TEMPO.CO, Sidoarjo - Sebanyak 400 personel menjaga proses perbaikan tanggul lumpur Lapindo di Sidoarjo. Mereka berasal dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, Polres Sidoarjo, dan Komando Daerah Militer Sidoarjo.
"Pengamanan ini untuk menghindari kemungkinan warga melakukan aksi anarkistis saat BPLS melakukan pengerukan," ujar Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Sidoarjo Komisaris Polisi Nur Halim saat ditemui di lokasi, Selasa, 2 Desember 2014. (Baca: Tanggul Lumpur Lapindo Jebol, BPLS Sulit Perbaiki)
Beberapa eskavator telah dinaikkan ke beberapa tanggul di sisi pojok selatan, tepatnya di titik 34 dan 35 di Desa Pajarakat, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Selain itu, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo juga memperbaiki tanggul di titik 21, Desa Siring, Kecamatan Porong.
Menurut Nur Halim, polisi mencium rencana warga menggagalkan pengerukan dan akan melakukan penjebolan tanggul. Jadi, untuk mengantisipasi aksi anarkistis itu, petugas turun langsung untuk mengamankan. "Kami akan melakukan pendekatan persuasif terhadap warga," tuturnya.
Dia berharap, melalui pendekatan tersebut, warga mengerti dan paham, sehingga rencana menjebol tanggul lumpur Lapindo bisa digagalkan. Sebab, jika tanggul di titik 34 jebol, akan berimbas pada jalur rel kereta dan Jalan Raya Porong. "Semoga mereka paham terhadap bahayanya," katanya. (Baca: Tanggul Lapindo Jebol, Dua Desa Terancam Tergenang)
Djuwito, koordinator korban lumpur Lapindo yang ada di dalam peta area terdampak, menuturkan warga memprotes keras penanggulangan yang dilakukan BPLS, karena pembayaran ganti rugi mereka belum terlunasi. "Kami minta BPLS hentikan aktivitas di tanggul ini, karena lahan ini masih milik warga, dan BPLS tidak punya hak," ujarnya di tanggul.
MOHAMMAD SYARRAFAH
Berita Lain
FPI Pilih Gubernur Jakarta Fahrurrozi. Siapa Dia?
Kubu Agung 'Main Mata' dengan Peserta Munas Bali
Tiga Janji Palsu Ical Selama Jadi Ketum Golkar
JK: Golkar Bisa Pecah Lagi
