TEMPO.CO, Banyuwangi - Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur, mulai Selasa hingga Kamis mendatang, 16-18 September 2014, akan memeriksa 21 kepala sekolah yang dimintai fee dana perbaikan gedung sekolah dari APBN 2014.
"Pemeriksaannya kami lakukan bergilir selama tiga hari," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Banyuwangi Paulus Agung Widaryanto kepada Tempo, Senin sore, 15 September. (Baca: Jaksa Tangkap Tangan Kepala Sekolah Dasar)
Menurut Paulus, ke-21 kepala sekolah itu masih berstatus sebagai saksi korban. Namun, Kejaksaan akan mendalami keterangan dan bukti-bukti lain apakah fee tersebut memang diminta oleh pejabat Dinas Pendidikan ataukah merupakan inisiatif dari kepala sekolah.
Bila fee tersebut justru inisiatif dari kepala sekolah, maka 21 kepala SD yang menerima dana perbaikan gedung tersebut bisa disangka memberikan gratifikasi. "Mereka bisa jadi tersangka semua," kata dia.
Sebelumnya, pada Selasa, 9 September 2014, Kejaksaan Banyuwangi menangkap tangan tiga tersangka pertama di SDN 2 Tampo, Banyuwangi. Dari tangan mereka, jaksa menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp 211.642.000.
Uang tersebut merupakan pemberian fee sebesar 9-10 persen dari 21 sekolah yang mendapatkan dana perbaikan ruang kelas. Ketiga tersangka yang bertindak sebagai pengumpul uang dari kepala sekolah tersebut kini dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi.
Ketiga tersangka itu yakni Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kalibaru Ahmad Munir, Kepala Sekolah Dasar 9 Kalibaru Wetan Ririn Puji Lestari, dan seorang anggota LSM bernama Ahmad Farid.
Kuasa hukum ketiga tersangka, Achmad Wahyudi, mengatakan kliennya hanya menjalankan perintah atasan untuk memungut fee dari kepala sekolah. "Enam persen dari dana dipakai untuk kepentingan pusat dan Dinas Pendidikan," kata dia beberapa hari lalu.
Menurut Wahyudi, anggaran hibah untuk perbaikan sekolah selama ini rawan disalahgunakan. Sebab, sekolah yang mendapat anggaran kebanyakan tidak memahami persoalan teknis.
IKA NINGTYAS
Terpopuler:
Ratusan Warga Prancis Berjihad untuk ISIS
Kapolri Didesak Ungkap Penyebab Jatuhnya MH370
Pengamat: Kabinet Jokowi Lebih Reformis dari SBY
Sore Ini, Kabinet Jokowi Diumumkan
Anggota DPRD Jakarta, Makan Uang Rakyat dan Bolos Rapat
