Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Amir Syamsuddin: Nurhayati Sudah Diberi Sanksi  

image-gnews
Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Any Yudhoyono dan Ketua fraksi PD Nurhayati Assegaf, beri keterangan pers usai rapat konsolidasi PD, di Jakarta, 30 September 2014. Presiden SBY akan terbitkan Perpu untuk batalkan Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan oleh DPR. TEMPO/Imam Sukamto
Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Any Yudhoyono dan Ketua fraksi PD Nurhayati Assegaf, beri keterangan pers usai rapat konsolidasi PD, di Jakarta, 30 September 2014. Presiden SBY akan terbitkan Perpu untuk batalkan Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan oleh DPR. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan partainya telah menjatuhkan sanksi kepada Nurhayati Ali Assegaf. Nurhayati dianggap sebagai dalang di balik aksi walk-out Fraksi Demokrat dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pertengahan September lalu. "Sudah kami berikan, dan saya kira publik sudah bisa melihatnya," ujar Amir saat dihubungi, Ahad, 12 Oktober 20114.

Menurut Amir, sanksi terhadap Nurhayati terlihat dalam penetapan calon pimpinan DPR dan MPR pekan lalu. Saat itu nama Nurhatayati tak disorongkan menjadi calon ketua. Padahal sebelumnya Nurhayati merupakan kandidat kuat dari Demokrat yang disiapkan menjadi pimpinan DPR. (Baca:Jadi Biang Walk-Out, Ini Sanksi SBY Buat Nurhayati)

Amir melanjutkan, partainya tak berhenti pada Nurhayati. Demokrat akan terus menindaklanjuti pembangkangan yang dilakukan sejumlah kader dalam rapat paripurna itu. Namun, Amir tak mau menjelaskan proses yang telah disiapkan itu. "Itu untuk internal kami," ujarnya.

Dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat beberapa waktu lalu, Nurhayati mengakui aksi walk-out Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR mengenai RUU Pilkada dilakukan berdasarkan inisiatifnya. Aksi tersebut dilakukan lantaran dia kecewa usul partainya tak diakomodasi pimpinan sidang. Instruksi itu, kata Nurhayati, tidak diketahui Ketuma Umum Demokrat Susilo Bamabng Yudhoyono. Aksi walk-out Demokrat menyebabkan opsi pilkada langsung kalah dalam sidang paripurna. DPR akhirnya mengesahkan UU Pilkada yang mengembalikan wewenang memilih kepala daerah kepada DPRD. (Baca:Demokrat Dinilai Sukses Jalankan Skenario di DPR)

Sikap fraksi ini bertolak belakang dengan pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Indonesia ini menyatakan mendukung pemilihan langsung. Bentuk penolakan Yudhoyono terhadap pilkada lewat DPRD dinyatakan dengan mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang yang menganulir UU Pilkada. Perpu itu menyatakan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung dengan beberapa perbaikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, penolakan SBY dengan mengeluarkan perpu itu justru dicibir sebagian masyarakat. Direktur Lingkar Studi Masyarakat Madani, Ray Rangkuti, menyebutkan SBY hanya bermain drama pada akhir masa jabatannya sebagai presiden. Perpu yang dikeluarkan SBY dianggap hanya sebagai aksi untuk menyelamatkan muka. Bila memang serius menolak pilkada lewat DPRD, SBY seharusnya bisa memerintahkan anggota Demokrat di DPR berjuang mati-matian. Selain itu, SBY, menurut Ray, tak tegas dalam pemberian sanksi kepada Nurhayati.

IRA GUSLINA SUFA

Baca juga:
Rusuh di Luwu Utara Memanas, Warga Mengungsi
Gerrard Pique: Catalonia Berhak Merdeka
Oknum Wartawan KPK Diduga Bekingi TKI Ilegal
Ilmuwan Ciptakan Laser Penghilang Ingatan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

10 Agustus 2023

Moeldoko menyambut kedatangan redaksi Tempo.co di Kantor Staf Presiden. (Foto: TEMPO/Dimas Prasetyo)
Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

rekam jejak karier dan pendidikan Moeldoko yang selalu kalah melawan kubu AHY soal pengajuan gugatan kepengurusan Partai Demokrat


Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

13 April 2023

Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

Agama tidak hanya hadir sebagai ritualitas pada individu, akan tetapi memiliki dampak yang jauh lebih luas


Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

7 Oktober 2021

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat bersilahturahmi dengan Paguyuban Pasundan Papua di Yonif 751, Jayapura, Jumat (1/10/2021). (Foto: Yogi Prayoga S/Biro Adpim Jabar)
Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

Moncernya karier dan tingginya popularitas Ridwan membuat sejumlah partai mendekatinya. Berikut jejak kedekatan Ridwan Kamil dan sejumlah parpol


Kasus E-KTP, Nurhayati Ali Assegaf Bungkam Setelah Diperiksa KPK

26 Juni 2018

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus E-KTP, Nurhayati Ali Assegaf Bungkam Setelah Diperiksa KPK

Nurhayati Ali Assegaf enggan bicara setelah diperiksa KPK dalam kasus e-KTP.


Akan Ditanya Soal Dana E-KTP, Nurhayati Ali Assegaf Mangkir

5 Juni 2018

Calon Presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf(kanan) dalam acara deklarasi dukungan dari anggota DPR RI Partai Demokrat untuk pasangan Prabowo-Hatta di Hotel Crowne, Jakarta, 16 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Akan Ditanya Soal Dana E-KTP, Nurhayati Ali Assegaf Mangkir

Dalam persidangan korupsi e-KTP, Irvanto pernah bersaksi menyerahkan uang e-KTP sebanyak US$100 ribu kepada Nurhayati Ali Assegaf.


KPK Periksa Nurhayati Ali Assegaf dalam Kasus Korupsi E-KTP

5 Juni 2018

Nurhayati Ali Assegaf. TEMPO/Seto Wardhana.
KPK Periksa Nurhayati Ali Assegaf dalam Kasus Korupsi E-KTP

Nurhayati Ali Assegaf dan sejumlah politikus diperiksa KPK terkait aliran dana korupsi e-KTP.


Nurhayati Assegaf Bantah Tudingan Irvanto Terima Dana E-KTP

22 Mei 2018

Mantan Ketua MK Mahfud MD, Politisi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf dan Akbar Tandjung saat meninjau ruangan kelas Akbar Tandjung Institute, Jakarta, 3 Mei 2016. TEMPO/Ahmad Faiz
Nurhayati Assegaf Bantah Tudingan Irvanto Terima Dana E-KTP

Pada saat proyek e-KTP diprogramkan, kata Nurhayati, ia di Komisi I DPR. Ia mengaku tak kenal Setya Novanto. Apalagi Irvanto.


Mengurai Kasus Dokumen Palsu JR Saragih

19 Maret 2018

Jopinus Ramli Saragih atau JR Saragih. Dok Tempo
Mengurai Kasus Dokumen Palsu JR Saragih

Kasus dokumen palsu yang menjerat bakal calon Gubernur Sumatera Utara Jopinus Ramli Saragih atau JR Saragih terus bergulir.


Partai Demokrat Siapkan AHY sebagai Pemimpin Baru Setahun Lalu

12 Maret 2018

Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, 7 Maret 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi
Partai Demokrat Siapkan AHY sebagai Pemimpin Baru Setahun Lalu

Pada acara puncak Rapimnas Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhono atau AHY mengajak generasi muda bergabung dengannya.


AHY Berpidato, Demokrat: Kami Tawarkan AHY sebagai Pemimpin Baru

12 Maret 2018

Presiden Joko Widodo  berjabat tangan dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disaksikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Rapat Pimpinan Nasional  (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3).  ANTARA/Yulius Satria Wijaya
AHY Berpidato, Demokrat: Kami Tawarkan AHY sebagai Pemimpin Baru

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan optimistis pidato politik AHY mampu mendorong elektabilitasnya sebagai pemimpin.