TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat melihat sikap Presiden Joko Widodo terkait dengan kisruh kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum memuaskan publik. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan perkembangan situasi yang terjadi saat ini tidak menguntungkan bagi pemberantasan korupsi.
"Jokowi masih memiliki kesempatan untuk menemukan solusi yang tepat," kata Ibas, sapaan Edhie Baskoro, melalui keterangan pers, Senin, 26 Januari 2015. Menurut dia, Jokowi harus mengeluarkan kebijakan yang adil dan tegas dalam pemberantasan korupsi. (Baca: Fadli Zon Dukung Jokowi Bentuk Tim Independen)
Ibas menuturkan Jokowi harus menyelamatkan kepolisian dan KPK agar tidak mengganggu jalannya penegakan hukum. Sebab, kata dia, kisruh keduanya bisa menghambat penegakan hukum. (Baca: Begini Isi Pertemuan Tim Independen dengan Jokowi)
Kisruh KPK dengan Polri atau disebut "Cicak Vs Buaya Jilid II" ini bermula dari serangan balik Polri yang menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka dalam kasus sengketa pilkada. Banyak kalangan menyebutkan penetapan tersangka ini terjadi karena KPK menjadikan Budi Gunawan, calon Kapolri pilihan Jokowi, sebagai tersangka.
SYAILENDRA
Terpopuler
KPK-Polri, Samad: Apa yang Jamin Saya Selamat...?
Budi Gunawan Dilantik Besok? Jokowi...
Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus
Ini Alasan Moeldoko Mengirim TNI Menjaga KPK
Jokowi Bikin Tim, Ada 7 Keanehan Kasus Bambang KPK
Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?
Heboh KPK Vs Polri, Jokowi Diminta Carikan Pekerjaan