Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribut KPK-Polri, Demokrat: Kami Punya Solusi  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto berbicara di depan awak media terkait pengunduran diri dari jabatannya di Gedung KPK, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto berbicara di depan awak media terkait pengunduran diri dari jabatannya di Gedung KPK, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.COJakarta - Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan mengatakan partainya mengimbau para kader untuk menahan diri berkomentar ihwal perselisihan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian RI. Sebabnya, Demokrat mengkhawatirkan komentar tersebut malah memperkeruh situasi politik nasional. (Baca: 3 Aktor Kontroversial di Balik Kisruh KPK Vs Polri)  

"Kami memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya," kata Sjarifuddin dalam konferensi pers di ruang Fraksi Demokrat, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2015. (Baca: Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus?)

Berita Terkait Lainnya
Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?
Tak Tegas, Jokowi Dianggap Cuma Tukang Stempel
KPK Lumpuh, Megawati Jangan Kayak Lagu Dangdut

Sikap Demokrat itu, kata Sjarif, telah disepakati dalam rapat Dewan Perwakilan Pusat di Cikeas, Jawa Barat, Ahad malam, 25 Januari. Mantan Ketua Fraksi Demokrat itu menjelaskan sebenarnya pihaknya telah mempunyai opsi solusi atas masalah KPK-Polri. "Kami akan mengungkapkan bila diminta pemerintah."

Sjarifuddin berpendapat perselisihan KPK-Polri berawal dari penetapan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka. Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pun memperuncing situasi menjadi semakin panas. (Baca: Sepeda Jokowi, 'Save KPK', dan Rakyat Tak Jelas)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Sjarifuddin, Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan konstitusi dan aspirasi masyarakat dalam mencari solusi untuk menyelesaikan pertikaian itu. "Kita harus mendukung KPK dan Polri sebagai lembaga penegak hukum," ujarnya. (Baca: Sejak Budi Gunawan Tersangka, KPK Diserang 7 Kali

DEWI SUCI RAHAYU

Baca Berita Terpopuler
KPK-Polri, Samad: Apa yang Jamin Saya Selamat...? 
EKSKLUSIF: Gaya Jokowi Minta Bambang KPK Dilepas
Ini Alasan Moeldoko Mengirim TNI Menjaga KPK 
Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus
Kegiatan Christopher dan Ali Sebelum Tabrakan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sjarifuddin Hasan: Jadilah Pelopor Pembangunan Untuk Menyongsong Indonesia 2045

18 Oktober 2023

Sjarifuddin Hasan: Jadilah Pelopor Pembangunan Untuk Menyongsong Indonesia 2045

Wisuda XXVII STMIK Pranata Indonesia, Sjarifuddin Hasan: Jadilah Pelopor Pembangunan Untuk Menyongsong Indonesia 2045


Sjarifuddin Hasan Dukung Social Commerce Diatur

5 Oktober 2023

Sjarifuddin Hasan Dukung Social Commerce Diatur

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA, mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mengatur social commerce semisal Tiktok Shop


Sjarifuddin Hasan: Mendorong Saya Lebih Peduli Pada Masalah Pertahanan Dan Desa

4 Oktober 2023

Sjarifuddin Hasan: Mendorong Saya Lebih Peduli Pada Masalah Pertahanan Dan Desa

Raih KWP Award 2023, Sjarifuddin Hasan: Mendorong Saya Lebih Peduli Pada Masalah Pertahanan Dan Desa


Sjarifuddin Hasan: Taat UUD Adalah Berkontribusi Dan Ikut Memilih Dalam Pemilu

4 Oktober 2023

Sjarifuddin Hasan: Taat UUD Adalah Berkontribusi Dan Ikut Memilih Dalam Pemilu

Sosialisasi Empat Pilar MPR Di Ikatan Pesantren Indonesia, Sjarifuddin Hasan: Taat UUD Adalah Berkontribusi Dan Ikut Memilih Dalam Pemilu


Syarief Hasan : Rakyat Berhak Menentukan Siapa Pemimpinnya, Melalui Mekanisme Pemilu

31 Agustus 2023

Syarief Hasan : Rakyat Berhak Menentukan Siapa Pemimpinnya, Melalui Mekanisme Pemilu

Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA., yang akrab disapa Syarief Hasan mengingatkan masyarakat supaya berparan aktif dalam pemilu 2024.


Syarief Hasan Berikan Beasiswa Kepada Siswa Program Indonesia Pintar

24 Agustus 2023

Syarief Hasan Berikan Beasiswa Kepada Siswa Program Indonesia Pintar

Beasiswa dalam Program Indonesia Pintar adalah untuk membantu para siswa dan siswi demi kelancaran menuntut ilmu di sekolah.


Syarief Hasan Minta Garuda Indonesia Fokus Sehatkan Keuangan Perusahaan

17 Agustus 2023

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan
Syarief Hasan Minta Garuda Indonesia Fokus Sehatkan Keuangan Perusahaan

Iklim bisnis yang kondusif, termasuk dalam hal ini sektor pariwisata sangat menunjang kinerja maskapai


Syarief Hasan Ajak Peran Aktif Rakyat di Pemilu

14 Agustus 2023

Syarief Hasan Ajak Peran Aktif Rakyat di Pemilu

Peran Pemilu untuk menghasilkan legilatif dan eksekutif yang Amanah


Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

10 Agustus 2023

Moeldoko menyambut kedatangan redaksi Tempo.co di Kantor Staf Presiden. (Foto: TEMPO/Dimas Prasetyo)
Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

rekam jejak karier dan pendidikan Moeldoko yang selalu kalah melawan kubu AHY soal pengajuan gugatan kepengurusan Partai Demokrat


Syarief Hasan : MK Tidak Berwenang Atur Batas Usia Minimum Capres dan Cawapres

8 Agustus 2023

Syarief Hasan : MK Tidak Berwenang Atur Batas Usia Minimum Capres dan Cawapres

Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan ikut menanggapi polemik tentang batas minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang sedang dalam proses persidangan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).