TEMPO.CO, Yogyakarta - Dari total 234 calon legislator perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hanya 25 orang yang bersedia menandatangani kontrak politik. Mereka adalah calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2014 untuk DPR, DPRD DIY, dan DPRD kota/kabupaten.
Penekenan kontrak politik itu difasilitasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) DIY. “Saya enggak tahu alasannya kenapa. Tapi mayoritas mereka adalah caleg baru,” kata Sekretaris Wilayah KPI DIY, Halimah Ginting, saat ditemui di sela aksi damai mendukung pemenuhan kuota 30 persen perempuan di legislatif di perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta, Kamis, 3 April 2014. (Baca: Angka Keterwakilan Perempuan di Parlemen Terus Meningkat).
Caleg perempuan inkumben yang bersedia meneken kontrak politik itu, menurut Halimah, hanya lima orang. Ia menjelaskan, tujuan pembuatan kontrak politik ini adalah membangun komitmen masyarakat sipil dengan partai politik dan caleg untuk mewujudkan politik yang berkeadilan gender. Sebab, berdasarkan hasil evaluasi KPI DIY, belum banyak anggota legislatif yang sensitif terhadap isu perempuan.
Penandatanganan kontrak politik dilakukan pada Februari lalu dalam sebuah lokakarya yang diadakan KPI DIY. Pesertanya adalah caleg-caleg perempuan dari DIY. Salah satu syarat menjadi peserta lokakarya itu adalah bersedia menandatangani kontrak politik.
Akhirnya, dari seluruh caleg perempuan yang diundang, hanya 25 orang yang bersedia membubuhkan tanda tangan. “Konsekuensinya, kalau melanggar kontrak, mereka harus mengundurkan diri atau berhenti menjadi anggota Dewan,” kata Halimah.
Dia menyebutkan jumlah anggota legislatif perempuan dari Pemilu 2009 hanya 9 persen dari total anggota Dewan. Padahal, dia melanjutkan, tanpa keterlibatan perempuan, Dewan akan kesulitan memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak.
Melalui aksi damai yang diikuti sekitar 200 perempuan yang terdiri atas anggota KPI DIY dan caleg, dia berharap kuota caleg perempuan bisa dipenuhi. “Belum banyak perempuan yang berani maju sebagai caleg,” kata caleg DPRD Bantul dari PDIP, Ana Istanti, peserta aksi damai.
Salah satu alasan minimnya jumlah caleg perempuan adalah biaya politik yang besar. Tak heran, ada caleg perempuan yang terjebak dalam praktek politik uang agar dipilih.( Baca: Biaya Caleg Rp 700 Juta sampai Rp 1,1 Miliar).
Namun Ana memilih memaksimalkan modal sosial yang dia miliki. Dia menyatakan telah menyiapkan modal itu sejak 2011, yakni dengan membentuk kelompok-kelompok perempuan di tiap-tiap dusun di DIY. “Jadi enggak ujug-ujug nyaleg,” katanya.
PITO AGUSTIN RUDIANA
Terpopuler:
Sering Marah-marah, Berapa Tensi Ahok?
Nyaris Separuh Pemilih Inginkan Jokowi Presiden
Keluarga Berlusconi Jual Sahamnya di AC Miilan
