Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Saksi Pilkada Kotawaringin Soal Saksi Palsu

Editor

Budi Riza

image-gnews
Politisi PDIP eks calon Bupati Kotawaringin Barat Sugianto Sabran (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai melaporkan kasus yang melibatkan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto di Mabes Polri, Jakarta, 23 Januari 2015. Sejak ditangkap Polisi, 3 orang terkait Bambang telah datangi Bareskrim, yakni, Wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja, Pengacara Nursyahbani Katjasungkana dan Pelapor juga politisi PDIP Sugianto Sabran. Tempo/Aditia Noviansyah
Politisi PDIP eks calon Bupati Kotawaringin Barat Sugianto Sabran (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai melaporkan kasus yang melibatkan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto di Mabes Polri, Jakarta, 23 Januari 2015. Sejak ditangkap Polisi, 3 orang terkait Bambang telah datangi Bareskrim, yakni, Wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja, Pengacara Nursyahbani Katjasungkana dan Pelapor juga politisi PDIP Sugianto Sabran. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta: Muhammad Suherman, salah satu warga Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, mengatakan saksi Ratna Mutiara tidak pernah diarahkan Bambang Widjojanto untuk memberikan kesaksian palsu.

Ratna diketahui bersaksi palsu di Mahkamah Konstitusi pada sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan dikenai hukuman penjara lima bulan pada 2010.

Suherman mempertanyakan adanya pernyataan di televisi bahwa Ratna dinyatakan bersalah dan dihukum karena diarahkan Bambang Widjojanto untuk berbohong.

"Saya kebetulan koordinator saksi. Setiap ada pertemuan dengan tim Pak BW, saya selalu hadir. Kami hanya diajarkan tata cara bersidang karena memang kami tidak pernah sidang." (Baca: Kasus Kotawaringin di MK, Kok KPK yang Digeledah?  )

Ratna, kata Suherman, juga kerap bertanya ihwal memberi kesaksian di persidangan di MK itu.

Suherman lalu menjelaskan ke Ratna bahwa memberikan kesaksian di MK demi mencari kebenaran. "Kami tidak digaji dan kami siap," kata Suherman. (Baca: Usut Kasus Besar, Pimpinan KPK Rawan Digugat)

Namun, saat di hotel tempat mereka menginap di Jakarta itu, Suherman dihampiri seorang pria bernama Kusmiadi, warga Arus Selatan, Pangkalan Bun.

"Dia ngakunya sepupu Pak Ujang." Tanpa diduga, Suherman mengatakan, Kusmiadi bersama tiga orang lainnya malah mengaku telah memberi kesaksian palsu di persidangan MK.

Khusus untuk Ratna, ujar Suherman, hakim MK menawarkan untuk mencabut kesaksiannya atau mengaku disuruh berbohong oleh Bambang Widjojanto dan tidak akan dipenjara.

Namun, Ratna merasa tidak pernah diarahkan atau memberi kesaksian palsu oleh Bambang.

"Jangankan 15 tahun, lebih dari itupun saya tidak akan mencabut," ujar Suherman menirukan pernyataan Ratna.
Namun, dia kaget ketika tiba-tiba Ratna menyatakan kesaksiannya diarahkan. "Kan itu aneh," kata Suherman. Ratna akhirnya hanya divonis lima bulan bui.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setahun setelah memberi kesaksian di MK itu, Suherman bersama 61 saksi lainnya diperiksa tim penyidik Mabes Polri. Saksi yang diperiksa tinggal segitu lantaran dua orang meninggal, empat orang mencabut kesaksiannya, dan Ratna yang berperkara itu.

"Kami cerita apa adanya. Surat yang dikirim ke kami undangan dimintai keterangan untuk Ujang yang dilaporkan Sugianto atas dugaan pengarahan saksi," kata Suherman.

Sugianto Sabran merupakan pasangan kandidat nomor satu untuk pilkada Kotawaringin Barat, yang diusung PDIP. Pada 19 Januari lalu, Sugianto memasukkan kembali laporan kesaksian palsu.

Laporan ini menjadi dasar polisi untuk menangkap Bambang Widjojanto, yang menjadi penasehat hukum Ujang Iskandar-Bambang Purwanto yang menggugat di MK, pada Jumat pagi, 23 Januari 2015.

Bambang lantas dijadikan tersangka kasus dugaan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat 2010 di Mahkamah Konstitusi. Bambang disangka melanggar Pasal 242 juncto Pasal 55 KUHP.

Penangkapan Bambang ini sepuluh hari setelah KPK mengumumkan calon Kapolri tunggal pilihan Jokowi, Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.

LINDA TRIANITA



Berita terpopuler lainnya:
Abraham Minta Panglima TNI Moeldoko Lindungi KPK

Mega Gelar Pesta di Hari Penahanan Bambang KPK

KPK Vs Polri, Din Syamsuddin: Karena Sikap Jokowi


Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ekonom Optimistis MK Benarkan Politisasi Bansos, Prediksi 3 Kemungkinan Putusan

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Ekonom Optimistis MK Benarkan Politisasi Bansos, Prediksi 3 Kemungkinan Putusan

Ekonom yakin majelis hakim MK akan membenarkan adanya politisasi bansos dengan 3 kemungkinan putusan.


Kata TPN Ganjar-Mahfud jika Gugatan Sengketa Pilpres Ditolak MK

1 jam lalu

Chico Hakim. Instagram
Kata TPN Ganjar-Mahfud jika Gugatan Sengketa Pilpres Ditolak MK

TPN Ganjar-Mahfud merespons jika permohonan sengketa Pilpres ditolak MK.


H-2 Pembacaan Putusan MK: Menelisik Kedudukan Amicus Curiae dalam Penerapan Hukum

3 jam lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
H-2 Pembacaan Putusan MK: Menelisik Kedudukan Amicus Curiae dalam Penerapan Hukum

Di satu sisi, amicus curiae disebut sebagai bentuk kepedulian terhadap peradilan.


TKN Sebut Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi Saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

12 jam lalu

Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 30 November 2023. TKN Prabowo-Gibran meminta agar tidak ada lagi yang menuding pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres cacat hukum. TEMPO/M Taufan Rengganis
TKN Sebut Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi Saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Menurut Dasco, Prabowo juga berpesan kepada para pendukungnya untuk mempercayakan hasil putusan sengketa PHPU Pilpres 2024 ke hakim MK.


Presiden PKS Harap Hakim MK Gunakan Hati Nurani dalam Putusan Sengketa Pilpres

14 jam lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (tengah) didampingi Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurahman (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Rapat Majelis Syuro PKS di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 15 September 2023. Rapat tersebut menghasilkan kepastian dukungan PKS terhadap pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan dalam Pemilu Presiden 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Presiden PKS Harap Hakim MK Gunakan Hati Nurani dalam Putusan Sengketa Pilpres

Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap para Hakim MK dapat membuat keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, baik secara formil maupun materil.


MK Pastikan Rapat Hakim Soal Sengketa Pilpres 2024 Tak Akan Bocor

15 jam lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
MK Pastikan Rapat Hakim Soal Sengketa Pilpres 2024 Tak Akan Bocor

MK memastikan rapat permusyawaratan hakim soal sengketa Pilpres 2024 tidak akan bocor. Pengamanan sangat ketat.


MK Gabung Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres dari Anies dan Ganjar

16 jam lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK I, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
MK Gabung Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres dari Anies dan Ganjar

MK memastikan pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres yang dimohonkan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud akan digabung pada Senin, 22 April 2024.


Massa Pendukung Tetap Gelar Demo Meski Dilarang Prabowo

18 jam lalu

Pendukung Prabowo-Gibran dan para pendukung Anies-Muhaimin terlibat bentrokan saat menggelar aksi di area Patung Kuda, Jakarta, 19 April 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Massa Pendukung Tetap Gelar Demo Meski Dilarang Prabowo

Massa aksi pendukung Prabowo-Gibran dari sejumlah ormas mulai berdatangan di pada Pukul 15.00.


Alasan MK Tak Pajang Karangan Bunga dari Pendukung Prabowo-Gibran

18 jam lalu

Belasan karangan bunga dikirim ke Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pagi ini, 19 April 2024. Karangan bunga tersebut menyatakan dukungannya terhadap paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sengketa hasil Pilpres yang tengah bergulir. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Alasan MK Tak Pajang Karangan Bunga dari Pendukung Prabowo-Gibran

"Kami tunggu dedikasi Prabowo-Gibran untuk Indonesia," bunyi salah satu pesan di karangan bunga tersebut.


Pakar Hukum Minta MK Tidak Sekadar Jadi Mahkamah Kalkulator

18 jam lalu

Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aksi Bersama Menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) Adil dan Benar mendengarkan kutbah shalat Jumat di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, Jumat 19 April 2024. Massa pengujuk rasa gabungan dari sejumlah elemen tersebut menuntut MK dapat memutus sengketa Pilpres 2024 dengan adil. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso
Pakar Hukum Minta MK Tidak Sekadar Jadi Mahkamah Kalkulator

Majelis Hakim MK yang menyidang perkara ini tengah menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH). Hakim diminta melihat substansi.