TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan mengatakan partainya mengimbau para kader untuk menahan diri berkomentar ihwal perselisihan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian RI. Sebabnya, Demokrat mengkhawatirkan komentar tersebut malah memperkeruh situasi politik nasional. (Baca: 3 Aktor Kontroversial di Balik Kisruh KPK Vs Polri)
"Kami memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya," kata Sjarifuddin dalam konferensi pers di ruang Fraksi Demokrat, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2015. (Baca: Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus?)
Berita Terkait Lainnya
Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?
Tak Tegas, Jokowi Dianggap Cuma Tukang Stempel
KPK Lumpuh, Megawati Jangan Kayak Lagu Dangdut
Sikap Demokrat itu, kata Sjarif, telah disepakati dalam rapat Dewan Perwakilan Pusat di Cikeas, Jawa Barat, Ahad malam, 25 Januari. Mantan Ketua Fraksi Demokrat itu menjelaskan sebenarnya pihaknya telah mempunyai opsi solusi atas masalah KPK-Polri. "Kami akan mengungkapkan bila diminta pemerintah."
Sjarifuddin berpendapat perselisihan KPK-Polri berawal dari penetapan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka. Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pun memperuncing situasi menjadi semakin panas. (Baca: Sepeda Jokowi, 'Save KPK', dan Rakyat Tak Jelas)
Menurut Sjarifuddin, Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan konstitusi dan aspirasi masyarakat dalam mencari solusi untuk menyelesaikan pertikaian itu. "Kita harus mendukung KPK dan Polri sebagai lembaga penegak hukum," ujarnya. (Baca: Sejak Budi Gunawan Tersangka, KPK Diserang 7 Kali)
DEWI SUCI RAHAYU
Baca Berita Terpopuler
KPK-Polri, Samad: Apa yang Jamin Saya Selamat...?
EKSKLUSIF: Gaya Jokowi Minta Bambang KPK Dilepas
Ini Alasan Moeldoko Mengirim TNI Menjaga KPK
Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus
Kegiatan Christopher dan Ali Sebelum Tabrakan