Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Grup D Paspampres, Panglima TNI Lapor ke Megawati  

image-gnews
Pasukan Pengamanan Presiden melakukan persiapan lokasi di sekitar Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8). Persiapan untuk upacara kenegaraan menyambut Dirgahayu RI ke-66. TEMPO/Subekti
Pasukan Pengamanan Presiden melakukan persiapan lokasi di sekitar Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8). Persiapan untuk upacara kenegaraan menyambut Dirgahayu RI ke-66. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Indonesia Jenderal Moeldoko bakal menyampaikan secara langsung informasi ihwal pembentukan Grup D Pasukan Pengamanan Presiden ke mantan presiden Megawati Soekarnoputri. "Saya lagi minta waktu mau lapor ke Bu Mega," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 7 Maret 2014.

Tak cuma Mega, Moeldoko juga akan memberikan laporan serupa ke para mantan presiden dan wakil presiden lainnya, seperti B.J. Habibie dan Jusuf Kalla.

Menurut dia, pengamanan untuk mantan presiden dan wakil presiden sebenarnya sudah dijalankan sebelum dibentuk Grup D Paspampres pekan lalu. Namun, kata Moeldoko, pengamanan ini tidak bersifat formal sehingga pengendalian dan pembinaan pasukannya sulit dilakukan. "Enggak ada standarnya," ujarnya. "Sekarang dengan ada organisasi ini jadi jelas pengendaliannya."

Meski begitu, Moeldoko mengatakan penugasan Grup D Paspampres ini tak bisa berjalan jika mantan presiden dan wakil presiden yang bersangkutan menolak pengamanan dari pasukan itu. "Kalau beliau-beliau bilang tidak perlu, tidak apa-apa. Yang penting tugas kami sudah menyiapkan. Secara aturan sudah disiapkan," katanya. (Baca: Pembentukan Grup D Paspamres Dianggap Berlebihan)

Moeldoko menilai anggaran untuk Grup D Paspampres ini wajar. Dia mengatakan setiap mantan presiden dan wakil presiden bakal mendapatkan pengawalan 30 orang dari pasukan ini. "Tapi maksudnya bukan 30 orang itu terus-terusan. Mereka bekerja shift-shift-an," ujarnya.

Ide pembentukan Grup D Paspampres, kata dia, sebenarnya tak begitu saja muncul. Moeldoko mengatakan sketsa pembentukan pasukan ini sudah sejak 2012 lalu. "Kajiannya sudah dari jauh sebelumnya," katanya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengapresiasi pembentukan pasukan ini. "Diapresiasi dengan keputusan presiden."

Beberapa hari lalu Moeldoko meresmikan Grup D Paspampres yang bertugas khusus menjaga keselamatan para mantan presiden, wakil presiden, dan anggota keluarga mereka. Sebelumnya hanya ada tiga grup di Paspampres, yakni Grup A, B, dan C, dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Grup A bertugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap presiden beserta keluarganya. Grup B bertugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap wakil presiden beserta keluarganya.

Untuk Grup C punya tugas melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan.

PRIHANDOKO

Terpopuler
Wawancara Blak-blakan Danang Penembak Kucing
KPK Sita Rumah Anas di Duren Sawit dan Tanah di Yogya
Hafitd Ternyata Sewa Hacker Retas Akun Twitter Ade Sara

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kisah Doni Monardo Bebaskan Sandera Kapal MV Sinar Kudus dari Perompak Somalia 12 Tahun Lalu

5 Desember 2023

Danjen Kopassus, Mayjen TNI Doni Monardo (kanan) saat acara syukuran HUT ke-63 Kopassus di Cijantung, Jakarta, 29 April 2015. Syukuran dan silaturahmi tersebut dihadiri para purnawirawan Kopassus, tokoh eks Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, dan para tokoh Timor-timur. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Kisah Doni Monardo Bebaskan Sandera Kapal MV Sinar Kudus dari Perompak Somalia 12 Tahun Lalu

Doni Monardo terlibat dalam pembebasan sandera dan kapal MV Sinar Kudus dari perompak Somalia pada Maret 2011. Begini kronologinya.


Mengenal Satbravo-90, Pasukan Elite TNI AU yang Sukses Jemput WNI di Afganistan

23 Agustus 2021

Sejumlah WNI yang dievakuasi dari Afghanistan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu dini hari, 21 Agustus 2021. Dari 26 orang yang diselamatkan termasuk di antaranya staff KBRI di Kabul, serta 5 WN Filipina dan 2 WN Afghanistan, yang merupakan suami dari WNI dan staff lokal KBRI. ANTARA/Galih Pradipta
Mengenal Satbravo-90, Pasukan Elite TNI AU yang Sukses Jemput WNI di Afganistan

Satuan tugas evakuasi yang dibentuk pemerintah berhasil memulangkan para warga negara Indonesia (WNI) dari Afganistan pada Sabtu, 21 Agustus kemarin.


Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada warga muslim memasuki bulan suci Ramadan ini. Pesan yang disampaikan dalam video pendek ini diunggah di YouTube, Jumat dini hari, 24 April 2020. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.


Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Pasukan TNI juga ikut mengamankan proses penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, di Jakarta, 29 Februari 2016. TEMPO/Subekti
Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.


Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Dari kiri: Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Host Ichan Loulembah, pakar hukum Bivitri Susanti dan mantan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dalam diskusi Perkara Nonaktif Kepala Daerah di Gondangdia, Jakarta. Sabtu, 18 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz.
Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.


YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.


Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Para anggota TNI mengikuti upacara peringatan hari jadi ke- 72 TNI, di lapangan Jasdam Palembang, Sumsel, 5 Oktober 2017. Peringatan HUT TNI di Palembang dimeriahkan sejumlah atraksi, pertunjukkan kolosal, serta panggung hiburan. ANTARA
Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini


Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

5 Oktober 2017

Tank medium Kaplan merupakan produk bersama antara FNSS (Turki) dan PT Pindad (Indonesia).Tank Kaplan dilengkapi dengan turet CMI Cockerill 3105 i dengan meriam bertekanan tinggi Cockerill 105mm. Sistem pemuatan amunisi otomatis yang canggih membuat Kapla
Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.


Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

22 September 2017

Adegan film Penumpasan Penghiatan G30S/PKI. journalbali.com
Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.


Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

22 September 2017

Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017.  TEMPO/Imam Sukamto
Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.