Soal Jilbab Polwan, DPR Minta Kapolri Beri Tahu

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Ruhut Sitompul, menyerahkan semua kebijakan dan aturan mengenai pemakaian jilbab di lembaga Kepolisian kepada pimpinannya. "Kami percayakan kepada Jenderal Sutarman untuk hal itu," ujar dia ketika dihubungi Tempo, Selasa, 3 Desember 2013.

Hanya saja, Ruhut menjelaskan, jika nanti ada inisiatif dari Kepala Polri Jenderal Sutarman untuk mengatur pemakaian jilbab, Komisi Hukum tetap harus dimintai pendapat. "Sebab, sebagai mitra kerja tetap harus saling berkomunikasi," kata politikus Partai Demokrat itu.

Menurut dia, Kapolri Sutarman pernah menyetujui pemakaian jilbab secara lisan mungkin karena melihat kondisi yang perlu ditenangkan dengan cepat. Jadi, Kapolri mengiyakan saja pemakaian jilbab tersebut.

Namun, Sutarman kemudian menunda aturan pengenaan jilbab saat bertugas. Alasannya, aturan tentang penggunakan jilbab itu belum ada. "Jadi, tunggu aturan dulu biar seragam," ujar dia pada Ahad, pekan lalu.

Menurut Sutarman, ihwal penundaan jilbab itu sudah dia sampaikan lewat telegram rahasia kepada seluruh institusi kepolisian. "Haknya memang diberikan, tapi saat pelaksanaan tidak seragam (warna-warni)," ujarnya. Pahadal, Polri terikat pada seragam polisi. "Anggaran pengadaan baju belum ada sehingga perlu diatur."

AMRI MAHBUB | TIKA PRIMANDARI

Terpopuler:
Paul Walker Punya Rumah Rahasia di Mentawai
Bercerai, Andi Soraya Diusir dari Rumahnya 
Anak Paul Walker: Ayah Adalah Pahlawan Saya
Terbakar, Tubuh Paul Walker Sulit Diidentifikasi
Kapolri Sutarman: Jilbab Rp 5 Ribu Sudah Dapat 
Petisi Paul Walker untuk Lindungi Mentawai