Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dirut Baru TVRI: Tanpa Dana APBN Kami Bisa Apa?

image-gnews
Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI  Elprisdat (tengah) bersama sejumlah anggota Dewas LPP TVRI bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11). TEMPO/Tony Hartawan
Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Elprisdat (tengah) bersama sejumlah anggota Dewas LPP TVRI bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDirektur Utama Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang baru dilantik, Iskandar Achmad, mengeluhkan pemblokiran anggaran TVRI sekitar Rp 600 miliar oleh Komisi Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, TVRI bakal kesulitan membuat program kegiatan bila DPR tak mencabut pemblokiran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu.

"TVRI memang masih bisa beroperasi, tapi tidak bisa berbuat apa-apa tanpa anggaran. Sebab, anggaran yang diblokir salah satunya untuk operasional program," kata Iskandar, setelah dilantik oleh Dewan Pengawas TVRI di lantai 12 kantor pusat TVRI, Selasa, 18 Februari 2014.

Televisi publik, kata dia, tak akan bisa memproduksi paket program siaran baru, termasuk program pemilu legislatif dan presiden pada pertengahan tahun ini. TVRI mempunyai 28 stasiun televisi di daerah yang membutuhkan anggaran untuk menyiarkan paket acara. “Tanpa anggaran, kami tidak punya kekuatan apa-apa," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan pelantikan lima direktur TVRI tidak sah. Sebab, mereka diangkat dan dilantik oleh Dewan Pengawas TVRI yang sudah dipecat oleh Komisi Komunikasi pada Selasa, 28 Januari 2014. Komisi juga memblokir anggaran belanja modal TVRI tahun ini yang besarnya sekitar Rp 600 miliar. Dari anggaran itu, Rp 300 miliar akan dipakai untuk program Pemilu 2014. (Baca: Ketua Komisi I Tuding Pengawas Provokasi TVRI)

Menurut Iskandar, bila pemblokiran anggaran tidak segera dicabut, TVRI hanya akan bergantung pada anggaran yang diperoleh dari sumber non-APBN, seperti iklan, program kerja sama produksi dengan pihak lain, dan penyewaan pemancar. Masalahnya, kata dia, anggaran non-APBN cuma mampu menalangi biaya siaran selama sebulan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, dia akan segera menemui Komisi Komunikasi DPR. Dia berharap pertemuan itu memberi harapan soal pencairan anggaran. Namun Komisi Komunikasi berkukuh tak akan mencairkan anggaran sebelum surat pemberhentian Dewan Pengawas diterbitkan oleh Presiden dan dipilih lagi direksi oleh Dewan Pengawas yang baru.

Komisi menganggap kinerja Dewan Pengawas dan direksi tidak beres, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Bahkan kini Kejaksaan Agung sedang menyelidiki dugaan penyelewengan pembelian program siap siar pada 2012. (Baca:Kejaksaan Agung Selidiki Proyek Rp 47 M di TVRI)

TRI SUHARMAN

Baca juga:
Menunggu 9 Jam, Pengungsi Hanya Ditemui SBY 10 Menit
Rupiah Kembali Paling Perkasa Se-Asia
Alasan Risma Tak Pernah Pakai Pengawal Pribadi
Rekor Sitaan KPK: 37 Mobil Adik Ratu Atut!
Malam Ini Final Pemilihan Miss Indonesia 2014

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi ini mayoritas ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.


Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan pemerintah sudah melakukan pencarian utang sebesar Rp 72 triliun per 15 Maret 2024.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin saat Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

Berapa nilai tunjangan hari raya atau THR yang diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin?


Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara per Maret 2024 ini mencapai Rp 2,3 triliun.


Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

4 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan THR untuk ASN sudah mulai tersalurkan Rp 13,4 triliun per 24 Maret 2024.


Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga 15 Maret 2024 masih surplus sebesar Rp 22,8 triliun.


Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

5 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

Peraturan pencairan THR diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 yang diterbitkan Jokowi pada Rabu, 13 Maret 2024. Kapan cair THR pensiunan?


Jokowi Resmikan Duplikasi Jembatan Kapuas I Senilai Rp 275 Miliar

8 hari lalu

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meresmikan duplikasi jembatan Kapuas I di Kota Pontianak, Kamis 21 Maret 2024. ANTARA/Rendra Oxtora
Jokowi Resmikan Duplikasi Jembatan Kapuas I Senilai Rp 275 Miliar

Presiden Jokowi meresmikan duplikasi Jembatan Kapuas I di Kota Pontianak, pada hari ini, Kamis, 21 Maret 2024.


Kelanjutan Bansos Pangan, Jokowi: Lihat APBN Dulu, tapi Gak Janji

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa warga penerima bantuan pangan Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada Rabu (20/3/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI)
Kelanjutan Bansos Pangan, Jokowi: Lihat APBN Dulu, tapi Gak Janji

Presiden Jokowi akan memantau ketersediaan anggaran untuk memastikan kelanjutan program bantuan pangan, yang saat ini saja sudah Rp9,6 triliun.