TEMPO.CO, Yogyakarta - Rimawan Pradiptyo, pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, yang selama ini bekerja menganalisis putusan Mahkamah Agung di kasus-kasus korupsi periode 2001-2012, menilai vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Inspektur Jendral Djoko Susilo wajar dianggap tidak rasional dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
Apalagi, bersamaan dengan jatuhnya vonis itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta memberikan vonis dua bulan penjara dan denda Rp2 juta kepada Saidi, Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul, karena menerima suap Rp120.000. "Ini menguatkan analisis saya, putusan pengadilan cenderung lunak bagi koruptor kakap, namun keras untuk koruptor gurem," kata dia kepada Tempo pada Rabu, 4 September 2013.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memberikan vonis 10 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan kepada Irjend Djoko Susilo pada Selasa lalu. Pertimbangan hakim, Djoko tidak bisa membuktikan puluhan miliar hartanya tidak berasal dari tindak pidana korupsi, sekaligus menyembunyikan aset-aset haramnya dari pantauan KPK. Vonis hakim itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar, mengembalikan uang pengganti kerugian negara Rp32 miliar dan haknya memilih serta dipilih sebagai pejabat publik dicabut.
"Tuntutan jaksa (di kasus Djoko) sebenarnya sudah make sense (memenuhi rasa keadilan)," ujar Rimawan. Tapi, kata dia, Majelis Hakim, sebagaimana di banyak putusan lain, memandang kasus korupsi dari sudut hukumnya saja, bukan efek negatifnya yang besar pada publik dan negara. "Selama ini banyak tuntutan jaksa sudah tepat, sayangnya, vonis hakim cenderung melunak," kata dia.
Rimawan mengatakan dari sekian banyak putusan MA untuk kasus korupsi, yang dia analisis, menunjukkan besaran uang yang ditilep oleh koruptor tidak pernah memberikan pengaruh pada nilai uang pengganti yang harus dibayar oleh mereka. "Idealnya, meski denda hanya maksimum Rp1 miliar, harus ada uang pengganti kerugian negara sebagai kompensasi akibat buruk korupsi," ujar dia.
Analisis Rimawan selama ini menyimpulkan kerugian negara, yang terjadi akibat penilepan anggaran, biaya sosial untuk penanganan korupsi dan efek kejahatan ini tidak pernah terkompensasi oleh putusan pengadilan terhadap koruptor. Dia sempat mengusulkan UU Tipikor, apabila akan direvisi, mengubah kadar denda dengan batas minimum Rp1. Sementara batas maksimumnya tidak ada karena harus disesuaikan dengan biaya sosial korupsi yang hitungannya muncul dari besaran kerugian negara, biaya pengurusan kasus hingga perkiraan efek buruk pidana ini.
Deputi Penelitian dan Basis Data Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (P2EB FEB) UGM pernah melakukan uji statistik pada 1.365 putusan MA mengenai korupsi periode 2001 ke atas. Kesimpulannya, nilai keseluruhan uang negara yang ditilep koruptor mencapai Rp168 triliun, sementara dendanya hanya Rp15 triliun. "UU Tipikor menyebut besaran denda maksimum Rp1 miliar, tapi koruptor bisa menilep Rp100 triliun. Ini kan nggak rasional," kata dia.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
Terhangat:
Jalan Soeharto | Siapa Sengman | Polwan Jelita
Baca juga:
Jokowi Siap Hadapi Gugatan Buruh
Evaluasi Kinerja Karyawan Boleh Dibuka
Haji Lulung: Ahok Jangan Celetak-celetuk Slengean
Jaksa Selidiki Korupsi di Acara Anang-Ashanty
