah mengikuti aturan yang semestinya," tuturnya.

Sejauh ini sejumlah kader PDIP  terus mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Anggota Komisi Hukum DPR dari partai banteng, Herman Hery, mengatakan beberapa anggota fraksinya bahkan berencana mengajukan hak interpelasi kepada Presiden. “Penggunaan hak untuk meminta penjelasan pemerintah itu wajar,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

DEWI SUCI RAHAYU

Berita Menarik:

Ternyata Hubungan Presiden Jokowi dan Megawati Belum Normal

EKSKLUSIF: Susi Panggil Tomy Winata Disuruh Pulangkan Kapal

Hak Angket Ahok Seperti Telur di Ujung Tanduk

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Suap Tambang Ilegal Ismail Bolong

23 November 2022

Suap Tambang Ilegal Ismail Bolong

Ismail Bolong, mantan anggota polisi Kepolisian Resor Samarinda mengaku acap menyetor miliaran uang kepada para jenderal di Jakarta.


Pembunuhan Brigadir J dan Peran Ferdy Sambo Dibongkar di DPR Besok, Kapolri Dipanggil

23 Agustus 2022

Sejumlah anggota Komisi III DPR RI saat mengikuti rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Komnas HAM dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas mengenai kasus penembakan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pembunuhan Brigadir J dan Peran Ferdy Sambo Dibongkar di DPR Besok, Kapolri Dipanggil

Bambang Wuryanto memastikan rapat Komisi III DPR dengan Kapolri, Rabu besok, berlangsung terbuka, bahas pembunuhan Brigadir J dan peran Ferdy Sambo.


Pakar Hukum Sebut Ferdy Sambo Bisa Dijerat Pasal Berlapis di Kasus Brigadir J

9 Agustus 2022

Kadiv Propam nonaktif, Irjen Pol Ferdy Sambo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2022. Sebelumnya menetapkan Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumliu alias Bharada E sebagai tersangka.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pakar Hukum Sebut Ferdy Sambo Bisa Dijerat Pasal Berlapis di Kasus Brigadir J

Peran Irjen Ferdy Sambo dalam kasus tewasnya Brigadir J diungkap oleh ajudannya Bharada E dalam Berita Acara Pemeriksaan


Jelang Ramadan, Kapolri Minta Kapolda Cek Stok Minyak Goreng di Pasar

26 Maret 2022

Jelang Ramadan, Kapolri Minta Kapolda Cek Stok Minyak Goreng di Pasar

Pengawasan dan pemantauan dari kepolisian untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa stok minyak goreng curah terjamin dan harga penjualannya sesuai HET.


Kapolri Tinjau Stok Minyak Goreng Curah di Jawa Timur

26 Maret 2022

Kapolri Tinjau Stok Minyak Goreng Curah di Jawa Timur

Kapolri menegaskan kepada pihak distributor untuk segera mendistribusikan bahan pokok tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat.


Gerindra Bersiap Usung Prabowo di Pilpres 2024, PDIP Baru Siapkan Kader

11 Agustus 2020

Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo meneriakan yel-yel usai penutupan Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, 10 Agustus 2019. Megawati Soekarnoputri mengumumkan dan melantik 27 orang pengurus DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024. TEMP/Johannes P. Christo
Gerindra Bersiap Usung Prabowo di Pilpres 2024, PDIP Baru Siapkan Kader

Sejumlah kader Gerindra meminta Prabowo kembali maju sebagai capres 2014, sedangkan PDIP masih melakukan kaderisasi dan pematangan calon pemimpin.


Ada yang Korupsi Dana Bansos, Kapolri : Saya Sikat

16 Juni 2020

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis 12 Desember 2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Ada yang Korupsi Dana Bansos, Kapolri : Saya Sikat

Jangan korupsi dana bantuan sosial, Kapolri Jenderal Idham Azis bakal menindak tegas.


Cara Jokowi Hindari Angka 2 Saat Ucapkan Ulang Tahun ke Megawati

23 Januari 2019

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri  saat menghadiri acara perayaan hari ulang tahun PDIP ke-46 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 10 Januari 2019. HUT PDIP ke-46 menjadi puncak konsolidasi ideologi, organisasi, politik, dan konsolidasi kader partai untuk memenangkan partai di pemilihan legislatif dan juga memenangkan pasangan Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019. TEMPO/Subekti.
Cara Jokowi Hindari Angka 2 Saat Ucapkan Ulang Tahun ke Megawati

Jokowi mengucapkan selamat kepada Megawati yang berulang tahun ke-72. Tapi Jokowi menghindari menyebut angka 2.


Dewan Pers: Jurnalis Indonesialeaks Punya Jam Terbang Tinggi

13 Oktober 2018

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo menjadi pembicara di Workshop Divisi Humas dan Wartawan Unit Mabes Polri di Hotel The Alana, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 12 Oktober 2018. TEMPO/Andita Rahma
Dewan Pers: Jurnalis Indonesialeaks Punya Jam Terbang Tinggi

Ketua Dewan Pers akan mengundang wartawan yang tergabung dalam Indonesialeaks yang mengungkap kasus dugaan suap untuk petinggi Polri.


Setyo Wasisto: Jangan Adu Domba Polri dan KPK, Ini Tahun Politik

10 Oktober 2018

Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Setyo Wasisto saat diwawancarai awak media di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, 24 Maret 2018. Tempo/Caesar Akbar
Setyo Wasisto: Jangan Adu Domba Polri dan KPK, Ini Tahun Politik

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengimbau agar polemik yang terjadi antara Polri dan KPK tak diperpanjang.