TEMPO.CO, Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbaru menyikapi Musyawarah Nasional IX Golkar di Nusa Dua, Bali. Dari hasil survei, publik menilai hal tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kontrak politik yang pernah ditandatangani partai Demokrat, seperti yang dikemukakan Susilo Bambang Yudhoyono. (Jika Perpu Pilkada Ditolak, Pemerintah Siapkan Jalan Keluar)
Sebanyak 72,3 persen publik dari 1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia menyatakan sikap Golkar sebagai bentuk penghianatan. "Hal ini menambah kesan bahwa politik itu kotor dan boleh ingkar janji," kata peneliti LSI, Ardian Sopa, Jumat, 5 Desember 2014. (Tolak Perppu, Kubu Prabowo Sebut SBY Pembohong)
Hanya 12,3 persen publik yang tidak mempersoalkan sikap Golkar itu, sementara sisanya menjawab tidak tahu. Survei ini, kata Ardian, dilakukan melalui quick poll pada tanggal 3-4 Desember 2014, dengan menggunakan metode multistage random sampling. Margin error kurang lebih 2,9 persen.
Selain melalui quick poll, LSI juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif melalui metode analisis media, focus group discussion, dan wawancara mendalam. (Menteri Yasonna Soal SBY: Dia Pengkhianat Duluan)
Dari penilaian LSI, Golkar menambah dua lawan baru setelah Munas Bali itu. Pertama, partai Demokrat dan SBY. "Demokrat pasti akan gerah bila harus berada di koalisi Prabowo dengan sikap Golkar yang memalukan," kata Adrian. Publik, melalui cuitan SBY, pasti sudah mengetahui adanya perjanjian antara kedua partai itu soal Perppu Pilkada.
Musuh kedua Golkar adalah publik. Publik menilai Golkar sebagai partai yang merampas hak rakyat. "Golkar bisa menjadi musuh bersama, dan potensial di-bully publik dalam waktu dekat," kata Adrian.
INDRI MAULIDAR
Baca berita lainnya:
KPK Bantah Boediono Sudah Tersangka Kasus Century
Gubernur FPI Sewot Soal Tunggakan Iuran Warga
Jokowi Untung Golkar Tolak Perpu Pilkada, Kok Bisa?
5 Tanda Partai Politik Bakal Bubar
