TEMPO.CO, Bandung - Pendaftar Jaminan Kesehatanan Nasional (JKN) di wilayah Bandung mencapai 500 hingga 600 orang per hari. Kebanyakan warga mendaftar karena anggota keluarganya ada yang sakit.
Kepala Bagian Pemasaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Wilayah Bandung Dini Azuardini mengatakan, saat awal, jumlah pendaftar kartu JKN yang berlaku mulai 1 Januari 2014 itu mencapai 800 orang per hari. Walau kini jumlah pendaftar terlihat berkurang, pemohon kartu bisa mengajukan pendaftaran untuk keluarga lain, berkisar dua-lima kepala keluarga. "Peminat antusias sekali sampai membuat antrian panjang," kata Dini, Senin, 20 Januari 2014.
Menurut dia, tingginya peminat itu terkait kondisi anggota keluarganya yang sedang sakit. Anggota keluarga yang sehat bergegas mengurus kartu JKN untuk antisipasi jika jatuh sakit.
Kantor BPJS Bandung melayani pendaftaran bagi warga Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. "Kami tidak mematok target dalam sebulan ini harus berapa orang," ujarnya.
JKN yang menjamin keluhan penyakit warga terbagi dalam tiga kelas. Iuran kelas III sebesar Rp 25.500, kelas II senilai Rp 42.500, dan kelas I sejumlah Rp 59.500 per orang.
Adapun Pemerintah Kota Bandung menyiapkan dana Rp 81,9 miliar untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014 bagi 706.359 orang yang berasal dari keluarga miskin selama setahun. Iuran yang dibayarkan hanya untuk layanan kelas III. Warga miskin yang belum terdata akan tetap dibayari pemerintah lewat surat keterangan miskin (SKM) asal dana tersebut masih mencukupi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanagara mengatakan, data warga miskin penerima bantuan iuran (PBI) tersebut sebelumnya peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat dan pemegang kartu Bantuan Wali Kota Khusus (Bawaku) Sehat pada 2013.
Seluruh warga miskin itu telah didaftarkan ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Bandung. Pembayaran premi mereka akan dilakukan tiap tiga bulan sekali.
Mereka dan pembayar premi JKN umum akan dilayani 73 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), 71 klinik, serta hampir semua rumah sakit pemerintah dan swasta.
ANWAR SISWADI