TEMPO.CO, Jakarta -Anggota tim independen, Jimly Asshidiqie, memasrahkan kepada Presiden Jokowi mengenai keputusan untuk tetap melantik atau membatalkan calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
Menurut dia, penting bagi Presiden Jokowi untuk segera mengambil keputusan. Ada kemungkinan keputusan salah. Tapi Jimly mengatakan, kalau mengambil keputusan, salah, maka pahalanya satu. Kalau mengambil keputusan, benar, pahalanya dua. “Kalau tidak mengambil keputusan itu dosa. Membiarkan masalah berlarut-larut itu dosa," kata Jimly ketika dihubungi Tempo, 14 Februari 2015.
Apapun yang diputuskan Presiden, ujar Jimly, semua pihak harus tunduk. Karena itu, penafsiran-penafsiran yang beredar belum mengikat sehingga Jokowi tidak usah pusing. "Itulah, Presiden jangan terombang-ambing," kata Jimmly yang pernah dipanggil Presiden Jokowi bersama anggota tim independen yang lain untuk memberikan saran ihwal konflik KPK-Polri menyusul penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK.
Menurut Jimly, Jokowi sudah mempunyai setumpuk masukan dan konsekuensi-konsekuensinya perihal kelanjutan status Budi Gunawan. "Praperadilan menerima atau menolak, sudah ada skenarionya. Variasinya sudah ada di Mensesneg Pratikno. Tinggal mengambil keputusan, kita tunggu saja lah."
Sebelumnya, Jokowi dan petinggi partai koalisi pendukungnya berkumpul di rumah Wali Kota Solo Hadi Rudyatmo di Jalan Loji Gandrung, Solo, pada Sabtu 14 Fabruari 2015. Pertemuan itu digelar secara tertutup selama sekitar tiga jam.Sehari sebelumnya Presiden Jokowi membuka Munas Partai Hanura.
Tampak hadir di sana beberapa petinggi partai politik seperti Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKPI Sutiyoso, dan Ketua Umum Hanura Wiranto. Terlihat pula Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
LINDA TRIANITA | AHMAD RAFIQ
Berita Menarik:
