Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Program TVRI, 17 Orang Diperiksa Kejaksaan  

image-gnews
Gedung Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Menara TVRI, Jakarta. Dok. TEMPO/Bismo Agung
Gedung Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Menara TVRI, Jakarta. Dok. TEMPO/Bismo Agung
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syafrudin mengatakan pihaknya telah memeriksa 17 orang dalam kaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan program siap siar di Televisi Republik Indonesia. “Semua pihak yang dimintai keterangan datang dengan sukarela,” kata Syafrudin kepada Tempo, pekan ini.

Tahun lalu, TVRI membeli 15 paket program siap siar senilai Rp 47,8 miliar. Anggarannya berasal dari APBN 2012. Paket itu dipasok delapan perusahaan, termasuk PT Viandra Production, milik aktor Betawi, Mandra Naih.

Pada Mei 2013, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi penyimpangan proyek itu. Antara lain, pada setiap paket program, panitia lelang hanya dihadapkan pada satu peserta sehingga berujung penunjukan langsung. Pengumuman di website TVRI ihwal seleksi program yang ditawarkan ke sejumlah rumah produksi tidak dilakukan panitia pengadaan, melainkan Tim Penilai Program dan Akuisisi TVRI.

Bukan hanya BPK, Satuan Pengawas Internal TVRI pada April lalu juga menemukan sejumlah program yang dibeli tak diproduksi di dalam negeri dan sifat kepublikannya minim. Padahal, TVRI adalah televisi publik.

Kejaksaan sendiri, menurut Syafrudin, menyelidiki dugaan penyimpangan itu sejak awal Januari. Dari 17 orang yang diperiksa, sembilan adalah pejabat TVRI dan selebihnya dari rekanan. Namun, Syafrudin enggan menyebutkan nama-nama yang sudah diperiksa. “Status kasus ini masih penyelidikan,” katanya.

Mereka yang sudah diperiksa, di antaranya Direktur Utama Farhat Syukri, Direktur Program dan Berita Irwan Hendarmin, Direktur Keuangan Eddy Machmudi Effendi, Pejabat Pembuat Komitmen Paket 1 Triyono, Pejabat Pembuat Komitmet Paket 2 Yulkasmir, Ketua Panitia Pengadaan Riyanto Budi Raharjo, dan Sekretaris Panitia Pengadaan Donny Putra.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun salah satu petinggi rekanan yang diperiksa adalah Mandra Naih. Dalam kasus ini, perusahaan Mandra, PT Viandra, mendapat nilai kontrak Rp 16,5 miliar. Salah satu yang dipasok Viandra ke TVRI adalah sinema FTV kolosal Janggo Betawi sebanyak 26 episode. Padahal, sinema ini sudah diputar di sebuah televisi swasta pada 2004. Mandra membenarkan perusahaannya memasok program ke TVRI. “Itu sudah tahun lalu,” kata dia. Namun, ia tidak mengomentari ihwal penyimpangan program siar itu.

Direktur Program dan Berita Irwan Hendarmin membenarkan telah diperiksa Kejaksaan. Akan tetapi, ia membantah jika dikatakan program siar yang dibeli TVRI itu tak bersifat kepublikan. “Sinema milik Mandra itu jelas mengusung budaya Betawi,” ujarnya.

Direktur Utama TVRI Farhat Syukri juga membantah ada penyimpangan dalam pengadaan program itu. "Sudah, ya, saya tak mau mengomentari apa pun," katanya.

TRI ARTINING PUTRI | NURHASIM | TIKA PRIMANDARI | KHAIRUL ANAM 

Berita Terkait:
Haiyan, Topan Terkuat Sepanjang Abad  
Peneliti: Akan Ada Topan Lebih Dahsyat dari Haiyan  
Spesies Baru Kalajengking dari Lycia Kuno
Ini Ciri Kepribadian Berbagai Fan Musik
Penggemar Heavy Metal Cenderung Rendah Diri?  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

17 hari lalu

Ilustrasi Listrik dan PLN. Getty Images
KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.


LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

26 hari lalu

Dari kiri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Direktur Enterprise dan Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. Ketiganya hadir dalam acara peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di the Ballroom at Djakarta Theater I pada Kamis, 28 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.


Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

49 hari lalu

Tim Stranas PK- Komisi Pencegahan Korupsi (KPK), Niken Ariati, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dan Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian Bambang dalam konferensi pers Pelaksanaan Tindakan Korektif di Gedung E, Barantan, Kementan, Jakarta Selatan, Sabtu, 1 Oktober 2022. TEMPO/ Khory Alfarizi
Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.


KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

49 hari lalu

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Senin, 22 April 2019. Indra diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Romahurmuziy, dalam tindak pidana korupsi kasus suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama di pusat dan daerah. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.


I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

4 November 2023

Indonesia International Sustainable Procurement Expo 2023
I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Acara ini memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia


KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

5 Oktober 2023

Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE
KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK memanggil Wali Kota Bima HM Lutfi atas perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi


Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

19 September 2023

Pada akhir Juni lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali, yang selanjutnya menjadi PPKM Jawa-Bali. ANTARA FOTO / Irwansyah Putra
Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

Luhut Pandjaitan mengapresiasi progres penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik atau RUU PBJ.


KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

29 Agustus 2023

Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE
KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK mulai menelisik dugaan korupsi yang menjerat politikus Golkar itu sejak 25 Juli 2023.


KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

29 Agustus 2023

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Ali Fikri menyatakan bahwa KPK telah melakukan penyidikan pengembangan dugaan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI, dengan menjadwalkan pemanggilan dua orang pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru yaitu Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan pihak swasta untuk memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan diharapkan keduanya bersikap kooperatif pada Rabu (17/5). TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan KPK saat ini sedang melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima, NTB


LKPP Sebut Nilai Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Naik Jadi Rp 123,3 Triliun

25 Agustus 2023

Kepala LKPP Hendrar Prihadi (kanan) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) menjadi pembicara kunci di acara Peluncuran Konsolidasi Pengadaan Bahan Pakaian Dinas Harian (khaki) dan Seragam Sekolah PDN untuk Katalog Elektronik Lokal Provinsi Jawa Tengah dan Penyerahan Blangkon Jateng Awards di Bale Tawang Arum, Kompleks Balai Kota Solo, Kamis, 24 Agustus 2023. TEMPO/Septia Ryanthie
LKPP Sebut Nilai Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Naik Jadi Rp 123,3 Triliun

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyatakan selama kurun waktu 1,5 tahun terakhir sudah ada peningkatan transaksi melalui e-katalog.