Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Instansi Langgar Aturan Pergantian Pejabat

image-gnews
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan diruang kerja ketua DPD Irman Gusman, di Gedung Nusantara III lantai 8, Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan diruang kerja ketua DPD Irman Gusman, di Gedung Nusantara III lantai 8, Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Aparatur Sipil Negara menyatakan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama atau eselon satu dan madya atau eselon dua di empat instansi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.

Keempat instansi itu adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Badan Kepegawaian Negara.

"Proses pengisian jabatan di empat instansi itu belum sesuai undang-undang," kata Wakil Ketua Komisi Aparatur, Irham Dilmy, di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2015.

Kementerian Perhubungan melakukan pelanggaran pada pengisian tujuh pimpinan madya dan tiga pimpinan utama (beberapa direktur jenderal dan staf ahli); Kementerian Perencanaan Pembangunan pada pengisian satu pimpinan utama (Deputi Ekonomi); Kementerian Koordinator Perekonomian pada satu pimpinan utama (Sekretaris Menteri Koordinator); serta Badan Kepegawaian pada dua pimpinan utama (salah satu deputi dan sekretaris utama).

Menurut Irham, proses pengisian posisi yang terjadi pada September-Oktober 2014 atau di masa transisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo itu hanya sebagian yang mengikuti aturan, yakni dilakukan secara terbuka dan kompetitif, dengan antara lain mempertimbangkan syarat kompetensi dan kualifikasi.

Namun, ia melanjutkan, proses pengisian tak melibatkan panitia seleksi seperti diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. "Tidak ada panitia seleksi. Ketentuan itu belum mereka ikuti," kata Irham.

Adapun Pasal 110 ayat 1 beleid itu menyebutkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan oleh pembina kepegawaian dengan terlebih dulu membentuk panitia seleksi instansi pemerintah. Ayat 2 menyebutkan bahwa dalam membentuk panitia seleksi, pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Komisioner Komisi Aparatur, Tasdik Kinanto, mengatakan Komisi sudah mengundang Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dan Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan untuk mendapatkan penjelasan ihwal pengisian posisi pimpinan di dua instansi itu.

Menurut Tasdik, kedua petinggi di instansi itu beralasan pengisian pimpinan harus segera dilakukan di masa transisi pemerintahan lantaran posisi itu strategis. Ia mengatakan kedua instansi menjamin telah memilih pejabat yang kompeten dan berintegritas melalui proses transparan dan terbuka. "Bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Irham mengatakan Komisi memberikan toleransi ke empat instansi itu dengan tak mengharuskan adanya pembatalan posisi para pimpinan yang dipilih dan dilakukan pengisian ulang. Sebabnya, proses pengisian dilakukan di masa transisi pemerintahan dan mereka yang terpilih punya integritas.

"Kami hanya berikan peringatan. Ke depan, tak boleh ada lagi yang seperti ini," ucap Irham. Jika tetap ada proses yang tak sesuai peraturan, Irham mengatakan Komisi akan memberikan sanksi penalti berupa pembatalan pengisian posisi itu dan rekomendasi pemutusan tunjangan pejabat bersangkutan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun untuk mereka yang sudah terpilih di empat instansi itu, Komisi akan mengawasi kinerja mereka. "Akan ada evaluasi kinerja setiap enam bulan," kata Irham.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengklaim kementeriannya sudah melakukan seleksi pejabat dengan benar. Ia menyatakan telah mengikuti undang-undang dengan membentuk tim panitia seleksi.

"Tapi kan di undang-undang tak disebutkan panselnya harus seperti apa," kata Jonan, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2015. Namun jika proses seleksi masih dianggap melanggar undang-undang, Jonan menyerahkan sepenuhnya ke Komisi Aparatur. "Silakan diproses secara hukum."

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil tak ingin proses pengisian jabatan Sekretaris Kementerian Koordinator Perekomian disebut melanggar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Menurut dia, undang-undang itu belum berlaku saat pengisian posisi di kementeriannya. "Ketentuan itu belum berlaku karena aturan mainnya belum keluar waktu itu," kata Sofyan saat dihubungi Tempo, Rabu, 21 Januari 2014. "Ke depan kami ikuti ketentuan baru itu."

Padahal, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara berlaku sejak Januari 2014. Sedangkan Peraturan Menteri PAN sejak April 2014. Adapun Menteri Perencanaan Pembangunan Adrinof Chaniago tak menjawab pesan pendek dan panggilan telepon Tempo.

PRIHANDOKO | TRI ARTINING PUTRI

Baca juga:
Bandung Command Center Awasi Layanan Publik
Majalengka Akan Tanam Saham di Bandara Kertajati
Pegawai KPU Madiun Otaki Pencurian Kotak Suara
Di Indonesia, Pelukan Bukan Hal Baru

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

ASN yang Bakal Dipindah ke IKN Dipangkas Menjadi 6.000, Mengapa?

36 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan jembatan duplikasi Pulau Balang bentang pendek penghubung Balikpapan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 17 Februari 2024. Progres pembangunan jembatan duplikasi bentang pendek sepanjang 470 meter yang merupakan akses lanjutan dari bentang panjang tersebut sudah mencapai 71,02 persen per (8/2). ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
ASN yang Bakal Dipindah ke IKN Dipangkas Menjadi 6.000, Mengapa?

Saat ini di IKN baru terdapat 47 tower, di mana satu tower berisi 60 unit tempat hunian untuk ASN, TNI/Polri, eselon I dan lainnya.


Formasi yang Dibutuhkan dalam Rekrutmen CPNS 2024

13 Januari 2024

Sejumlah peserta mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di UPT Badan Kepagawaian Negara (BKN), Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat 3 September 2021. Tes SKD CPNS yang digelar hingga 23 September 2021 tersebut diikuti sebanyak 7.887 peserta dari wilayah Kalsel yang dibagi menjadi empat sesi dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Formasi yang Dibutuhkan dalam Rekrutmen CPNS 2024

Formasi CPNS 2024 terdiri dari guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.


Cara Aktivasi e-KTP jadi IKD secara Online dan Syaratnya

3 Januari 2024

Ilustrasi pembuatan e-KTP. Dok.TEMPO/Suryo Wibowo
Cara Aktivasi e-KTP jadi IKD secara Online dan Syaratnya

Pemerintah akan mengganti e-KTP menjadi IKD secara online. Bagaimana cara mengubahnya?


Jadwal Masa Sanggah Seleksi CPNS - PPPK 2023, Syarat dan Cara Pengajuannya

12 Oktober 2023

Sejumlah peserta mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di UPT Badan Kepagawaian Negara (BKN), Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat 3 September 2021. Tes SKD CPNS yang digelar hingga 23 September 2021 tersebut diikuti sebanyak 7.887 peserta dari wilayah Kalsel yang dibagi menjadi empat sesi dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Jadwal Masa Sanggah Seleksi CPNS - PPPK 2023, Syarat dan Cara Pengajuannya

Masa sanggah hasil seleksi administrasi CPNS dan PPPK direncanakan berlangsung selama mulai 19-21 Oktober 2023. Apa yang dimaksud masa sanggah?


Cerita Putri Jokowi Tak Lolos Tes ASN, Menpan RB: Bukti Rekrutmen Transparan, tapi...

26 September 2023

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan), Menpan RB Abdullah Azwar Anas (tengah) dan Wamenkeu Suahasil Nazara (kiri) dalam rapat kerja Komisi IX DPR pengesahan RUU Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023. Komisi IX DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan ke rapat paripurna untuk dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Cerita Putri Jokowi Tak Lolos Tes ASN, Menpan RB: Bukti Rekrutmen Transparan, tapi...

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menceritakan bahwa putri dari Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, pernah tidak lolos tes ASN, bukti rekrutmen transparan.


Skor Passing Grade CPNS 2023: TWK 65, TIU 80, dan TKP 166

25 September 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja saat membuka Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2022 Angkatan I sampai dengan III di Aula BPSDM Provinsi Jabar, Kota Cimahi, Senin (25/7/2022). (Foto: Biro Adpim Jabar)
Skor Passing Grade CPNS 2023: TWK 65, TIU 80, dan TKP 166

Skor passing grade SKD CPNS 2023 untuk formasi umum terdiri dari TWK sebesar 65, TIU 80, dan TKP 166


CPNS Mahkamah Agung 2023: Formasi, Syarat dan Link Pendaftaran

23 September 2023

Deputi Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono saat melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 71 CPNS dan 31 pejabat fungsional di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (1/02/2023). Foto: Jaka/nr
CPNS Mahkamah Agung 2023: Formasi, Syarat dan Link Pendaftaran

Formasi CPNS Mahkamah Agung 2023 yang dibuka yakni sebanyak 1.669 formasi


Ini Passing Grade SKD CPNS 2023, Cek Rinciannya

15 September 2023

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Ini Passing Grade SKD CPNS 2023, Cek Rinciannya

Nilai ambang batas atau passing grade SKD CPNS 2023, yaitu 65 untuk TWK, 80 untuk TIU, dan 166 untuk TKP khusus pelamar umum.


Syarat Tinggal di Rumah Susun, Dokumen Ini Harus Disiapkan

5 Agustus 2023

Rumah susun di Pondok Kelapa, Jakarta.
Syarat Tinggal di Rumah Susun, Dokumen Ini Harus Disiapkan

Jika ingin tinggal di rumah susun, ada beberapa syarat dan dokumen yang wajib dipenuhi, berikut adalah penjelasannya.


Heru Budi Usulkan Pembagian Jam Masuk Kerja ke Kemenpan

29 Juli 2023

Kendaraan terjebak kemacetan di Kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023. Pemprov DKI Jakarta mewacanakan pembagian jam masuk kantor demi urai macet. Pengaturan jam masuk kerja itu segera diuji coba dikaji dalam sesi yakni pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB. Namun kebijakan ini masih dibahas dengan Polisi dan stakeholder lain. TEMPO / Hilman Faturrahman W
Heru Budi Usulkan Pembagian Jam Masuk Kerja ke Kemenpan

Heru Budi akan kembali menggelar rapat soal pembagian jam masuk kerja bersama bagi ASN untuk mengatasi kemacetan Jakarta.