Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemkot Bandung Bongkar Paksa Pabrik di Kiaracondong

image-gnews
Petugas satpol PP dibantu TNI melakukan penggusuran tempat prostitusi dan hiburan malam di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin 26 Januari 2015. Terlihat tembok yang hancur, saat diadakannya penertiban. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Petugas satpol PP dibantu TNI melakukan penggusuran tempat prostitusi dan hiburan malam di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin 26 Januari 2015. Terlihat tembok yang hancur, saat diadakannya penertiban. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Kota Bandung merevitalisasi lahan seluas 13,5 hektare di kawasan Kiaracondong. Hari ini, 17 Februari 2015, Pemerintah Kota Bandung merobohkan lima pabrik, satu bengkel mobil, dan satu gedung bekas kantor Dewan Perwakilan Daerah Partai NasDem.

“Pemerintah sudah memberitahu penghuni tiga kali mengenai pembongkaran ini, tapi tidak ada respons apa pun. Akhirnya penegak hukum harus membongkar paksa,” kata Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Kota Bandung Arief Syaifudin di Jalan Jakarta, Bandung, Selasa, 17 Februari 2015.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sudah berkumpul di Jalan Jakarta sejak pukul 09.00. Di sana, mereka melakukan mediasi dengan penghuni kawasan Kiaracondong untuk melakukan pembongkaran.

Namun, negosiasi tak berlangsung mulus. Penghuni yang ngotot menolak pembongkaran membuat Satpol PP meruntuhkan gedung-gedung di sana secara paksa.

Kawasan tersebut terletak cukup strategis di dekat persimpangan Jalan Jakarta dan Jalan Kiaracondong. Menurut Arief, dulu penghuni di sana menyewa lahan tersebut untuk usaha. Namun, sejak 2011, pemerintah tak lagi melanjutkan kesepakatan sewa lahan lantaran kawasan itu dianggap tak mendatangkan pendapatan asli daerah yang diharapkan.

Karena itu, penghuni kawasan itu tak mendapat kompensasi penggusuran. “Artinya, bila tanah akan diambil, ya, harus diambil. Kami sudah melalui proses pemberitahuan dan
komunikasi,” kata Arief.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemilik bengkel mobil di kawasan itu, Abraham Ander, 61 tahun, hanya bisa melihat bangunan miliknya dirobohkan. Ia mengaku baru menerima surat pemberitahuan pembongkaran pekan lalu. “Saya hanya menerima surat pembongkaran pada Senin pekan lalu, tanpa diberitahu tanggal pembongkarannya,” ujarnya saat ditemui Tempo di lokasi pembongkaran.

Ia dan sejumlah pengusaha di sana berencana meminta kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Kota Bandung. Sebab, kata Ander, Pemerintah Kota Bandung mesti mengganti bangunan yang dibongkar secara sepihak. “Di mana-mana juga harus ada kompensasinya. Kami di sini diusir begitu saja seperti gelandangan,” katanya.

Menurut Ander, dia masih rutin membayar uang sewa lahan sebesar Rp 7 juta setiap bulan hingga bulan lalu. Ia pun menunjukkan berkas izin mendirikan bangunan yang masih berlaku hingga saat ini. Akibat pembongkaran ini, dia terpaksa memulangkan 50 pekerja di bengkelnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung berencana kembali melanjutkan kerja sama dengan PT Mega Candra Purabuana untuk menjadikan kawasan Kiaracondong pusat bisnis. Perjanjian yang diteken pada 1990 itu memiliki durasi kontrak hingga 2038. Di lokasi tersebut tercatat terdapat 25 pabrik. Pada tahap pertama, Pemerintah Kota Bandung akan membongkar delapan gedung. Sisa gedung akan dibongkar pada tahap kedua dan ketiga.

PERSIANA GALIH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Pengamat politik menilai, Anies Baswedan harus berhati-hati jika maju ke kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024.


Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

3 hari lalu

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, 26 Februari 2024. ANTARA/HO-Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.


Tokoh Potensial Maju di Pilgub Jabar 2024, Apakah Ridwan Kamil Vs Uu Ruzhanul Ulum, Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari Si Kuda Hitam?

4 hari lalu

Ridwan Kamil dan Desy Ratnasari. TEMPO
Tokoh Potensial Maju di Pilgub Jabar 2024, Apakah Ridwan Kamil Vs Uu Ruzhanul Ulum, Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari Si Kuda Hitam?

Apakah Ridwan Kamil akan maju lagi di kontestasi Pilgub Jabar 2024? Bagaimana eks Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum? Kans Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari?


Ridwan Kamil Akan Putuskan Ikut Pilkada Jakarta atau Jawa Barat pada Juni 2024

4 hari lalu

Ridwan Kamil di pengukuhan Tim Kampanye Daerah Jawa Barat Prabowo-Gibran, di The House Convention Hall Paskal, Bandung, Sabtu malam, 25 November 2023. Foto: Tim Kampanye Prabowo-Gibran
Ridwan Kamil Akan Putuskan Ikut Pilkada Jakarta atau Jawa Barat pada Juni 2024

Ridwan Kamil mengatakan akan memutuskan apakah berlaga di Pilkada Jakarta atau di Jawa Barat pada Juni mendatang.


Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

5 hari lalu

Kondisi terkini Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie di Palu, Sulawesi Tengah, yang terdampak gempa dan tsunami. Pagi ini, Rabu, 10 Oktober 2018, bandara itu sudah beroperasi kembali dan didarati pesaeat komersial. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.


Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

7 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

7 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Kamis sore ini antara lain 'penggusuran' warga RT 05 Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.


Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

KPA menyoroti surat Badan Bank Tanah kepada warga yang bermukim di Ibu Kota Nusantara atau IKN


Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

7 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

Surat yang minta Warga Pemaluan di kawasan IKN membongkar rumah mereka menjadi sorotan. OIKN berjanji bedah rumah warga yang tak sesuai master plan.


Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

8 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai menghadiri Indonesia EBTKE Conex 2023 di ICE BSD, Tangerang, Rabu, 12 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2022.