TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Edo Rakhman mengatakan PT Freeport Indonesia seharusnya menjalani audit lingkungan terkait longsornya tambang Freeport pada Jumat lalu. Menurut dia, audit ini perlu sebagai bentuk pertanggungjawaban Freeport atas bencana ekologis yang terjadi berulang akibat dampak penambangan.
"Audit lingkungan harus dilakukan karena ada dugaan longsor terjadi akibat ambisi produksi yang berlebihan," kata Edo Rakhman dalam rilis yang diterima Tempo, Selasa, 16 September 2014. (Baca: Longsor di Freeport Telan Korban Jiwa)
Dia mengatakan audit lingkungan ini telah diatur dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah pusat dan daerah, kata dia, harus tegas mengenakan aturan ini kepada Freeport.
Menurut Edo, pemerintah luput mengawasi batas maksimal produksi Freeport tiap tahunnya. Padahal, di dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sudah tertera izin produksi per tahunnya.
Edo juga mengatakan model laporan Rencana Kelola dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) harus diubah agar pemerintah dapat langsung terjun mengawasi secara berkala. "Hal ini dilakukan agar Freeport tak mencoba menutupi proses pengelolaan pertambangan mereka," kata dia. (Baca: Freeport Anggap Perusahaan Lokal Tak Mampu)
Jumat lalu, pukul 23.30 waktu Indonesia Timur, terjadi ground failure di area West Muck Bay di area tambang bawah tanah Grasbrg Block Cave yang merupakan tempat Boby bekerja sehingga menyebabkan reruntuhan material yang terdiri dari bebatuan dan tanah. Sebagian badan dari alat Jumbo Drill yang berada di lokasi kejadian juga turut tertimbun material yang berjatuhan. Brad Skinner, yang merupakan operator Jumbo Drill, berhasil menyelamatkan diri dari reruntuhan. Namun, sangat disayangkan Boby saat itu tidak dapat menyelamatkan diri dan tertimbun material yang berjatuhan.
Terkait insiden ini, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B. Sutjipto mengatakan dirinya telah melaporkan kejadian ini kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Nantinya ESDM yang akan tindak-lanjuti laporan kami ini," kata dia.
YOLANDA RYAN ARMINDYA
Ratusan Warga Prancis Berjihad untuk ISIS
Kapolri Didesak Ungkap Penyebab Jatuhnya MH370
Pengamat: Kabinet Jokowi Lebih Reformis dari SBY
Sore Ini, Kabinet Jokowi Diumumkan
Anggota DPRD Jakarta, Makan Uang Rakyat dan Bolos Rapat
