Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kecewa, PDIP Malas Sokong Risma Maju Lagi  

image-gnews
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memeluk seorang anak berkebutuhan khusus, Umay, yang menangis saat pembukaan pameran Lukisan BELIEVE 2-Enlightenment di gedung Perpustakaan BI, Surabaya, 17 Agustus 2014. Pameran lukisan tersebut hasil karya anak berkebutuhan khusus dan anak jalanan. TEMPO/Fully Syafi
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memeluk seorang anak berkebutuhan khusus, Umay, yang menangis saat pembukaan pameran Lukisan BELIEVE 2-Enlightenment di gedung Perpustakaan BI, Surabaya, 17 Agustus 2014. Pameran lukisan tersebut hasil karya anak berkebutuhan khusus dan anak jalanan. TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Wacana untuk tidak lagi mengusung Tri Rismaharini sebagai calon Wali Kota Surabaya pada 2015 disampaikan Bambang Dwi Hartono, Wakil Ketua Bidang Internal Kehormatan Partai Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur. Mantan Wakil Wali Kota Surabaya yang sempat berpasangan dengan Risma pada 2010 itu menganggap Risma tidak bisa diajak bicara dan berkoordinasi. 

"KIta butuh pemimpin yang mau kerja keras. Bukan pemimpin yang habiskan waktunya dengan cari popularitas dan beli penghargaan," kata Bambang kepada Tempo, Kamis, 4 September 2014.  (Baca berita lainnya: Pergantian Walikota 2015, Risma: Jangan Ada KKN)

Menurut Bambang, pimpinan partai tingkat cabang dan daerah merasakan betul masalah tersebut ketika Risma menjabat Wali Kota Surabaya. Mekanisme koordinasi tiga pilar, yaitu struktural partai, petugas partai di eksekutif, dan petugas partai di legislatif, kata Bambang, tidak berjalan mulus. "Apa kalau ada mutasi Risma mau mendengarkan suara dan masukan?" ujarnya. (Baca:Penyidik Polda Jawa Timur Periksa Wali Kota Risma)

Risma, kata dia, tidak pernah berkoordinasi dengan induk organisasi di tingkat kota ataupun cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya. Padahal koordinasi itu merupakan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Risma justru sering memotong jalur dengan langsung melapor ke DPP. "Memang suka bypass lapor ke DPP. Sementara mekanisme koordinasi tiga pilar tidak jalan," katanya.

Bambang pun melihat tidak ada program yang benar-benar baru dari Risma. "Jujur, sedikit. Lihat, apa yang dicapai selama empat tahun ini. Apa ada yang baru? Apa ada yang istimewa?" ujarnya.

PDIP, kata Bambang, siap meninggalkan dan ditinggalkan Risma. Banyak kader internal PDIP yang bisa dicalonkan menjadi Wali Kota ataupun Wakil Wali Kota Surabaya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur ini yakin Risma tidak akan kembali diusung sebagai calon Wali Kota Surabaya.

"Kalau saya lihat tanda-tandanya, tidak diusung lagi rasanya. Kan, ada evaluasi," kata Bambang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, sebelum berlangsung pemilihan kepala daerah, biasanya partainya akan menggelar rapat kerja cabang khusus untuk menjaring dan menyaring kader-kader yang layak dicalonkan. Wisnu Sakti Buana dipandang berpeluang besar maju pada pilkada Kota Surabaya tahun depan karena pernah menjadi anggota DPRD Surabaya dan kini menjabat wakil wali kota.

Bambang optimistis wacana ini akan didengarkan oleh DPP PDIP. Ia mencontohkan mandat yang diberikan Megawati Soekarnoputri untuk Joko Widodo sebagai calon presiden. Mandat itu merupakan hasil mendengar aspirasi masyarakat. "DPP dan Ketua Umum sangat mendengar aspirasi," kata mantan calon Gubernur Jawa Timur 2014 ini. (Baca: Cara Baru Risma Kelola Kebun Binatang Surabaya)


AGITA SUKMA LISTYANTI

Terpopuler:
Obama Bersumpah Hancurkan ISIS
Jero Tersangka, Eks Dirut Pertamina Akan Diperiksa
Pindahkan Makam Nabi, Saudi Disumpahi Bakal Hancur
SBY Kaget Dengar Jero Wacik Jadi Tersangka

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Risma Dikabarkan Maju di Pilkada Jakarta, Begini Respons PDIP

2 hari lalu

Menteri  Sosial Tri Rismaharini  menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)di Paris Prancis, Rabu  pagi, 10 April 2024. (Sumber: Istimewa)
Risma Dikabarkan Maju di Pilkada Jakarta, Begini Respons PDIP

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful merespons kabar jika Tri Rismaharini atau Risma maju di Pilkada Jakarta 2024.


PDIP Masih Menjaring Nama untuk Pilkada Jakarta 2024: Banyak Tokoh Potensial

2 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat ditemui usai debat Capres 2024 di Istora Senayan, Minggu, 7 Januari 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
PDIP Masih Menjaring Nama untuk Pilkada Jakarta 2024: Banyak Tokoh Potensial

Untuk Pilkada Jakarta 2024, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful mengatakan partainya saat ini masih menjaring nama.


Mensos Risma dan Dubes Mohamad Oemar Berlebaran di KBRI Paris

4 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini didampingi Dubes RI di Paris Mohamad Oemar beserta Isteri, berfoto bersama Anak-Anak Muda Indonesia  dalam silaturahmi Lebaran di KBRI Paris, Perancis, Kamis (11/4).
Mensos Risma dan Dubes Mohamad Oemar Berlebaran di KBRI Paris

Lebaran di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paris tahun ini dihadiri sedikitnya 150 orang Diaspora dan Warga Bangsa yang kuliah maupun bekerja dan tinggal di sekitaran Perancis.


Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

5 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.


Mensos Jelaskan Program Pena kepada Direktur OECD

5 hari lalu

Mensos Jelaskan Program Pena kepada Direktur OECD

Direktur OECD membuka peluang program Pena dapat menjadi contoh untuk negara anggota lainnya.


Mensos Risma Dapat Apresiasi dari Direktur Tata Kelola Public OECD

7 hari lalu

Mensos Risma Dapat Apresiasi dari Direktur Tata Kelola Public OECD

Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) di Paris, Perancis, Rabu, 10 April 2024.


Risma Bicara Pengalaman RI Tangani Bencana, Ini Respons Direktur OECD

7 hari lalu

Menteri  Sosial Tri Rismaharini  menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)di Paris Perancis 10 April 2024. Istimewa
Risma Bicara Pengalaman RI Tangani Bencana, Ini Respons Direktur OECD

Direktur Tata Kelola Publik OECD Elsa Pilichowski menanggapi pemaparan Mensos Risma soal penanganan bencana di Indonesia.


Mensos Risma Ceritakan Pengalaman Indonesia Tangani Bencana

8 hari lalu

Mensos Risma Ceritakan Pengalaman Indonesia Tangani Bencana

Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)di Paris.


Saat Hakim MK Arief Hidayat Bertanya Soal Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Ini Jawaban Risma

10 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Saat Hakim MK Arief Hidayat Bertanya Soal Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Ini Jawaban Risma

Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menjawab saat hakim MK Arief Hidayat bertanya Jokowi bagi-bagi bansos. Ini katanya.


Jokowi Diduga Politisir Bansos, Ini Jawaban 4 Menteri di Mahkamah Konstitusi

12 hari lalu

Foto kolase:  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi Diduga Politisir Bansos, Ini Jawaban 4 Menteri di Mahkamah Konstitusi

Presiden Jokowi diduga melakukan politisasi Bansos saat kunjungan di sejumlah daerah. Ini jawaban 4 menteri di persidangan sengketa Pilpres di Mahkama