Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPT Kacau, DPR Minta KPU Bekerja Lebih Cepat

image-gnews
Budiman Sujatmiko. TEMPO/Adri Irianto
Budiman Sujatmiko. TEMPO/Adri Irianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR Budiman Sudjatmiko mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan percepatan terkait belum selesainya penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)  di Kabupaten/Kota. Pasalnya, penetapan DPT di kabupaten/kota seharusnya sudah dilakukan pada 13 September 2013.

Namun karena banyaknya temuan daftar pemilih yang tidak akurat, KPU mengundurkan penetapan  hingga  13 Oktober 2013 mendatang. "Pengunduran ini demi memberikan waktu perbaikan kembali,"  ujar Budiman, saat dihubungi via telepon, Ahad, 22 September 2013.

Terkait dengan temuan KPU terhadap 65 juta data  daftar pemilih bermasalah, Budiman menyarankan  dua langkah percepatan pelaksanaan penetapan DPT. "Ini harus dilakukan langkah percepatan supaya tenggat waktunya pas," ujar Budiman.

Pertama, Budiman mengatakan, KPU sesegera mungkin harus kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil-- untuk menyandingkan data penduduk dan data pemilih.  "Ini harus didorong agar ada akurasi data bersama dan demi percepatan penetapan DPT yang kurang lebih dua minggu lagi," kata Budiman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian yang kedua, KPU, Dukcapil, serta Bawaslu harus bekerjasama untuk melakukan pengawasan di lapangan terhadap pemutakhiran daftar pemilih yang bermasalah di berbagai daerah.  KPU, masih menurut Budiman harus bersikap kooperatif dan terbuka dalam melakukan langkah percepatan ini.

REZA ADITYA


Berita Terpopuler:
BBM Ada di Android, BlackBerry Optimistis Bertahan 
Mobil Habibie Diserempet, Ini Jawaban Polda 
Kenapa BlackBerry Melepas BBM?
Jokowi: Jakarta Paling Terkena Dampak Mobil Murah 
Saran Menkeu Malaysia Soal Pemindahan Ibu Kota 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Budiman Sudjatmiko Sebut Jokowi Punya Kapasitas menjadi Penasihat Khusus Prabowo

12 hari lalu

Aktivis 98 Budiman Sudjatmiko saat memberikan keterangan pers di Markas DPP Persaudaraan 98, Tebet, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Dalam konferensi pers itu para tokoh Aktivis 98 meminta kepada semua pihak untuk menghentikan isu pemakzulan, dinasti politik, dan upaya menggagalkan Pilpres 2024 yang belakangan mencuat ke publik serta menyerukan agar semua pihak bersama menjaga pemilu berjalan dengan aman dan damai. TEMPO/M Taufan Rengganis
Budiman Sudjatmiko Sebut Jokowi Punya Kapasitas menjadi Penasihat Khusus Prabowo

Budiman Sudjatmiko mengatakan posisi Jokowi akan diputuskan Prabowo.


Budiman Sudjatmiko Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo Mulai Dibahas

12 hari lalu

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, ditemui Rumah Kertanegara 4, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Budiman Sudjatmiko Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo Mulai Dibahas

Budiman Sudjatmiko mengatakan penyusunan kabinet nantinya merupakan hak prerogatif Prabowo, yang didiskusikan dengan Gibran.


Kembali Beredar, Poster Berisikan Sejumlah Nama Menteri Kabinet Prabowo

27 hari lalu

Poster berisi sejumlah nama tokoh yang bakal menduduki jabatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang yang beredar di media sosial X tengah ramai diperbincangkan. Tidak hanya di media sosial, poster tersebut juga ramai dikirim melalui pesan berantai WhatsApp (Sumber: X).
Kembali Beredar, Poster Berisikan Sejumlah Nama Menteri Kabinet Prabowo

Poster berisi kandidat menteri Kabinet Prabowo kembali muncul ke permukaan. Sebelumnya, pernah juga beredar poster serupa. Apa bedanya?


Respons Budiman Sudjatmiko soal Namanya Diisukan Masuk Bursa Menteri

27 hari lalu

Budiman Sudjatmiko, pendukung Prabowo Subianto, bakal calon presiden di Pemilu 2024, membicarakan tipe pemimpin Indonesia di masa depan dalam diskusi
Respons Budiman Sudjatmiko soal Namanya Diisukan Masuk Bursa Menteri

Beredar poster di Medsos, Budiman Sudjatmiko diisukan bakal diplot sebagai Menteri Desa dan Transmigrasi. Apa kata dia?


Ragukan Poster Menteri Kebinet Prabowo-GIbran, Budiman Sudjatmiko: Gosip Politik

28 hari lalu

Budiman Sudjatmiko, pendukung Prabowo Subianto, bakal calon presiden di Pemilu 2024, membicarakan tipe pemimpin Indonesia di masa depan dalam diskusi
Ragukan Poster Menteri Kebinet Prabowo-GIbran, Budiman Sudjatmiko: Gosip Politik

Budiman Sudjatmiko meragukan keaslian poster berisi kandidat menteri Kabinet Prabowo-Gibran.


7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Divonis 4 Bulan Masa Percobaan

32 hari lalu

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Divonis 4 Bulan Masa Percobaan

Ketujuh PPLN Kuala Lumpur itu terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih.


Masduki Eks PPLN Kuala Lumpur Mengaku Tak Tahu Dugaan Parpol Pemenang Terlibat Pemalsuan Data

33 hari lalu

Terdakwa kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia Masduki Khamdan Muchamad (kanan) berdiskusi dengan kuasa hukumnya saat menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Tujuh tersangka didakwa telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Masduki Eks PPLN Kuala Lumpur Mengaku Tak Tahu Dugaan Parpol Pemenang Terlibat Pemalsuan Data

Masduki eks PPLN Kuala Lumpur mengaku tidak mempunyai bukti dan informasi yang bisa menyatakan adanya keterlibatan parpol pemenang


Penasihat Hukum Minta 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Dibebaskan dari Segala Tuntutan

33 hari lalu

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Penasihat Hukum Minta 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Dibebaskan dari Segala Tuntutan

Dalam pleidoinya, 7 anggota nonaktif PPLN Kuala Lumpur minta nama baik mereka direhabilitasi.


Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara

35 hari lalu

Masduki, anggota non-aktif Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, yang sempat buron dan telah menyerahkan diri ke pihak berwajib, tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024) untuk mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. ANTARA/Fath Putra Mulya.
Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara

Kepala Sekretariat mengatakan anggota PPLN Kuala Lumpur kerap tak siap dalam menyiapkan agenda penting berhubungan dengan Pemilu 2024.


Jadi Saksi Pemalsuan Data Pemilih, Ketua NasDem Malaysia Pilih Hadiri Sidang Secara Langsung di Jakarta

35 hari lalu

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Jadi Saksi Pemalsuan Data Pemilih, Ketua NasDem Malaysia Pilih Hadiri Sidang Secara Langsung di Jakarta

Ketua Partai Nasdem Malaysia memilih hadir secara langsung di sidang agar ia bisa leluasa menjelaskan duduk perkara pemalsuan data pemilih.