TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kadernya di DPR untuk menerima calon Kepala Kepolisian yang diajukan Presiden Joko Widodo. Jokowi memilih Komisaris Budi Gunawan, lulusan terbaik Akademi Polisi 1983, sebagai calon tunggal Kapolri.
Megawati mengklaim penerimaan terhadap keputusan Presiden merupakan dasar sikap kebijakan politiknya. "Demi penghormatan terhadap institusi TNI dan Polri, saya tidak pernah menyampaikan sikap penolakan," kata Megawati dalam acara HUT PDIP ke-42 di Jakarta Selatan, Sabtu, 10 Januari 2015. (Baca: Budi Gunawan Bermasalah, Ini Saran untuk Jokowi)
Dasar kebijakan politik ini, menurut Mega, adalah kata Indonesia dalam singkatan kedua lembaga tersebut. Parlemen harus tetap mendukung dan membantu siapa pun yang diajukan presiden sebagai Kepala Kepolisian atau Panglima TNI. Meski tak berarti setuju, sikap ini ideal karena kedua lembaga menjadi dasar dari kekuatan negara.
Mega menilai penting persoalan TNI dan Polri yang kerap menyebabkan bentrok. Permasalahan ini menunjukkan robeknya simbol persatuan dan kekuatan bangsa. Akar masalah bentrok dua lembaga tersebut bukan soal kesejahteraan atau rebutan lahan rejeki. "Ini masalah mental dan integritas," kata Mega. (Baca:Jokowi Calonkan Budi Gunawan Tanpa KPK, Ada Apa?)
Mega sendiri dalam acara HUT PDIP tak berkomentar sama sekali soal calon tunggal Kepala Polri yang juga mantan ajudannya, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Bahkan dalam kesempatan wawancara, Mega dan Presiden Joko Widodo yang duduk dan berjalan berdampingan kompak bungkam soal keputusan tersebut.
