Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPI Dinilai Lemah Menyikapi Kasus TVRI

image-gnews
Logo TVRI
Logo TVRI
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lembaga Pemantau Tayangan Televisi Indonesia, Roy Thaniago, menilai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) seharusnya lebih tegas dalam menyikapi kasus penayangan konvensi Partai Demokrat di Televisi Republik Indonesia (TVRI). Sebab, kata dia, acara tersebut melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang kampanye. "Jika acara ini dianggap wajar, maka KPI sudah tidak peka,” kata dia kepada Tempo, Rabu 17 September 2013.

Pada Ahad 15 September 2013, TVRI menayangkan siaran tunda konvensi Partai Demokrat. Acara yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta itu ditayangkan selama dua jam mulai pukul 22.30. Siaran tersebut berisi perkenalan visi dan misi 11 peserta konvensi calon presiden. Sumber Tempo menyebutkan, petinggi TVRI memaksa awak redaksinya menyiarkan acara itu.

Roy menilai ruang redaksi TVRI sudah tidak steril dan bisa diintervensi pihak lain. Pejabat setingkat direksi, kata dia, seharusnya tidak boleh mencampuri urusan redaksi karena membahayakan independesi media tersebut. Apalagi TVRI adalah lembaga siaran milik publik yang dibiayai pajak dan seharusnya mendedikasikan diri untuk kepentingan publik. "Bukan untuk kepentingan lain, seperti komersial dan politik."

Ditemui di Istana Presiden, Selasa 17 September 2013, Ketua Harian Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengatakan partainya tak pernah meminta agar acara konvensi ditayangkan di TVRI. Menurut dia, siaran ulang konvensi tersebut merupakan inisiatif TVRI. "Tak ada instruksi apa pun," katanya.

Meski mengklaim siaran itu tak direncanakan, Partai Demokrat mendulang manfaat dari tayangan tersebut. Menurut Sekretaris Komite Konvensi Demokrat, Suaidi Marasabessy, TVRI telah membantu memberitakan visi dan misi peserta konvensi. “Ya, menguntungkan,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komite Konvensi, kata Suaidi, tetap akan menggandeng stasiun televisi untuk sarana kampanye peserta konvensi. Saat ini, Komite masih merencanakan aturan kerja sama dengan stasiun televisi. Komite Konvensi juga berupaya menekan biaya promosi di televisi. Anggaran konvensi sebesar Rp 50 miliar dinilainya tak cukup. Salah satu cara mengirit, kata dia, tidak melakukan siaran langsung. “Cukup dengan siaran tunda dalam waktu singkat.”

Direktur Utama TVRI Farhat Syukri menegaskan tak pernah ada pesanan dari Istana atau pihak mana pun terkait siaran konvensi Demokrat. Pertimbangan TVRI menyiarkan Konvensi, katanya, semata-mata asas kesamaan untuk semua partai. "Saya jamin, semua partai akan diperlakukan sama, sama-sama disiarkan penuh," kata Farhat.

GALVAN YUDISTIRA | PRIHANDOKO | INDRA WIJAYA

Terpopuler


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas TVRI Diperpanjang 3 Bulan

10 Juni 2022

Wayan Toni Supriyanto, selaku Ketua Sekretariat Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas TVRI Tahun 2022-2027 menyampaikan perpanjangan kerja Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) periode 2017-2022 di Gedung Kominfo pada Jumat 10 Juni 2022. Tempo/Hamdan C Ismail
Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas TVRI Diperpanjang 3 Bulan

Perpanjangan masa jabatan Dewan TVRI dilakukan karena proses seleksi calon anggota Dewas LPP TVRI periode 2022-2027 belum rampung.


Pakar UNRI Beri Tips Agar TVRI Diminati Masyarakat

24 Agustus 2021

Logo TVRI. wikipedia.org
Pakar UNRI Beri Tips Agar TVRI Diminati Masyarakat

TVRI sebenarnya sudah melakukan mediamorfosis dan konvergensi media untuk mempertahankan eksistensinya namun hal itu dirasa belum cukup


HUT ke-59, Ini Sejarah Singkat Berdirinya TVRI

24 Agustus 2021

Suasana ruang kontrol TVRI. Facebook./TVRI
HUT ke-59, Ini Sejarah Singkat Berdirinya TVRI

Hari ini, 24 Agustus 2021, Televisi Republik Indonesia (TVRI) berulang tahun yang ke-59 sejak didirikan pada 1962


Pendaftaran Dirut TVRI Dibuka, Ada 11 Syarat

4 Februari 2020

Logo TVRI. wikipedia.org
Pendaftaran Dirut TVRI Dibuka, Ada 11 Syarat

Pendaftaran Direktur Utama atau Dirut Pengganti Antarwaktu (PAW 2020-2022) di Lembaga Penyiaran Publik TVRI resmi dibuka.


Pendaftaran Dirut Baru TVRI Resmi Dibuka

3 Februari 2020

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Arif Hidayat (tengah) bersama anggota Dewas LPP TVRI Made Ayu Dwie Mahenny (kiri), Maryuni Kabul Budiono (kedua kiri), Pamungkas Trishadiatmoko (kedua kanan), dan Supra Wimbarti (kanan) mengikuti rapat degar pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020. Arief  mengatakan bahwa TVRI baru pertama kali dalam sejarah memiliki utang dalam jumlah signifikan, yaitu di era Direktur Utama Helmy Yahya. Total utang anggaran TVRI tahun 2019 yang dilimpahkan ke tahun 2020 tercatat Rp 37,8 miliar. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pendaftaran Dirut Baru TVRI Resmi Dibuka

Pendaftaran Direktur Utama atau Dirut Pengganti Antarwaktu (PAW) di Lembaga Penyiaran Publik TVRI resmi dibuka


Resmi Minta Direksi Cari Pengganti Helmy Yahya, Ini Kata Dewas

31 Januari 2020

Gestur Mantan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya di sela mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Resmi Minta Direksi Cari Pengganti Helmy Yahya, Ini Kata Dewas

Dewan Pengawas TVRI telah resmi meminta Dewan Direksi mencari pengganti Helmy Yahya.


Helmy Yahya Pernah Dilarang Kakaknya Jadi Direktur Utama TVRI

28 Januari 2020

Helmy Yahya memberikan keterangan kepada media terkait pemecatannya sebagai Direktur Utama TVRI, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020. Dewan Pengawas (Dewas) LPP TVRI mencopot Helmy berdasarkan beberapa alasan, di antaranya pembelian hak siaran Liga Inggris dan penunjukan atau pengadaan Kuis Siapa Berani. Tempo/Nurdiansah
Helmy Yahya Pernah Dilarang Kakaknya Jadi Direktur Utama TVRI

Pembawa acara kondang, Helmy Yahya, menceritakan kisahnya sebelum menempati posisi direktur utama di Televisi Republik Indonesia alias TVRI.


Kisruh TVRI, Komisi I DPR Panggil Helmy Yahya Siang Ini

28 Januari 2020

Helmy Yahya (dua dari kanan) didampingi kuasa hukumnya Chandra Hamzah (dua dari kiri) bersama Dewan Direksi LPP TVRI memberikan keterangan kepada media terkait pemecatannya sebagai Direktur Utama TVRI, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020. Sementara itu, sebanyak 4.000 karyawan TVRI melayangkan mosi tidak percaya kepada Dewas TVRI sebagai dukungan kepada Helmy Yahya. Tempo/Nurdiansah
Kisruh TVRI, Komisi I DPR Panggil Helmy Yahya Siang Ini

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menjadwalkan rapat dengar dengan bekas Direktur Utama Televisi Republik Indonesia alias TVRI, Helmy Yahya


Helmy Yahya Dijuluki Raja Kuis Indonesia, Ini Karyanya

17 Januari 2020

Helmy Yahya. TEMPO/Nurdiansah
Helmy Yahya Dijuluki Raja Kuis Indonesia, Ini Karyanya

Helmy Yahya diberhentikan dari jabatan Direktur Utama TVRI oleh dewan pengawas penyiaran publik Intip berbagai


Koreksi BPK, Dewas: Bukan Helmy Yahya yang Selesaikan PP PNPB

16 Desember 2019

Helmy Yahya. TEMPO/Nurdiansah
Koreksi BPK, Dewas: Bukan Helmy Yahya yang Selesaikan PP PNPB

Dewan Pengawas TVRI mengoreksi cuitan anggota BPK Achsanul Qosasi ihwal prestasi Helmy Yahya.