Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Tahir Penasihat TNI, Panglima Enggan Menjawab

Editor

Budi Riza

image-gnews
Panglima TNI Jendral Moeldoko. TEMPO/Imam Sukamto
Panglima TNI Jendral Moeldoko. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko tidak mau menjawab dengan detail saat ditanya soal alasan penunjukan Dato Sri Tahir sebagai Penasihat Bidang Kesejahteraan Prajurit TNI.

Saat Tempo menanyakan hal itu, Moeldoko malah menyuruh Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menjawabnya. "Pertanyaanmu gampang. Kapuspen saja yang mengatasi," kata Moeldoko, Senin, 6 Oktober 2014. (Baca: Dua Apache Meriahkan HUT TNI)

Fuad mengatakan, sebagai pejabat setingkat menteri, Moeldoko berhak menunjuk orang di luar TNI sebagai penasihat. "Dalam rangka menyukseskan tugas pokok Panglima yang dianggap penting, dapat bantuan," kata Fuad.

Sebagai pejabat negara, kata Fuad, Panglima tidak boleh pasrah dengan kenyataan bahwa anggaran pengadaan rumah prajurit terbatas. Panglima mencari terobosan dan tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Fuad mencatat, setidaknya ada 250 ribu prajurit yang tidak mempunyai rumah. "Kalau normatif sesuai kebijakan, pengadaan rumah prajurit bisa selesai 25-30 tahun lagi," kata Fuad. (Baca: Moeldoko: TNI Patriot, Netral dalam Politik)

Sebagai salah satu pengusaha besar di Indonesia, Fuad melanjutkan, Tahir diharapkan memberi masukan. Kenyataannya, kata Fuad, Tahir malah menghimpun dana dari orang sukses untuk membangunkan rumah prajurit di seluruh Indonesia. "Duit itu untuk membangun rumah dinas. Bukan pribadi."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Fuad mengatakan tidak ada imbal balik bagi Tahir. "Apa mau dikasih duit? Wong, dia sudah punya banyak," kata Fuad. Kalau toh diminta membekingi Tahir terhadap masalah hukum dan politik, kata Fuad, TNI tidak memiliki kapasitas tersebut. "Tak ada kata-kata membekingi. Dia sudah kuat, kok." (Baca: Anggaran HUT TNI Rp 20 Miliar )

Menurut Fuad, sebagai pengusaha sukses, Tahir merasa berutang budi kepada TNI. CEO Mayapada itu merasa tidak bisa seberuntung saat ini andai kondisi keamanan tak kondusif. "Tapi kok kehidupan prajurit kekurangan. Saya ingin membantu," kata Fuad menirukan Tahir.

Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, khawatir pengangkatan Tahir dan Peter Sondakh sebagai penasihat militer akan mempengaruhi profesionalitas TNI. "Saya khawatir dua orang ini membawa konsekuensi yang tidak perlu."

MUHAMMAD MUHYIDDIN | TRI SUSANTO SETIAWAN

Berita lain:
Kenali Enam Tanda Wanita yang Butuh Seks

Habib Selon Ogah Komentari Aksi FPI 

Koalisi Prabowo Diklaim Dukung Perpu Pilkada 

Kasus Batam, Moeldoko: Jangan Asal Komentar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kapendam Cendrawasih Bantah Tambah Pasukan TNI di Paniai Papua

5 jam lalu

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan. Foto: Dok. Pendam XVII/Cenderawasih
Kapendam Cendrawasih Bantah Tambah Pasukan TNI di Paniai Papua

Kapendam XVII Cendrawasih Letkol Inf Candra Kurniawan membantah tudingan adanya pengerahan pasukan gabungan TNI-Polri di Paniai.


Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) di Gudang Perum Bulog, Jakarta, Senin 11 September 2023. Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai pekan depan, Senin 11 September 2023. Penyaluran ini akan dilakukan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Tempo/Tony Hartawan
Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.


Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

14 hari lalu

Enik Waldkonig, WNI tinggal di Jerman tersangka dugaan  TPPO, FOTO: istimewa
Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.


KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

15 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.


Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

15 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.


Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

16 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.


KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

17 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.


Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

33 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.


AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

39 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja


Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

42 hari lalu

Sampul majalah TEMPO edisi 16 September 2019. dok. TEMPO
Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?