TEMPO.CO, Yogyakarta - Peristiwa kekerasan antar pendukung partai politik selalu terjadi pada masa kampenye pemilihan umum di Yogyakarta. “Ini peristiwa yang hampir rutin, tidak hanya saat ini saja,” kata Koordinator Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta Benny Susanto saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 April 2014 siang.
Putaran terakhir masa kampanye di Yogyakarta diwarnai keributan antar-pendukung parpol, Sabtu sore kemarin. Massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan kelompok yang diduga simpatisan Partai Persatuan Pembangunan terlibat bentrok di sekitar Terminal Ngabean. Sejumlah ruas jalan dan toko di sekitar lokasi tutup, warga pun ketakutan.
Baca Juga:
Masyarakat Anti Kekerasan, kata dia, mencatat kekerasan antar pendukung parpol saat masa kampanye di Yogyakarta juga pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. “Tahun 1999, 2004, sampai 2009 juga pernah terjadi,” katanya. Bahkan, kedua partai itu, PDI Perjuangan dan PPP, dikenal memiliki sejarah saling serang. Satu contoh kasus adalah peristiwa bentrok antara massa PDI Perjuangan dan PPP di sekitar Pojok Beteng Wetan pada 2009.
Ia membagi dua sebab terjadinya kasus kekerasan antar pendukung parpol. “Potensi yang laten dan manifes,” katanya. Potensi laten, ia melanjutkan, berasal dari laskar dan kelompok “keamanan” yang terhimpun di partai-partai. Kelompok-kelompok ini biasa menguasai bisnis keamanan di wilayah tertentu dan terjadi persinggungan dengan kelompok lain. “Dari sini kemudian kekerasan itu menjadi manifes (mewujud),” katanya.
Ironisnya, kata dia, aparat keamanan cenderung menutup mata. Semestinya, pembagian zonasi kampanye yang diatur Komisi Pemilu Umum dipahami dan diterapkan secara tegas. Dalam kasus kekerasan yang terjadi kemarin, ia melihat banyak polisi berjaga di sejumlah persimpangan jalan. Namun sayangnya, bentrokan tetap tak terhindarkan. “Kerja polisi tak optimal,” katanya.
Menurut dia, polisi seharusnya sudah mampu memetakan daerah-daerah yang menyimpan potensi kekerasan. “Kalau (terjadi bentrok) seperti itu kan artinya fungsi intelijen tak jalan,” katanya.
Ketua Divisi Sosialiasi, Pendidikan Pemilih, dan Humas KPU DIY Farid Bambang Siswantoro mengatakan konvoi dan arak-arakan di jalanan yang dilakukan simpatisan partai bukan bagian dari kampanye. Mereka, ia mengatakan, dimaknai sebagai orang yang berangkat atau pulang dari rapat umum kampanye. “Itu merupakan ranah Kepolisian,” katanya.
Polisi, kata dia, menjerat mereka dengan undang-undang lalu lintas. Apalagi dalam kasus konvoi yang kemudian berujung pada bentrokan massa. “Polisi harus mengusut,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu DIY Muhammad Najib mengatakan sepanjang masa kampanye ini polisi hanya menilang 568 pengendara motor yang melanggar lalu lintas. Secara psikologis, kata dia, polisi cenderung khawatir ketika harus berhadapan dengan massa dalam jumlah besar. “(Yang ditilang itu) paling yang tercecer (dari rombongan konvoi),” katanya dalam acara workshop “Peliputan Pemilu untuk Wartawan Media Cetak dan Media Elektronik” yang digelar Dewan Pers di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Jumat lalu.
ANANG ZAKARIA
