TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjanjikan hadiah anggaran tambahan bagi pemerintah kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka kemiskinan paling besar tahun depan. "Insya Allah akan menyediakan anggaran sebagai hadiah bagi kabupaten/kota yagn menurunkan (angka) kemiskinan paling banyak," kata Aher sapaan akrabnya usai apel perayaan hari jadi Provinsi Jawa Barat ke 69, yang jatuh Selasa, 19 Agustus 2014.
Namun Aher tidak merinci besaran anggaran yang menjadi hadiah bagi pemenang lomba menurunkan angka kemiskinan itu. Alasan lomba tekan angka kemiskinan itu kata dia, untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota menjadikan penurunan angka kemiskinan ini menjadi fokus utama pembangunannya.
Menurut dia, indikator keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di level mikro hanya dua hal. "Dampak pembangunan yang pada akhirnya harus kelihatan, seberapa banyak kemiskinan berkurang dan pengangguran berkurang," kata Aher.
Aher mengatakan, sejak 2007 hingga 2013, prosentase angka kemiskinan di Jawa Barat turun sekitar 3 persen. Dari 13,55 persen pada 2007 hingga hingga perhitungan Badan Pusat Statistik terakhir pada 2013 lalu 9,61 persen. Rata-rata penurunan angka kemiskinan tiap tahunnya 0,98 persen.
Provinsi Jawa Barat harus mengambil peran sebagai provinsi strategis nasional dengan sejumlah modal yang sudah dimilikinya. Diantaranya, proporsi penduduk berusia produktif pada 2013 lalu 63,69 persen. Karena itu Jawa Barat harus mampu melakukan percepatan pembangunan. "Ditandai dengan majunya pembangunan, berkembangnya daya beli, ekonomi, dan yang paling menentukan adalah berkurangnya kemiskinan dan pengangguran," kata Aher.
Perayaan hari jadi provinsi Jaw Barat itu digelar pertama kali pada 2012 lalu, dengan ditetapkannya tanggal 19 Agustus 1945 sebagai hari jadi provinsi. Sejumlah alasan menjadi pertimbangan tanggal itu sebagai hari jadi provinsi Jawa Barat diantaranya keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945 yang memutuskan pendirian provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari administrasi wilayan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
AHMAD FIKRI
