Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Calon Kapolri: 3 Persamaan Pilihan Jokowi-SBY  

image-gnews
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Chairman Global Green Growth Institute, Susilo Bambang Yudhoyono (dan mantan Mensesneg, Sudi Silalahi di Istana Merdeka, Jakarta, 8 Desmeber 2014. ANTARA FOTO
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Chairman Global Green Growth Institute, Susilo Bambang Yudhoyono (dan mantan Mensesneg, Sudi Silalahi di Istana Merdeka, Jakarta, 8 Desmeber 2014. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kendati mendapat kecaman keras, Presiden Joko Widodo masih tetap mengajukan Komisaris Jenderal  Budi Gunawan  sebagai calon Kepala Polri ke Dewan Perwakilan Rakyat.  Ia menegaskan penentuan calon Kapolri merupakan wewenang Presiden.

"Sudah dari Komisi Kepolisian Nasional,  hak prerogatif saya pakai. Saya pilih, saya sampaikan ke Dewan," kata dia kepada wartawan di sela kunjungan ke PT PAL Indonesia, Surabaya, Sabtu 10 Januari 2015. (Baca: Jokowi: Masak Pilih yang Jauh)

Situasi  pencalonan Kepala Polri sekarang amat berbeda dibandingkan ketika Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono menyodorkan Komisaris Jenderal Sutanto  sebagai calon Kapolri pada 2005. (Baca: Calon Kapolri: Tiga Perbedaan Pilihan Jokowi dan SBY)

Kendati begitu,  pilihan dan  cara kedua Presiden mengganti Kepala Polri tak jauh berbeda.  Berikut ini persamaannya:

1. Mengganti di Tengah Jalan
Presiden Yudhoyono  mulai berancang-ancang  mengganti Kapolri  Jenderal Da’i  Bachtiar  pada Desember 2004, hanya  beberapa bulan setelah ia dilantik menjadi Presiden. Padahal masa kerja Da’i yang diangkat sebagai Kapolri di era Presiden Megawati pada  November 2001 baru akan habis dua tahun lagi.   SBY kemudian mengusulkan Komjen Pol. Sutanto--saat itu memimpin Badan Narkotika Nasional-- menjadi calon Kapolri.  (Baca: Calon Kapolri Usulan SBY)

Kini  Jokowi juga melakukan  hal yang sama,  mengganti  Kapolri Jenderal Sutarman  yang diangkat pada era SBY pada  Oktober 2013.  Praktis, Sutarman baru sekitar  15 bulan memimpin kepolisian.  Jokowi bahkan memprosesnya secara cepat dan terkesan terburu-buru sehingga membuat kaget kalangan aktivis antikorupsi.

"Mendadak sekali, kami tidak habis pikir alasan Jokowi," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho yang dihubungi pada 9 Januari 2015.  (Baca: Jokowi Sodorkan Budi Gunawan: Ini Mimpi Buruk)

2. Mantan Kepala Lembaga Pendidikan
Budi Gunawan mendapat bintang tiga saat ia dipromosikan menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Polri pada 2012.  Lembaga ini  membawahi institusi  pendidikan seperti Akademi Kepolisian, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri , dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Latar belakang Kapolri  Jenderal Sutanto yang diangkat oleh SBY juga sama.  Ia pernah memimpin lembaga itu pada 2002-2005—saat itu masih bernama  Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Ia kemudian diangkat menjadi Ketua Pelaksana Harian  Badan Narkotika Nasional  sebelum akhirnya diusulkan sebagai calon Kapolri.

3. Bekas Ajudan Presiden
Sutanto pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto pada 1995-1998.  Lulusan  terbaik Akademi Kepolisian pada 1973 ini  kemudian  menjadi Wakil Kepolda Metro hingga 2000.  Karirnya terus  menanjak  dan menduduki sejumlah  posisi penting seperti Kapolda Sumatera Utara dan Jawa Timur.

Prestasi  Budi Gunawan pun lumayan. Ia  salah satu lulusan terbaik Akademi Kepolisian 1983. Budi  pernah menjadi ajudan Presiden Megawati pada 2001-2004.  Hanya berselang empat tahun, ia kemudian diorbitkan menjadi Kapolda Jambi.

Latar belakangnya  sebagai ajudan pula yang membuat Budi memiliki relasi yang luas seperti diungkapkan oleh Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal pada 2010.  Kepada Tempo, Ito  berusaha menjelaskan rekening gendut yang dimiliki oleh Budi Gunawan--ketika  masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.   Total duit yang mengalir ke Budi dan keluarganya mencapai Rp 54 miliar.  Ketika  itu, kata  Ito, rekening gendut  Budi Gunawan sudah “clear”.

Menurut Ito, justru Budi yang berinisatif menjelaskan. "Anda lihat, gedung Divisi Profesi kini sangat bagus, jauh lebih bagus daripada kantor saya," kata Ito. "Anda tahu siapa yang membangun? Pak Budi Gunawan, dengan dana pribadi," kata Ito saat itu kepada Tempo. (Baca: Relasi Mantan Ajudan Presiden)

MOYANG KASIH DEWI | RIKY F.

Baca juga
Rekening Budi Gunawan Gendut, Kami Tanya Isu Itu
Ternyata Budi Gunawan Dapat Rapor Merah KPK
Pilih Budi Gunawan, Jokowi Ingkar Janji
Jokowi Ditantang Bongkar Rekening Budi Gunawan
Siapa yang Tangani Rekening Gendut Budi Gunawan
Mega Perintahkan PDIP Terima Budi Gunawan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

23 menit lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

48 menit lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.


Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

1 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti
Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

2 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

3 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

4 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

5 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

6 jam lalu

(Dari kiri ke kanan) Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Capres Terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (istri AHY) saat menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

AHY bersyukur karena Prabowo menang, partainya kembali ke pemerintahan.


Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

7 jam lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

Kubu 01 meminta MK menghadirkan beberapa menteri Jokowi di sidang sengketa Pilpres. Pihak Istana menilai tidak relevan.


Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

7 jam lalu

Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.