TEMPO.CO, Surakarta - Sejumlah kerabat Keraton Kasunanan Surakarta yang bergabung dalam Lembaga Dewan Adat menganggap Roy Suryo tidak layak mengurusi konflik internal yang ada di keraton. Mereka juga merasa tidak pernah diajak bicara dalam upaya mediasi yang dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut.
Adik ipar raja, KRMH Satryo Hadinagoro mempertanyakan kapasitas Roy dalam melakukan mediasi itu. "Sangat aneh jika masalah keraton diurusi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga," kata Satryo, Sabtu 22 Februari 2014. Menurutnya, konflik internal keraton lebih tepat jika diurusi oleh Menteri Dalam Negeri.
Pihaknya juga menyangsikan pernyataan Roy yang mengaku menerima tugas dari presiden untuk menyelesaikan konflik keraton. Dia menganggap pengakuan itu hanya bertujuan untuk menakut-nakuti pihak-pihak yang ada dalam keraton. "Sudah tidak jamannya lagi pemerintah menakut-nakuti seperti ini," kata Satryo.
Satryo menyarankan agar Roy Suryo tidak perlu repot-repot memikirkan konflik yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta. "Lebih baik Roy Suryo memikirkan kondisi di Pura Pakualaman Yogyakarta," katanya. Sebab, Roy merupakan bagian dari kerabat Pakualaman yang saat ini juga tengah mengalami konflik serupa.
Pengageng Sasana Wandawa, KGPH Puger mengatakan bahwa upaya penyelesaian konflik keraton yang dilakukan oleh Roy Suryo tidak lazim. "Dia memang pernah datang kepada saya," katanya. Hanya saja, hal yang dibicarakan waktu itu hanya masalah mobil.
Menurutnya, saat itu Roy tengah mencari referensi mengenai mobil Phaeton Benz 1894 milik mendiang Paku Buwana X. Mobil yang saat ini berada di Belanda tersebut merupakan mobil pertama di Indonesia. "Dia sama sekali tidak bicara masalah mediasi maupun rekonsiliasi," kata Puger.
Sebelumnya, Roy Suryo menyatakan bahwa dia mendapat tugas dari presiden untuk mengupayakan perdamaian dalam Keraton Kasunanan Surakarta. Mandat tersebut merupakan tugas tambahan lantaran semula dia hanya bertugas untuk memulangkan mobil milik mendiang Paku Buwana X.
Roy juga telah mengagendakan pertemuan antara Paku Buwana XIII dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan membicarakan penyelesaian konflik keraton. Pemerintah juga menjanjikan akan memberi jaminan kepada Paku Buwana XIII untuk berkuasa penuh dalam keraton.
Konflik dalam keluarga keraton tersebut terjadi selama hampir sepuluh tahun terakhir. Konflik terjadi lantaran dua putra Paku Buwana XII, Hangabehi dan Tedjowulan sama-sama mengklaim sebagai raja yang bergelar Paku Buwana XIII. Saat itu, Hangabehi berhasil menduduki tahta di dalam keraton. Sedangkan Tedjowulan memilih mendirikan tahta baru di kawasan Kottabarat.
Dua tahun lalu, raja kembar yang berbeda ibu itu akhirnya berdamai. Tedjowulan mengakui Hangabehi sebagai raja. Sedangkan dia sendiri akhirnya mendapat jabatan sebagai Mahapatih. Hanya saja, rekonsiliasi itu akhirnya justru ditolak oleh adik-adik Hangabehi yang kemudian mendirikan Lembaga Dewan Adat.
AHMAD RAFIQ
