Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Petani Ingin Pemerintah Tidak Angin-anginan  

image-gnews
Warga dusun Mrica mengambil air di Telaga Tritis, Desa Mrico, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Rabu (7/9). Musim kemarau panjang telah membuat 156 telaga di Kabupaten Gunungkidul kering dan mengakibatkan krisis pasokan air bersih bagi warga Gunungkidul. TEMPO/Suryo Wibowo
Warga dusun Mrica mengambil air di Telaga Tritis, Desa Mrico, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Rabu (7/9). Musim kemarau panjang telah membuat 156 telaga di Kabupaten Gunungkidul kering dan mengakibatkan krisis pasokan air bersih bagi warga Gunungkidul. TEMPO/Suryo Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Petani kedelai di Kabupaten Gunungkidul mengeluhkan minimnya  bantuan pemerintah. "Hanya memberi bibit dan angin-anginan," kata Tri Harjono, Ketua Koperasi Tahu-Tempe Kabupaten Gunungkidul, Rabu, 24 September 2014. Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September, kata dia, seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memberdayakan hasil pertanian lokal yang tak populer, seperti kedelai. (Baca: Jimly Minta Jokowi-JK Tangani Konflik Agraria)

Di Gunungkidul, yang merupakan lahan kering dengan sedikit sumber air, penanaman kedelai dilakukan saat pertengahan musim hujan sampai awal kemarau. Ketika musim hujan, para petani memilih menggunakan lahan mereka untuk menanam padi. (Baca: Penduduk Gunungkidul Bergantung Bantuan Air)

Adapun angin-anginan yang dimaksud Tri Harjono, antara lain, bantuan datang tidak sesuai dengan jadwal. Bantuan bibit sering ditumpuk atau diberikan secara serentak dalam satu waktu. Karena lahan yang dimiliki terbatas, hanya satu jenis bibit yang dipakai. Bibit-bibit itu tak mungkin dicampur. "Malah semuanya bisa gagal panen," kata Tri.

Subing, petani  lain, menuturkan, sebagai petani kecil, ia menyewa lahan dari tanah lungguh yang bisa dikelola untuk pertanian. Tahun ini dia menyewa 2.000 meter persegi dengan biaya Rp 900 ribu untuk dua tahun. Lahan itu dua kali diolah untuk tanaman padi dan dua kali untuk kedelai setiap tahun.

Dia menanam kedelai jika harganya bagus. Jika harganya sedang jatuh, dia menanam tanaman lain. Sejak empat tahun terakhir, Subing mengisi lahannya dengan tanaman kedelai karena harganya terus meningkat. Saat ini harga kedelai Rp 8.000 per kilogram. "Saya berharap pemerintah memberikan subsidi, khususnya dalam penyewaan lahan, sehingga kami tidak perlu keluar banyak uang saat produksi," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan


PRIBADI WICAKSONO


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

2 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

2 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

10 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

14 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

24 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

34 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

41 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

42 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

59 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

23 Januari 2024

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.