Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ICW: Sekolah Berkukuh Sembunyikan Laporan Dana

Editor

Pruwanto

image-gnews
ANTARA/Noveradika
ANTARA/Noveradika
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekolah di Jakarta hingga kini belum ada yang mau membuka penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Sampai Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun tidak mau terbuka jika diminta laporannya," kata peneliti Divisi Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari, kepada Tempo, Jumat, 15 November 2013.

Padahal, dalam setiap sengketa informasi yang didampingi oleh ICW di Komisi Informasi Daerah (KID) dan Komisi Informasi Pusat (KIP), laporan pertanggungjawaban BOS dinyatakan sebagai informasi publik. Pada 2010, KIP menyatakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, SMPN 190, SMPN 95, SMPN 84, SMPN 67, dan SMPN 28 wajib membuka laporannya.

Dengan begitu, salinan dokumen keuangan, termasuk kuitansi dan surat pertanggungjawaban pengelolaan BOS tahun 2007-2009 di sekolah-sekolah itu, harus tersedia untuk publik. Namun, tiap kali laporan itu diminta, mereka beralasan masih akan banding atau mengkaji putusan tersebut.

Tari menuturkan, ICW lantas menyerahkan putusan KIP kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dieksekusi. Laporan BOS dan BOP SMPN 67 menjadi obyek sengketa pertama yang bakal dieksekusi. Juru sita pengadilan telah mengirimkan imbauan untuk SMPN 67, tapi belum ada data yang diserahkan. Padahal putusan KIP itu genap tiga tahun sejak Jumat, 15 November 2013.

Menurut Tari, ada dua sekolah lagi di Jakarta yang diadukan orang tua murid, yakni SMPN 19 dan SMAN 70. Proses sengketa informasinya kini sedang diproses di KID.

Namun Dinas Pendidikan DKI Jakarta membantah enggan terbuka soal dana BOS. Laporan itu, menurut Kepala Dinas Taufik Yudi Mulyanto, rutin disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menilai wajar terkait maraknya keluhan transparansi dana BOS oleh masyarakat. "Kalau di dunia masih ngeluh itu wajar, di surga nanti baru enggak ada yang ngeluh lagi," ujar Taufik.

BUNGA MANGGIASIH | SUBKHAN



Baca juga
Tiga Janji Indonesia pada Pengusaha Australia 

Temu Bisnis Australia-Indonesia Soal Infrastruktur 

Boediono Kembali ke Monash 

Australia Inginkan Makin Banyak Turis Indonesia 

Ini Hasil Pembicaraan Empat Mata Boediono-Abbot  

Iklan

ICW


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

6 hari lalu

Kepala Lapas Sukamiskin Wachid Wibowo saat memberikan sambutan pemberian remisi Idul Fitri kepada narapidana korupsi, Rabu, 10 April 2024). (ANTARA/HO-Lapas Sukamiskin)
ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri


Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

9 hari lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.


Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

11 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?


Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

14 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?


Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

14 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.


Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

15 hari lalu

Tersangka eks Direktur PT Timah Mochtar Riza Pahlevi menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

ICW meminta Kejaksaan Agung tak hanya mengejar pelaku secara personal, tapi korporasi dalam kasus korupsi di kawasan IUP PT Timah.


Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

16 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT


ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

16 hari lalu

Ilustrasi Gedung KPK
ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

21 hari lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


ICW Desak KPK Segera Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka

25 hari lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
ICW Desak KPK Segera Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka

ICW tegaskan KPK harus segara menetapkan Bupati Sidoarjo sebagai tersangka lantaran konstruksi kasusnya sudah jelas.