TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, mengaku setuju atas rencana Komisi Pemberantasan Korupsi membuka cabang di beberapa daerah. Namun, kata dia, rencana itu harus dikoordinasikan dengan presiden.
"Segala kebijakan sebaiknya dibicarakan dengan presiden," ujar Fahri ketika dihubungi, Kamis, 18 Desember 2014. (Baca: BPK dan BPKP Tak Bergigi, Tjahjo Dukung KPK)
Menurut Fahri, presiden akan bertanggung jawab soal anggaran pembentukan cabang baru. KPK membuka cabang akan membutuhkan anggaran yang besar. (Baca: Buka Cabang, ICW: KPK Bukan Toko Waralaba )
Selain itu, kata Fahri, presiden juga harus mengkoordinasikan instrumen penegak hukum lainnya yang bisa bekerja sama dengan KPK, yakni Kejaksaan dan Kepolisian. "Presiden kan punya 400 ribu polisi dan 10 ribu jaksa yang jadi mitra kerja KPK." (Baca: KPK Buka Cabang di 3 Kota)
Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad mengatakan lembaganya berencana membuka cabang di tiga zona. Di zona barat, KPK akan berdiri di Kota Medan, Sumatera Utara. Zona tengah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sedangkan cabang zona timur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. (Baca: KPK Buka Cabang, Ruhut: Setuju-setuju, tapi... )
TIKA PRIMANDARI
Berita terpopuler:
Rupiah Jeblok, SBY Bela Jokowi
Rabu Sore, Rupiah Jadi Mata Uang Terkuat di Asia
Rupiah Jeblok, SBY Curhat di Twitter