TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menggelar rapat koordinasi mengantisipasi aksi demo massal buruh seluruh Indonesia tanggal 28 Oktober 2013 sampai 1 November 2013.
Dalam rapat yang digelar di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Djoko menundang Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat.
Menteri Djoko mengatakan bahwa rencana aksi demo mendatang diyakini tidak mengganggu keamanan. "Ini kami lihat dari pengalaman aksi buruh sebelumnya," kata Djoko kepada wartawan usai rapat, Jumat, 25 Oktober 2013.
Djoko berharap aksi demo buruh mendatang berjalan dengan tertib dan lancar. Salah satu yang dia maksud adalah aksi demo tidak akan bergerak dari satu tempat ke tempat lain yang mengganggu masyarakat. Semisal, aksi demo buruh yang sesuai izin berada di kawasan industri tiba-tiba bergerak ke jalan protokol.
"Jadi kami minta buruh lakukan aksi demo sesuai izinnya," kata dia. "Jangan sampai pergerakan mereka mengganggu masyarakat, seperti menutup jalan Tol."
Djoko mengaku sudah meminta Polri dan TNI untuk mengantisipasi kemungkinan aksi demo buruh bergerak mengganggu fasilitas publik. Namun sayang Djoko tak mau menyebutkan rinci antisipasi apa yang akan dilakukan Polri dan TNI, termasuk jumlah personelnya. "Tapi yang jelas dilakukan upaya pemantauan dan imbauan preventif."
Sebelumnya, buruh mengancam akan melakukan mogok nasional pada 28 Oktober hingga 1 November. Mereka menuntut kenaikan upah 50 persen yang berlaku secara nasional.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, mogok nasional akan dilakukan di 200 kabupaten kota dan 20 provinsi. Sebanyak 20.000 buruh yang tergabung dalam asosiasinya sudah menyatakan diri akan ikut. Lalu serikat buruh Tangerang, Semarang dan Makassar juga sudah mengkonfirmasikan untuk bergabung.
INDRA WIJAYA