TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan perpecahan di kalangan internal partai mengganggu kerja pemeritah.
"Perpecahan itu akan mengganggu pemerintah dalam mengambil posisi," kata Ari saat dihubungi pada 30 November 2014. (Baca:Pengamat: Koalisi Prabowo Butuh Golkar di DPR )
Menurut Ari, dengan adanya perpecahan di tubuh suatu partai, pemerintah terlihat ditarik untuk terlibat dalam konflik internal tersebut.
"Yang seharusnya pemerintah bisa lebih banyak membuat kebijakan untuk rakyat, harus mendapatkan pekerjaan juga untuk mengurus internal partai politik," kata Ari. (Baca: Diundang ke Munas Golkar, SBY Pilih Kegiatan Ini)
Dampak perpecahan partai itu juga berlaku pada kasus Golkar. Ari menyayangkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar yang selalu diwarnai dengan perpecahan beberapa periode belakangan. Pemerintah pun akhirnya harus memilih pijakan kaki untuk mendukung Partai Golkar versi kubu tertentu.
Partai Golkar saat ini mengalami keretakan. Kubu pendukung Aburizal Bakrie yang mengadakan Munas IX di Bali pada 30 November 2014 berselisih dengan kubu Agung Laksono yang lebih memilih Munas IX Golkar dilaksanakan pada pertengahan Januari 2015. (Baca: Inilah Penentang Aburizal Bakrie di Partai Golkar)
MITRA TARIGAN
Terpopuler
Kenapa Bayi Harus Banyak Tidur?
Tips Membuat Bayi Mudah Tidur
Berhijab Trendi ala Mahasiswi, Ini Panduannya
Susu Tidak Kurangi Risiko Patah Tulang
Jangan Sembarang Beri Obat Pencahar ke Bayi
